IMCNews.ID, Jakarta - Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi) mengaku siap dengan resiko yang akan dihadapi karena sinyal dukungan ke pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (Capres-cawapres) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Panitia kegiatan silaturahmi nasional (Silatnas) Desa Bersatu yang berlangsung pada Minggu (19/11/2023) dilaporkan Aliansi Masyarakat Peduli Pemilu yang Jurdil (AMPPJ) ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada Kamis (23/11/2023) pekan lalu.
Laporan dilayangkan karena panitia acara dianggap memobilisasi ribuan kepala desa (kades) untuk mendukung pasangan capres-capres-cawapres nomor urut dua, Prabowo- Gibran.
Dalam acara tersebut hadir calon wakil presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka.
Soal laporan ini, Wakil Ketua Umum DPP Asosiasi Perangkat Desa (Apdesi) Sunan Bukhari mengaku siap menerima risiko apapun.
Menurut dia, Silatnas Desa Bersatu yang adalah kegiatan rutin tahunan. Dia menilai tak ada yang perlu dipermasalahkan.
"Pada prinsipnya kami Desa Bersatu melakukan kegiatan rutin tahunan Silatnas Desa Bersatu 2023 dan kami siap jika harus menghadapi resiko," katanya, Sabtu (25/11/2023).
Dia membantah acara tersebut memberikan sinyal dukungan kepada pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
"Peserta 20.000 aparat kepala desa dari 8 organisasi itu, itu bukan mobilisasi, itu bergerak sendiri," katanya.
Ia juga menyebut, silaturahmi nasional adalah agenda membawa kepentingan desa dan memberikan rekomendasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan DPR-RI.
"Makanya kenapa kemarin kita adakan demo juga, lanjutan dari aspirasi perangkat desa. Kan itu bentuk pertanggungjawaban kami kepada desa," ucapnya.
Sementara Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyatakan, mendorong jajarannya untuk memproses laporan secara cepat sebelum masa kampanye dimulai pada 28 November 2023.
"Ini bukan nunggu laporan, kita kan lagi penelusuran, yang kasus Apdesi itu, lagi ditelusuri teman-teman. Kami lagi nge-push teman-teman untuk melakukan penelusuran dengan cepat, penelusuran sebelum masa kampanye berlangsung," kata Bagja, Jumat (24/11/2023).
Dia menyampaikan, memang ada beberapa laporan yang masuk mengenai perangkat desa. Meski demikian, ia tidak memerinci secara jelas lantaran belum mengeceknya satu per satu.
"Apdesi baru satu, baru penelusuran. Belum tahu kalau laporan (yang lain) ya. Tapi laporan satu-dua, masih kita cek syarat formil materilnya. walaupun demikian, penelusuran sudah dilakukan," ungkapnya. (*)
Hadiri Rapat Paripurna DPRD, Gubernur Dukung Penguatan Ranperda Inisiatif Dewan
Wakil Ketua DPRD Provinsi Ivan Wirata Soroti Ketahanan Pangan Jambi
Pencari Kerja Gigit Jari! Pemprov Jambi Tunda Penerimaan CPNS
Kabel Transmisi Putus di Mestong Jambi Penyebab Blackout Listrik Sumatera
Makna Berkurban Idul Adha di Tengah Kesenjangan Sosial di Jambi
KABAR DUKA! Seorang Jamaah Haji Asal Jambi Meninggal Dunia di Makkah