16 Februari 2018, 15:31:32 WIB

OTT dan Aturan Dana Kampanye yang Dilanggar Calon Petahana

OTT dan Aturan Dana Kampanye yang Dilanggar Calon Petahana
Kpk (dok)

IMCNews.ID, Jakarta - Dalam sebulan terakhir, setidaknya empat kepala daerah yang hendak kembali maju dalam Pilkada ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka. Ini belum menghitung Bupati Lampung Tengah, Mustafa yang ditangkap Kamis (15/2) malam dan sejauh ini masih berstatus sebagai saksi.

Kepala daerah terakhir yang ditangkap lalu jadi tersangka adalah Bupati petahana Subang, Imas Aryumningsih.

Sebelum Imas, dalam tempo sebulan terakhir, KPK telah menangkap tangan dua kepala daerah yang juga akan berkompetisi dalam Pilkada Serentak 2018. Pertama adalah Bupati Jombang Nyono Suharli yang juga bertekad maju kembali dalam Pilkada Jombang dan Bupati Ngada Marianus Sae yang jadi calon dalam Pilgub Nusa Tenggara Timur. Lalu ada Bupati Halmahera Timur Rudi Erawan, calon dalam Pilgub Maluku Utara yang ditetapkan KPK berdasar pengembangan perkara dugaan gratifikasi eks anggota DPR Damayanti Wisnu Putranti.

Jika ditambah dengan penangkapan tahun lalu, nama-nama itu menambah daftar kepala daerah yang diketahui berambisi maju dalam Pilkada 2018 yang sebelumnya telah dicokok KPK. Di antaranya adalah Bupati Nganjuk Taufiqurrahman, Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, Wali Kota Batu Eddy Rumpoko, dan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan mengaku prihatin penangkapan para kepala daerah itu. Apalagi, kata Basaria dari tiga kali OTT yang dilakukan pada awal tahun ini, pihaknya menemukan uang suap tersebut digunakan untuk kepentingan kampanye. 

"Sekali lagi KPK sangat menyesalkan peristiwa dugaan suap terhadap kepala daerah yang masih terus berulang," kata Basaria.

Menurut Basaria, KPK terus mengingatkan kepada seluruh kepala daerah, khususnya yang mengikuti kontestasi Pilkada serentak 2018, agar tak menerima suap terkait perizinan guna kepentingan membiayai kampanye. 

Dilema Biaya Kampanye

Menanggapi hal tersebut, pengamat politik Arbi Sanit menyebut saat ini kampanye di Indonesia memang dinilai masih berbiaya mahal.

Sebab, menurutnya kampanye yang dilakukan terlalu kreatif dan terlalu meniru negara-negara maju. Padahal, Arbi menilai kampanye bisa saja dilakukan dengan murah, tanpa perlu bagi-bagi uang kepada calon pemilih yang membuat biaya kampanye makin membengkak.

"Yang penting kan calon dikenal rakyat dan dipilih rakyat, tapi kenapa harus bagi-bagi uang, acara pesta enggak habis-habis selama kampanye, itu yang bikin mahal," tutur Arbi, Kamis (15/2).

Arbi berpendapat yang terpenting dalam kampanye adalah bagaimana para calon bisa meyakinkan masyarakat sehingga dipilih.

Namun, kata Arbi para calon saat ini bukanlah calon berkualitas yang mampu meyakinkan rakyat untuk memberikan dukungan tanpa perlu ada bagi-bagi uang.

"Justru itu dia bukan mengandalkan kampanye tapi dia mengandalkan uang atau pemberian," ujarnya.

Karenanya, lanjut Arbi tak heran jika ada sejumlah kepala daerah yang terkena OTT KPK karena menerima suap atau hadiah. Uang 'haram' itu ditengarai kuat dijadikan sebagai modal maju kembali dalam pilkada.

"Politik sudah menjadi ekonomi. Ekonominya, ekonomi corrupt," kata Arbi.

Mengenai biaya kampanye, sejatinya sudah diatur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

Pada pasal 4 ayat 1 beleid tersebut dijelaskan dana kampanye bisa bersumber dari pasangan calon, partai politik atau gabungan partai politik, serta sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.

Dana kampanye tersebut bisa berupa tiga hal yakni uang, barang, dan jasa.

Lebih lanjut, dalam pasal 7 dijelaskan soal besaran dana kampanye yang bisa diberikan. Dana kampanye yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik paling banyak sebesar Rp750 juta.

Kemudian, dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain per seorang paling banyak sebesar Rp75 juta. Sedangkan dana kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta paling banyak sebesar Rp750 juta.

