Temukan Indikasi Caleg Lulus CPNS, Ini yang Dilakukan KPU

Temukan Indikasi Caleg Lulus CPNS, Ini yang Dilakukan KPU
M Sanusi. (dok/IMCNews.ID)

IMCNews.ID, Jambi - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jambi menemukan indikasi adanya calon legislatif (Caleg) yang lulus tes Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).

Ini diketahui usai penyelenggara menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) fasilitasi penyelesaian permasalahan sengketa Pemilu beberapa hari lalu. 

“Ada beberapa caleg yang terindikasi lulus CPNS.  Informasi ini kita dapatkan dari teman-teman dibawah,” ujar M. Sanusi, Komisioner KPU Provinsi Jambi.

Sanusi mengatakan, jika RDK dilakukan untuk meminta pemikiran dan pandangan Bawaslu terkait adanya indikasi  Caleg yang lulus CPNS. Sehingga ada kesamaan persepsi untuk melihat persoalan tersebut.

“Ini yang kita coba diskusikan, forum ini (RDK,red) tidak untuk membuat kesimpulan, tapi meminta pemikiran teman-teman,” katanya.

Dari informasi yang diperoleh, ada beberapa daerah yang teridikasi, seperti di Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar), Kerinci, Sarolangun dan Batanghari.

Bahkan untuk Batanghari, pihaknya sudah mendapatkan Informasi resmi dengan adanya surat yang masuk ke KPU Provinsi Jambi.

“Batanghari itu sudah bersurat minta petunjuk. Ada 2 caleg yang menurut hasil pengumuman itu masuk di dalam daftar nama yang lolos CPNS,” ungkapnya.

Sedangkan untuk empat kabupaten lainnya masih menggali informasi. Sebab pihaknya belum mendapatkan surat resmi, termasuk dari partai politik (Parpol). 

“Makanya saya minta kepada teman-teman di kabupaten yang terindikasi mendapat informasi itu agar partainya itu bersurat secara resmi ke KPU dengan dilengkapi dokumen pengumuman,” terangnya.

Dia mengatakan, kasus ini adalah persoalan baru yang dihadapi penyelenggara. Tidak menutup kemungkinan status kelulusan CPNS yang baru diumumkan bisa dibatalkan.

“Di kabupaten Mempawah Caleg yang lulus itu dibatalkan pemerintah daerah. Karena salah satu syarat sudah tidak terpenuhi, tidak boleh menjadi pengurus atau anggota partai politik,” ucapnya. 

Disamping itu, RDK juga membahas beberapa permasalahan paska penetapan DCT. Karena ada dinamika yang terjadi, diantaranya terhadap 7 orang Caleg di Sarolangun yang dengan putusan PTUN diminta pengadilan kembali aktif.  

“Karena mereka pindah patai, seharusnya sudah mundurkan diri,” pungkasnya. (IMC01)