15 Agustus 2018, 17:24:09 WIB

WP Minta Pimpinan KPK Hentikan Rotasi Yang Tidak Transparan

WP Minta Pimpinan KPK Hentikan Rotasi Yang Tidak Transparan
Safe KPK. (ist)

IMCNews.ID, Jakarta - Wadah Pegawai (WP) KPK meminta pimpinan institusi hukum tersebut menghentikan rotasi pejabat struktural yang dinilai tidak transparan dan akuntabel.

"Kami sampaikan sikap agar pimpinan menghentikan proses mutasi atau rotasi struktural sebelum adanya proses yang transparan dan akuntabel yang diukur dengan adanya aturan main, kriteria dan tahapan yang jelas. Ini merupakan upaya bersama untuk memastikan bahwa KPK dijalankan dengan berpatokan pada sistem," kata Ketua WP KPK Yudi Purnomo Harahap di Jakarta, Rabu (15/8).

Berdasarkn informasi dihimpun, ada setidaknya 6 direktur yang posisinya dirotasi pimpinan KPK yaitu Direktur Pendidikan dan Layanan Masyarakat (Dikyanmas), Direktur Gratifiksi, Direktur Laporan Harta Kekayaan (LHKPN), Direktur Pengaduan Masyarakat (Dumas) dan dua direktur lainnya.

Posisi lain yang dirotasi adalah kepala biro hingga kepala bagian termasuk Kepala Bagian Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik yang totalnya ada sekitar 15 direktur, kepala biro dan kepala bagian.

Rotasi itu diduga tidak sesuai dengan prosedur yang semestinya, sebab tak melibatkan Biro Hukum dan Sumber Daya Manusia (SDM) KPK.

"Proses yang diduga tidak transparan, penentuan posisi rotasi yang tidak diketahui persis dasar kompetensinya dan dugaan pelanggaran prinsip-prinsip dasar KPK membuat kami di Wadah Pegawai KPK perlu menyampaikan hal ini pada Pimpinan KPK dan juga pada publik sebagai pemilik KPK yang sesungguhnya," tambah Yudi.

Yudi mengakui bahwa rotasi dan mutasi merupakan hal lumrah dalam proses berorganisasi, namun yang menjadi persoalan ketika proses mutasi dan rotasi dilakukan tanpa adanya kriteria, transparansi dan tata cara yang jelas sehingga berpotensi merusak indepedensi KPK.

"Hal tersebut berangkat dari kondisi bahwa KPK berjalan bukan karena sikap suka atau tidak suka, tetapi didasarkan pada sistem yang dibangun secara kuat yang memastikan organisasi dijalankan secara transparan dan akuntabel yang tercantum menjadi dua asas KPK sesuai Pasal 5 UU KPK," jelas Yudi.

Menurut dia, sistem itulah yang memastikan peran masing-masing elemen dapat saling mengawasi sehingga mencegah potensi korup yang bisa terjadi ketika adanya kekuasan tanpa pengawasan dari elemen KPK itu sendiri.

Tanpa adanya hal tersebut maka rotasi dan mutasi berpotensi dapat menjadi sarana untuk menyingkirkan orang-orang yang berupaya untuk tetap kritis dalam menjalankan roda organisasi.

"Itulah yang mendasari pemikiran bahwa persoalan rotasi dan mutasi bukanlah soal yang sederhana, melainkan untuk menuju tujuan yang lebih besar seperti mencegah adanya konflik kepentingan," tambah Yudi.

Yudi menjelaskan bahwa WP KPK sudah menemui pimpinan pekan lalu untuk membicarakan rotasi/mutasi tersebut.

"Persoalannya, pasca-diadakan 'hearing' dengan pimpinan terkait hal ini, rotasi dan mutasi hanya diundur pelaksanaannya tanpa adanya proses 'assessment' dan uji kompetensi dari aspek manajemen serta keahlian pada bidang tertentu sebagaimana praktik yang selama 15 tahun ini di laksanakan dalam mengelola SDM KPK," ungkap Yudi.

