IMCNews.id, JAMBI - Aksi menolak hasil seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh yang kian masif mendapat respon dari Gubernur Jambi Al Haris. Apalagi dugaan kecurangan dalam proses seleksi ini pun makin terbuka.
Menyikapi isu tersebut, Gubernur Jambi Al Haris menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Jambi hanya bertindak sebagai fasilitator dalam proses seleksi. Ia menjelaskan bahwa penyelenggaraan seleksi dilakukan secara langsung oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Proses seleksi tersebut dilaksanakan secara daring, di mana nilai dan peringkat peserta seleksi PPPK akan muncul secara otomatis. Hasil seleksi tersebut bahkan dapat dilihat dengan transparan di layar.
"Seleksi biasanya dilakukan secara daring, nilai dan peringkat peserta keluar secara jelas. Nilai tersebut akan terhubung dengan data nilai yang ada di BKN. Jika ada tindakan manipulasi, saya yakin itu akan berdampak secara hukum," ungkap Al Haris dalam video yang diunggah oleh Diskominfo Provinsi Jambi pada Rabu (27/12/2023).
Gubernur mengungkapkan keheranannya jika ternyata terdapat kecurangan dalam seleksi tersebut. Menurutnya, seluruh tahapan seleksi hingga hasil akhir dilakukan secara transparan.
Dengan tegas, Al Haris meminta pihak yang berwenang untuk menyelidiki dugaan kecurangan tersebut. "Saya heran jika ada pengumuman kelulusan tanpa peringkat, data tidak muncul, atau nilai peserta tidak memuaskan. Saya meminta pihak berwenang untuk menyelidiki masalah ini dengan tegas."
"Seleksi ini resmi, BKN yang menjadi panitia. Kami hanya menyediakan fasilitasnya saja. Semua teknis dan proses seleksi dilakukan oleh BKN," tambah Al Haris. (*)
Data Jutaan NPWP Diduga Bocor, Termasuk Punya Presiden dan Pejabat Tinggi Negara
Ratusan Angkutan Batubara Nakal Ditindak Sepanjang September
Rakerdasus PDIP Formulasikan Pemenangan Haris-Sani di Pilgub Jambi
Resmi Dilantik Dirjen AHU, MPWN Jambi Siap Awasi dan Bina Notaris
Doa dan Dzikir Akhir Tahun, Momen Menyatukan Umat Sambut Tahun Politik