Menteri Bahlil Sebut Rp50 Triliun Investasi Asing Masuk IKN, Tapi Tunggu Infrastruktur Selesai

IMCNews.ID, Jakarta - Investasi asing disebut telah masuk ke mega proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp50 triliun. Hal itu disebut oleh Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Hal itu sekaligus menjawab pernyataan Calon Wakil Presiden RI, Mahfud Md saat debat Cawapres yang berlangsung Jumat (22/12/2023) malam kemarin. Kala itu Mahfud menyebut bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) minim investasi.

Bahlil menyatakan bahwa sudah banyak perusahaan yang berinvestasi di IKN, termasuk perusahaan dari luar negeri yang nilainya investasinya mencapai Rp50 triliun.

"Yang dari luar Indonesia sekarang sudah deal investasi dan sudah masuk sekitar kurang lebih Rp50 triliun," kata Bahlil saat menghadiri simposium bersama perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Pulau Jawa di Jakarta, Sabtu (23/12/2023).

Bahlil menjabarkan bahwa investasi asing tersebut umumnya berasal dari perusahaan-perusahaan di Asia dan Eropa yang bergerak di sektor jasa, seperti perhotelan, mal, sarana pendidikan, dan rumah sakit.

Meski demikian, kata dia, investasi asing tersebut baru akan masuk pada kluster kedua setelah semua infrastruktur penunjang sudah selesai.

"Itu infrastrukturnya harus diselesaikan dahulu. Jadi, kluster pertama kebijakan kami adalah memprioritaskan investasi dalam negeri, mereka (investasi asing) masuk di kluster kedua," katanya.

Selain investasi dari negara luar, IKN juga dikatakannya diminati oleh investor dari dalam negeri. Tercatat beberapa perusahaan besar seperti Mayapada dan Agung Sedayu Grup telah menanamkan investasinya di Ibu Kota Nusantara.

"Memang benar ada Agung Sedayu Grup, Mayapada. Agung Sedayu bahkan sudah 40—50 persen (progres pembangunan, red.) hotel bintang lima. Kemudian ada juga rumah sakit dan sport center," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menjelaskan skema pembiayaan pembangunan IKN berasal dari APBN dengan total nilai investasi Rp400 triliun—Rp560 triliun, tergantung pada seberapa besar kenaikan inflasinya.

"Nah, dari total itu 20 persen dibiayai APBN, dan itu dilakukan bukan 1 tahun 2 tahun, melainkan 15 sampai 20 tahun sisanya itu investasi," ujarnya. (*)