13 September 2017, 13:51:44 WIB

Tersangka TPPU, Dua Auditor BPK Diperiksa KPK

Tersangka TPPU, Dua Auditor BPK Diperiksa KPK
Jubir KPK, Febri Diansyah

IMCNews.ID, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa dua tersangka terkait Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) dalam pengembangan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016.

"Dua tersangka yang akan diperiksa itu antara lain Rochmadi Saptogiri (RSG) dan Ali Sadli (ALS)," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu.

Rochmadi Saptogiri merupakan Auditor Utama Keuangan Negara III BPK RI dan Ali Sadli merupakan Kepala Sub Auditorat III B pada Auditorat Utama Keuangan Negara III BPK RI.

Selain memeriksa dua tersangka itu, KPK juga akan memeriksa tiga saksi dari pihak swasta untuk dua tersangka tersebut dalam kasus yang sama.

Dua saksi yang akan diperiksa untuk tersangka Rochmadi Saptogiri, yakni Galuh Prariningrum dan Januar Mangitu.

Sedangkan satu saksi untuk tersangka Ali Sadli, yakni Adhi Masya.

Tersangka RSG dan ALS diduga telah perbuatan menempatkan mentransferkan, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain terhadap harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana korupsi.

Atas perbuatannya RSG disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sedangkan ALS disangkakan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelumnya kedua tersangka telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus indikasi penerimaan hadiah atau janji terkait denga opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016.

Saat itu, RSG dan ALS disangkakan melanggar pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Pasal itu mengatur mengenai pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya dengan hukuman minimal 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Sebelumnya, mantan Inspektur Jenderal Kemendes PDTT Sugito dan mantan Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Itjen Kemendes PDTT Jarot Budi Prabowo didakwa memberikan suap terhadap dua pejabat BPK RI tersebut terkait dengan pemberian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebesar Rp240 juta.

Sugito dan Jarot didakwa melanggar pasal 5 ayat 1 huruf atau huruf b atau pasal 13 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo 64 kuhp jo pasal 55 ayat-1 ke-1 KUHP. (IMC02)

 

Sumber: Antara


Komentar

Berita Terkini

Indeks
3 jam yang lalu

Ketua MPR Minta Pimpinan Institusi Bahas Bersama Terkait Isu 5.000 Senjatan Api

IMCNews.ID, Jakarta - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengimbau semua pimpinan lembaga negara terkait isu 5.000 unit senjata api sebaiknya duduk bersama...
4 jam yang lalu

Percepat Porses Seleksi Pejabat, KASN Luncurkan Aplikasi Sijapti

IMCNews.ID, Jakarta - Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) meluncurkan aplikasi bernama Sistem Informasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (Sijapti)...
4 jam yang lalu

Pilkada Gubernur Jatim, NasDem Usung Khofifah Indah Parawansa

IMCNews.ID, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai NasDem memastikan akan mengusung Khofifah Indar Parawansa dalam pertarung di Pemilihan Kepala...
4 jam yang lalu

KPK Periksa Sekretariatan Bupati Kukar, PNS Dilarang Tinggalkan Kantor

IMCNews.ID, Samarinda - Sejumlah Pegawai Negeri Sipil di kantor Bupati Kutai Kartanegara mendapat peringatan larangan meninggalkan tempat kerja...
4 jam yang lalu

PHRI Usulkan Moratorium Izin Pembangunan Hotel di Yogyakarta Hingga 2021

IMCNews.ID, Yogyakarta - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DIY mengusulkan agar Pemerintah Kota Yogyakarta dapat kembali memperpanjang...
15 Oktober 2016 - 19:02:00 WIB Dibaca: 73759 kali

Kompleks WTC Batanghari Ambruk

07 April 2017 - 18:15:28 WIB Dibaca: 64292 kali

VIRAL!! Ini Dia Video Bentrok Sales Oppo & Vivo

03 Juni 2017 - 20:50:27 WIB Dibaca: 61324 kali

181 ASN Lulus Adm Lelang Jabatan Pemprov Jambi, Ini Dia Nama-namanya

11 Agustus 2016 - 22:10:30 WIB Dibaca: 39937 kali

Breaking News: Ketua DPRD Sarolangun Ditangkap Nyabu

26 Agustus 2016 - 21:56:00 WIB Dibaca: 36581 kali

Rektor Marah Dan Bubarkan Perpeloncoan di Opspek

24 Mei 2016 - 20:15:09 WIB Dibaca: 34859 kali

Ini Dia, Pahlawan Lalu Lintas Kota Jambi

01 Agustus 2016 - 13:02:11 WIB Dibaca: 34409 kali

Alamak: Usai Nyabu, Ketua PAN Batanghari Ditangkap BNN

26 Juli 2017 - 16:07:38 WIB Dibaca: 30519 kali

Cantiknya Ibu Bhayangkari Selingkuhannya Oknum Perwira Polres di Jambi

26 September 2017 - 16:36:53 WIB

Catat!! Pemprov Jambi akan Lelang Ratusan Kendaraan