Dalam PKPU Nomor 5 Tahun 2017 tersebut, juga diatur bahwa setiap pemberian dana kampanye tersebut juga harus disertai penyertaan penyumbang tidak menunggak pajak dan dana tidak berasal dari tindak pidana.

Lebih lanjut, pada pasal 9 ayat 1 huruf c diatur pasangan calon maupun partai politik yang menerima sumbangan dana kampanye melebihi ketentuan harus menyerahkan sumbangan tersebut ke kas negara paling lambar 14 hari setelah masa kampanye berakhir.

Selain itu, pada pasal 49 beleid tersebut diatur tentangan larangan sumber dana kampanye bagi paslon.

Sumber dana kampanye yang dilarang adalah yang berasal dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing.

Tak hanya itu, sumber dana kampanye juga tidak berasal dari pemerintah maupun pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta Badan Usaha Milik Desa atau sebutan lainnya. (IMC03)


Berita Terkait

Tag Terkait

Komentar

Berita Terkini

Indeks
sekitar 1 jam yang lalu

16 Parpol Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye

IMCNews.ID, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyatakan 16 partai politik telah menyerahkan laporan awal dana kampanye untuk Pemilu 2019...
sekitar 1 jam yang lalu

PKB: Ketua Kadin Dan Hipmi Gabung TKN Jokowi-Maruf

IMCNews.ID, Jakarta - Sekretaris Jenderal PKB Abdul Kadir Karding mengonfirmasi bahwa Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) Rosan...
sekitar 1 jam yang lalu

Iis Dahlia Bakal Turun Tangan Kalau Anaknya Dihujat Netizen

IMCNews.ID, Jakarta - Keganasan netizen tidak hanya dirasakan oleh Iis Dahlia, namun sang anak Devano Danendra juga merasakannya, misalnya ketika...
sekitar 1 jam yang lalu

Dana Kampanye Awal Prabowo-Sandiaga Rp2 Miliar

IMCNews.ID, Jakarta - Dana kampanye awal pasangan capres-cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI sebesar...
sekitar 1 jam yang lalu

Dana Kampanye Awal Jokowi-Maruf Rp11 Miliar

IMCNews.ID, Jakarta - Dana kampanye awal pasangan capres-cawapres Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dilaporkan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU)...
15 Oktober 2016 - 19:02:00 WIB Dibaca: 76353 kali

Kompleks WTC Batanghari Ambruk

07 April 2017 - 18:15:28 WIB Dibaca: 66289 kali

VIRAL!! Ini Dia Video Bentrok Sales Oppo & Vivo

03 Juni 2017 - 20:50:27 WIB Dibaca: 63287 kali

181 ASN Lulus Adm Lelang Jabatan Pemprov Jambi, Ini Dia Nama-namanya

02 Januari 2018 - 12:12:55 WIB Dibaca: 59092 kali

Ternyata Ini Penyebab Utuhnya Jasad Ismiati Setelah Dikubur 13 Tahun

11 Agustus 2016 - 22:10:30 WIB Dibaca: 41175 kali

Breaking News: Ketua DPRD Sarolangun Ditangkap Nyabu

26 Agustus 2016 - 21:56:00 WIB Dibaca: 37667 kali

Rektor Marah Dan Bubarkan Perpeloncoan di Opspek

24 Mei 2016 - 20:15:09 WIB Dibaca: 36091 kali

Ini Dia, Pahlawan Lalu Lintas Kota Jambi

01 Agustus 2016 - 13:02:11 WIB Dibaca: 35784 kali

Alamak: Usai Nyabu, Ketua PAN Batanghari Ditangkap BNN

26 Juli 2017 - 16:07:38 WIB Dibaca: 34844 kali

Cantiknya Ibu Bhayangkari Selingkuhannya Oknum Perwira Polres di Jambi

23 September 2018 - 20:36:53 WIB

16 Parpol Serahkan Laporan Awal Dana Kampanye

23 September 2018 - 20:33:54 WIB

PKB: Ketua Kadin Dan Hipmi Gabung TKN Jokowi-Maruf

23 September 2018 - 20:28:37 WIB

Dana Kampanye Awal Prabowo-Sandiaga Rp2 Miliar

23 September 2018 - 20:27:08 WIB

Dana Kampanye Awal Jokowi-Maruf Rp11 Miliar

23 September 2018 - 20:11:10 WIB

Amien: Lima Poin Wujudkan Pemilu Damai

23 September 2018 - 15:40:55 WIB

Sandiaga Meminta Restu KH Mahfudz Asirun