21 Juni 2018, 17:13:07 WIB

Presiden Belum Tentukan Waktu Bertemu KPK

Presiden Belum Tentukan Waktu Bertemu KPK
Jokowi. (dok)

IMCNews.ID, Tangerang - Presiden Joko Widodo belum menentukan waktu untuk bertemu dengan KPK terkait masuknya tindak pidana korupsi (Tipikor) ke dalam Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP).

"Oh ya nanti, akan kita atur. Kalau tidak minggu ini, minggu depan awal," Presiden Joko Widodo di lokasi pembangunan landasan pacu bandara Soekarno Hatta,Tangerang, Banten, Kamis (21/6).

Pada 8 Juni 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan setelah Hari Idul Fitri, Presiden menyiapkan waktu khusus bagi KPK untuk membicarakan soal RKUHP.

Sebaliknya, KPK juga mengaku siap menjelaskan sikapnya terkait dengan rancangan/ draf RKUHP yang saat ini dibuat oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) dan memasukkan delik korupsi ke dalam RKUHP tersebut.

"KPK mempersiapkan penjelasan yang lebih solid terkait RUU KUHP tersebut. Kami memandang, selain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, RUU KUHP juga sangat berisiko bagi kerja KPK ke depan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah pada Rabu (20/6).

Febri berharap bila tujuan pemerintah adalah melakukan kodifikasi perundangan-undangan di Indonesia, jangan sampai pemberantasan korupsi dikorbankan.

"Jika ada sebuah obsesi kodifikasi, janganlah sampai pemberantasan korupsi jadi korban. Belajar dari banyak negara, kodifikasi bukanlah harga mati, kodifikasi tetap tergantung kepada kebijakan sebuah negara dalam penyusunan aturan hukum," ungkap Febri.

KPK pun menunggu waktu pertemuan yang dijanjikan Presiden tersebut.

"Semoga setelah Idul Fitri ini, kita bisa lebih tenang dan jernih membaca masalah yang ada. Hati kita semua dibukakan untuk lebih serius dan sungguh-sungguh memberantas korupsi, tanpa kepura-puraaan, tanpa konflik kepentingan," tegas Febri.

Sebelumnya Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan bahwa DPR akan mengetujui untuk disahkannya RUU KUHP pada 17 Agustus 2018 sebagai kado kemerdekaan Indonesia.

KPK mengatakan setidaknya ada 10 hal mengapa RKUHP berisiko bagi KPK dan pemberantasan korupsi yaitu (1) Kewenangan kelembagaaan KPK tidak ditegaskan dalam RUU KUHP, (2) KPK tidak dapat menangani aturan baru dari United Nations Convention againts Corruption (UNCAC) seperti untuk menangani korupsi sektor swasta, (3) RUU KUHP tidak mengatur pidana tambahan berupa uang pengganti.

Selanjutnya (4) RUU KUHP mengatur pembatasan penjatuhan pidana secara kumulatif, (5) RUU KUHP mengatur pengurangan ancaman pidana sebesar 1/3 terhadap percobaan, pembantuan dan pemufakatan jahat tindak pidana korupsi, (6) Beberapa tindak pidana korupsi dari UU Pemberantasan Tipikor masuk menjadi Tindak Pidana Umum.

Kemudian (7) UU Pemberantasan Tipikor menjadi lebih mudah direvisi, (8) Kodifikasi RUU KUHP tidak berhasil menyatukan ketentuan hukum pidana dalam satu kitab Undang-undang, (9) Terjadi penurunan ancaman pidana denda terhadap pelaku korupsi, (10) Tidak ada konsep dan parameter yang jelas dalam memasukkan hal-hal yang telah diatur undang-undang khusus ke dalam RUU KUHP. (IMC03)


Komentar

Berita Terkini

Indeks
2 jam yang lalu

Dua Pelaku Pembunuhan Wanita di Mampang Jakarta Ditangkap di Jambi

IMCNews.ID, Jakarta - Polisi menangkap dua orang pelaku pembunuhan CIP (22), Selasa (20/11/2018). CIP ditemukan tewas di dalam lemari kamarnya di...
3 jam yang lalu

15 Tahun Ditahan Majikan, TKW Asal Indramayu Akhirnya Pulang

IMCNews.ID, Indramayu - Tenaga Kerja Wanita (TKW) asal Desa Tegal Girang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, Darkem (51) akhirnya bisa pulang ke...
3 jam yang lalu

Buat Senyum Kamu Menarik Hanya Dengan Kunyit

IMCNews.ID, Jakarta - Memutihkan gigi bisa dilakukan dengan cara alami dan mudah dipraktekkan di rumah, salah satunya adalah dengan menggunakan...
4 jam yang lalu

Warga Palangka Raya Diamankan Polisi Karena Kibarkan Bendera HTI

IMCNews.ID, Palangka Raya - Seorang warga Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, diperiksa polisi karena diduga mengibarkan bendera yang identik...
5 jam yang lalu

Warga Bagan Pete Blokir Jalan, Ini Penyebabnya

IMCNews.ID, Jambi - Warga Jalan Garuda III, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi melakukan aksi blokir jalan, Selasa...
15 Oktober 2016 - 19:02:00 WIB Dibaca: 76711 kali

Kompleks WTC Batanghari Ambruk

07 April 2017 - 18:15:28 WIB Dibaca: 66525 kali

VIRAL!! Ini Dia Video Bentrok Sales Oppo & Vivo

03 Juni 2017 - 20:50:27 WIB Dibaca: 63567 kali

181 ASN Lulus Adm Lelang Jabatan Pemprov Jambi, Ini Dia Nama-namanya

02 Januari 2018 - 12:12:55 WIB Dibaca: 59348 kali

Ternyata Ini Penyebab Utuhnya Jasad Ismiati Setelah Dikubur 13 Tahun

11 Agustus 2016 - 22:10:30 WIB Dibaca: 41357 kali

Breaking News: Ketua DPRD Sarolangun Ditangkap Nyabu

26 Agustus 2016 - 21:56:00 WIB Dibaca: 37847 kali

Rektor Marah Dan Bubarkan Perpeloncoan di Opspek

24 Mei 2016 - 20:15:09 WIB Dibaca: 36261 kali

Ini Dia, Pahlawan Lalu Lintas Kota Jambi

01 Agustus 2016 - 13:02:11 WIB Dibaca: 35989 kali

Alamak: Usai Nyabu, Ketua PAN Batanghari Ditangkap BNN

26 Juli 2017 - 16:07:38 WIB Dibaca: 35388 kali

Cantiknya Ibu Bhayangkari Selingkuhannya Oknum Perwira Polres di Jambi

20 November 2018 - 21:11:04 WIB

Buat Senyum Kamu Menarik Hanya Dengan Kunyit

20 November 2018 - 18:56:42 WIB

Warga Bagan Pete Blokir Jalan, Ini Penyebabnya

20 November 2018 - 18:18:05 WIB

Jalan Kapten Pattimura Macet Akibat Perbaikan Jalan

20 November 2018 - 14:59:39 WIB

104 Penumpang Lion Air Teridentifikasi