13 Maret 2018, 13:32:58 WIB

Tak Perlu Intervensi, Zainuddin Persilahkan KPK Proses Hukum Peserta Pilkada

Tak Perlu Intervensi, Zainuddin Persilahkan KPK Proses Hukum Peserta Pilkada
Ilustrasi kpk. (ist)

IMCNews.ID, Jakarta - Ketua Komisi II DPR Zainuddin Amali mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap calon kepala daerah peserta pilkada yang terindikasi korupsi namun harus objektif.

"Saya berpandangan silakan KPK menjalankan tupoksinya tanpa harus kita intervensi, tapi harus secara objektif," kata Amali di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (13/3).

Dia menilai KPK memiliki tugas pemberantasan korupsi dalam situasi dan kondisi apapun sehingga mereka harus menjalankan tupoksinya tersebut.

Menurut dia, pernyataan pemerintah berpendapat mengenai status hukum calon kepala daerah (cakada), yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi, dimaknai imbauan yang diperhatikan.

"Apa yang diimbau pemerintah itu diperhatikan namun kasusnya bukan dihentikan," ujarnya.

Amali mengatakan Komisi II DPR pernah rapat konsultasi dengan KPK, Polri, dan Kejaksaan namun ada fraksi yang tidak setuju apabila kasus cakada dihentikan sehingga tidak dicapai kata sepakat.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta Komisi Pemberantasan Korupsi menunda pengumuman mengenai calon kepala daerah dalam Pilkada 2018 yang menjadi tersangka kasus korupsi.

"Ditunda dahululah penyelidikannya, penyidikannya, dan pengajuan dia sebagai saksi dan sebagai tersangka," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (12/3).

Dia menjelaskan permintaan penundaan itu dimaksudkan agar tahapan pilkada serentak serta pencalonan kandidat tidak terganggu dengan adanya proses hukum yang harus dipenuhi calon kepala daerah Menurut dia, risiko dengan cakada dipanggil sebagai saksi atau tersangka itu akan bolak-balik KPK dan berpengaruh pada perolehan suara dan terhadap pencalonannya.

Wiranto mengatakan penetapan calon kepala daerah sebagai tersangka oleh KPK itu juga dapat berimbas ke ranah politik.

"Kalau sudah dinyatakan sebagai paslon, itu berarti bukan pribadi lagi, melainkan milik para pemilih, milik partai- partai yang mendukungnya, milik orang banyak," katanya Karena itu menurut dia, jika ingin mengumumkan calon kepala daerah yang tersangka, KPK seharusnya melakukan hal tersebut sebelum kandidat ditetapkan Komisi Pemilihan Pemilu (KPU) sehingga tidak merugikan banyak pihak. (IMC03)


Berita Terkait

Tag Terkait

Komentar

Berita Terkini

Indeks
2 jam yang lalu

16 Parpol Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye

IMCNews.ID, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan 16 partai politik telah menyerahkan laporan awal dana kampanye untuk Pemilu 2019...
2 jam yang lalu

PKB: Ketua Kadin Dan Hipmi Gabung TKN Jokowi-Maruf

IMCNews.ID, Jakarta - Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding mengonfirmasi bahwa Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan...
2 jam yang lalu

Iis Dahlia Bakal Turun Tangan Kalau Anaknya Dihujat Netizen

IMCNews.ID, Jakarta - Keganasan netizen tidak hanya dirasakan oleh Iis Dahlia, namun sang anak Devano Danendra juga merasakannya, misalnya ketika...
2 jam yang lalu

Dana Kampanye Awal Prabowo-Sandiaga Rp2 Miliar

IMCNews.ID, Jakarta - Dana kampanye awal pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebesar...
2 jam yang lalu

Dana Kampanye Awal Jokowi-Maruf Rp11 Miliar

IMCNews.ID, Jakarta - Dana kampanye awal pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)...
15 Oktober 2016 - 19:02:00 WIB Dibaca: 76354 kali

Kompleks WTC Batanghari Ambruk

07 April 2017 - 18:15:28 WIB Dibaca: 66290 kali

VIRAL!! Ini Dia Video Bentrok Sales Oppo & Vivo

03 Juni 2017 - 20:50:27 WIB Dibaca: 63288 kali

181 ASN Lulus Adm Lelang Jabatan Pemprov Jambi, Ini Dia Nama-namanya

02 Januari 2018 - 12:12:55 WIB Dibaca: 59093 kali

Ternyata Ini Penyebab Utuhnya Jasad Ismiati Setelah Dikubur 13 Tahun

11 Agustus 2016 - 22:10:30 WIB Dibaca: 41176 kali

Breaking News: Ketua DPRD Sarolangun Ditangkap Nyabu

26 Agustus 2016 - 21:56:00 WIB Dibaca: 37668 kali

Rektor Marah Dan Bubarkan Perpeloncoan di Opspek

24 Mei 2016 - 20:15:09 WIB Dibaca: 36091 kali

Ini Dia, Pahlawan Lalu Lintas Kota Jambi

01 Agustus 2016 - 13:02:11 WIB Dibaca: 35784 kali

Alamak: Usai Nyabu, Ketua PAN Batanghari Ditangkap BNN

26 Juli 2017 - 16:07:38 WIB Dibaca: 34844 kali

Cantiknya Ibu Bhayangkari Selingkuhannya Oknum Perwira Polres di Jambi

23 September 2018 - 20:36:53 WIB

16 Parpol Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye

23 September 2018 - 20:33:54 WIB

PKB: Ketua Kadin Dan Hipmi Gabung TKN Jokowi-Maruf

23 September 2018 - 20:28:37 WIB

Dana Kampanye Awal Prabowo-Sandiaga Rp2 Miliar

23 September 2018 - 20:27:08 WIB

Dana Kampanye Awal Jokowi-Maruf Rp11 Miliar

23 September 2018 - 20:11:10 WIB

Amien: Lima Poin Wujudkan Pemilu Damai

23 September 2018 - 15:40:55 WIB

Sandiaga Meminta Restu KH Mahfudz Asirun