56 Konflik di Jambi Belum Tuntas

IMCNews.ID, Jambi - Wakapolda, Brigjen Pol Yudhawan Roswinarso, mengatakan konflik sosial di Jambi tercatat 56 kasus. Konflik ini sebagian besar adalah konflik lama yang belum tuntas. 

Menurut dia, di Sarolangun, Polda mencatat ada 16 kasus konflik sosial. Sedangkan di Muarojambi ada 15 kasus. Sisanya di Kabupaten/Kota yang lain. 

“Dan itu adalah konflik yang melibatkan masyarakat dengan perusahaan. Baik itu perusahaan perkebunan, pertambangan atau lainnya," jelasnya. 

Sementara konflik antarmasyarakat hanya tercatat 5 kasus. Lalu, 2 kasus yang melibatkan antar dua perusahaan. 

Sementara itu, dalam rapat forkopimda mengenai penanganan konflik, Selasa (21/12/2021) kemarin, Kajati Jambi, Sapto Subroto mengaku telah terlibat dalam penanganan 33 kasus konflik, baik sosial masalah keagamaan atau terkait lahan. 

“Seperti pembangunan tempat ibadah. Sampai saat ini belum selesai dan masih terus kami pantau,” terangnya. 

Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto, mengingatkan agar dalam penyelesaian segala konflik tidak melupakan aspek politis. Bukan tidak mungkin konflik lahan erat kaitannya dengan petinggi-petinggi politik sebagai pemilik lahan. 

“Jangan lupa bahwa banyak elite-elite politik di pusat yang juga punya lahan di Jambi. Ini yang juga harus kita perhatikan,” terangnya.

Gubernur Jambi, Al Haris, menyambut baik usulan pembentukan satgas penanganan konflik sosial. Menurut dia, satgas bisa berjalan seiring dengan pansus konflik lahan DPRD Provinsi Jambi yang kini tengah bekerja. 

“Sangat bagus. Ini sejalan dengan pansus di dewan,” katanya. 

Al Haris juga mengatakan penanganan konflik tidak bisa sepotong-sepotong. Dia yakin seluruh jajaran pemerintah punya paradigma sama mencegah terjadinya konflik sosial. Namun, jika terjadi hendaknya diselesaikan sedini dan sebaik mungkin. 

“Penanganan konflik sosial ini ibarat memadamkan api. Jangan tunggu besar. Cari tahu akar masalahnya, lalu menghadirkan solusi. Sebisa mungkin solusi permanen, dengan mengedepankan cara-cara persuasif dan pendekatan humanis,” tegasnya.

Selain itu, lanjut Haris, juga dibutuhkan butuh komitmen dan integritas tinggi untuk menyelesaikan konflik di daerah. Pemerintah sebagai fasilitator hanya menjembatani penyelesaian konflik, baik konflik lahan atau sosial.

Di sisi lain, Sekretaris Daerah Provinsi Jambi, Sudirman menambahkan, jangan sampai ada kepentingan tertentu saat menjadi fasilitator penyelesaian berbagai konflik. 

“Mereka yang berkonflik adalah saudara dan masyarakat kita sendiri,” Katanya saat menghadiri rakor tersebut. 

Menurut Sudirman, konflik sosial dan lahan di Jambi sangat mungkin dan bisa diselesaikan. Penyelesaiannya seharusnya ada di tingkat pemerintah kabupaten/kota. Pemprov hanya akan terlibat jika konflik terjadi lintas kabupaten/kota.

Konflik di Jambi, tercatat di Polda Jambi mencapai 56 kasus. Ini semua sebagian besar adalah kasus lama yang tak kunjung selesai. 

Sudirman menegaskan bahwa konsistensi dan kesungguhan kepala daerah untuk menyelesaikannya adalah kunci utamanya. 

“Jangan sampai sepanjang proses penyelesaian, kita tergiur dengan berbagai iming-iming pihak yang berkonflik,” tuturnya. 

Sudirman mengaku, selama menjabat di Tanjabtim, ia sudah menyelesaikan puluhan konflik. Baik itu lahan atau sosial. 

“Intinya kita harus punya komitmen, niat dan terpenting integritas,”tegasnya. 

"Mereka adalah rakyat dan saudara sendiri yang seharusnya dibantu. Bukan jadi lahan mencari keuntungan pribadi," tambahnya. 

Dalam rapat kemarin Badan Intelejen Nasional (Binda) Jambi juga turut memetakan konflik-konflik yang terjadi di Jambi. Kabinda Jambi, Brigjen Pol Irawan David Syah mengungkapkan pihaknya juga terus memantau potensi konflik di Jambi. 

“Mulai dari konflik berbau SARA, lahan, sosial, budaya dan lain sebagainya. Bahkan soal teroris dan eks FPI juga turut kami pantau,”sebutnya. 

Langkah prevemptif, preventif hingga represif katanya akan ditempuh sesuai dengan kadar urgensinya. (IMC01)