Pelantikan yang sedianya dilakukan pada 14 Agutus 2018 itu ditunda menjadai 24 Agustus 2018.

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang sebelumnya mengatakan bahwa rotasi tersebut merupakan diskresi pimpinan untuk membuat KPK sebagai organisasi tetap berjalan dinamis. (IMC03)


Komentar

Berita Terkini

Indeks
12 jam yang lalu

Relawan Berharap Baiq Nuril Dapat Amnesti

IMCNews.ID, Jakarta - Jaringan relawan kebebasan berekspresi online SAFEnet menolak putusan kasasi Mahkamah Agung yang menyatakan Baiq Nuril Maknun...
13 jam yang lalu

Anggota DPR RI Diduga Manfaatkan Reses Untuk Kampanye, Begini Kata Bawaslu

IMCNews.ID, Jambi - Kegiatan reses sejumlah anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi  diduga dimanfaatkan juga...
13 jam yang lalu

Sekjen PDIP Semangati Kader Menangi Jokowi-Ma’ruf

IMCNews.ID, Lamongan - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memberi semangat kader partainya di Lamongan, Jawa Timur untuk merebut...
13 jam yang lalu

Demokrat Klaim Punya Cara Khusus Kampanyekan Prabowo-Sandi

IMCNews.ID, Jakarta - Partai Demokrat mengklaim memiliki cara khusus dan berbeda dengan partai koalisi lainnya dalam mengkampanyekan Prabowo Subianto...
13 jam yang lalu

Besok PAW Supriyono dan Hasan Ibrahim Dilantik, Pengganti Rahimah?

IMCNews.ID, Jambi - Pelantikan Pengganti Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Provinsi Jambi, yakni Supriono yang tersandung kasus suap pengesahan RAPBD...
15 Oktober 2016 - 19:02:00 WIB Dibaca: 76707 kali

Kompleks WTC Batanghari Ambruk

07 April 2017 - 18:15:28 WIB Dibaca: 66515 kali

VIRAL!! Ini Dia Video Bentrok Sales Oppo & Vivo

03 Juni 2017 - 20:50:27 WIB Dibaca: 63562 kali

181 ASN Lulus Adm Lelang Jabatan Pemprov Jambi, Ini Dia Nama-namanya

02 Januari 2018 - 12:12:55 WIB Dibaca: 59346 kali

Ternyata Ini Penyebab Utuhnya Jasad Ismiati Setelah Dikubur 13 Tahun

11 Agustus 2016 - 22:10:30 WIB Dibaca: 41356 kali

Breaking News: Ketua DPRD Sarolangun Ditangkap Nyabu

26 Agustus 2016 - 21:56:00 WIB Dibaca: 37844 kali

Rektor Marah Dan Bubarkan Perpeloncoan di Opspek

24 Mei 2016 - 20:15:09 WIB Dibaca: 36260 kali

Ini Dia, Pahlawan Lalu Lintas Kota Jambi

01 Agustus 2016 - 13:02:11 WIB Dibaca: 35988 kali

Alamak: Usai Nyabu, Ketua PAN Batanghari Ditangkap BNN

26 Juli 2017 - 16:07:38 WIB Dibaca: 35383 kali

Cantiknya Ibu Bhayangkari Selingkuhannya Oknum Perwira Polres di Jambi

18 November 2018 - 23:13:58 WIB

Relawan Berharap Baiq Nuril Dapat Amnesti

18 November 2018 - 22:47:06 WIB

Sekjen PDIP Semangati Kader Menangi Jokowi-Ma’ruf

18 November 2018 - 18:31:26 WIB

Wapres JK akan Buka Rakornas KAHMI di Jambi

18 November 2018 - 12:33:20 WIB

Sekda : Budayakan Hidup Sehat Bermula dari Keluarga

18 November 2018 - 12:08:11 WIB

Pengelola Angso Duo Batasi PKL

18 November 2018 - 11:57:15 WIB

KPK OTT Bupati Pakpak Bharat Terkait Suap Proyek