12 Januari 2018, 20:41:34 WIB

Langkah Anies Usai Terima Surat BPN Soal HGB Reklamasi

Langkah Anies Usai Terima Surat BPN Soal HGB Reklamasi
Anies dan sofyan (ist)

IMCNews.ID, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengaku telah menerima surat resmi tanggapan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) soal permohonan pencabutan Hak Guna Bangunan (HGB) di pulau hasil reklamasi.

"Sudah, tadi malam surat resmi kami terima. Malam kami pelajari, dan pagi ini juga kami pelajari," kata Anies di kawasan Pasar Minggu, Jumat (12/1).

"Banyak item-itemnya yang menurut pandangan kami, kita memiliki argumen bahwa kalau ada cacat administrasi, sebenarnya itu bisa dibatalkan," sambungnya.

Anies menyebut, akan menyiapkan langkah berikutnya, termasuk mempertimbangkan saran dari Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil agar Pemprov DKI mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila ingin membatalkan sertifikat tersebut.

Namun, Anies tidak menyebut secara gamblang apakah akan menempuh jalur PTUN atau tidak untuk mencabut HGB reklamasi itu. Ia malah mengatakan ada peraturan yang bisa dipakai untuk mencabutnya sehingga tak perlu lewat jalur pengadilan.

"Sebenarnya ada Peraturan Menteri yang membolehkan. Jadi itu bisa dipakai. Kalau itu bisa dipakai, kenapa lewat PTUN?" kata Anies.

Anies pun enggan memperpanjang masalah dengan saling lempar komentar di media. Ia menyebut akan membalas surat Kementerian ATR/BPN secepatnya. 

"Nantilah, kita enggak mau berpolemik jarak jauh. Kita nanti akan tulis. Kita akan jawab surat itu," kata Anies.

Sementara itu, pagi tadi Wakil Gubernur Sandiaga Uno mengaku belum menerima surat Kementerian ATR/BPN. Ia mengatakan, Anies dan Biro Hukum DKI akan mempelajari surat tersebut secepatnya.

"Kita enggak mau dipanas-panasi juga. Jadi, kita tegas saja hentikan reklamasi dengan segala apapun yang Pemprov miliki, pelan-pelan kita akan tata ulang dan berpihak ke masyarakat," kata Sandi.

Tertulis dalam surat Menteri Sofyan kepada Anies, sertifikat HGB di atas sertifikat HPL Pulau D diterbitkan atas permintaan Pemprov DKI Jakarta dan telah sesuai ketentuan administrasi pertanahan yang berlaku.

Sertifikat itu tidak bisa dibatalkan karena adanya asas presumptio justia causa. Artinya, setiap tindakan administrasi selalu dianggap sah menurut hukum sehingga dapat dilaksanakan seketika sebelum dapat dibuktikan sebaliknya dan dinyatakan hakim yang berwenang sebagai keputusan yang melawan hukum.

"Penerbitan HGB tersebut didasarkan pada surat-surat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mendukungnya," tulis Sofyan.

Menurut Sofyan, korespondensi yang dikirim Anies dan jajaran Pemprov DKI kepada BPN tidak bersifat nonretroaktif, yakni apa yang sudah diperjanjikan tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Sebab, lanjut Sofyan, apabila azas nonretroaktif diterapkan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum. (IMC03)


Komentar

Berita Terkini

Indeks
34 menit yang lalu

Ini Isi Pertemuan Erwan Malik CS dengan Plt Gubernur Jambi

IMCNews.ID, Jambi - Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar bertemu dengan Erwan Malik, Saipudin dan Arfan di Lapas Klas II A Kota Jambi, pagi ini...
44 menit yang lalu

Dipanggil yang Kuasa, Ini Dia Kenangan Sy Fasha tentang Sosok Sang Kakak H Syaiful Anwar Hadi

IMCNews.ID, Kota Jambi - H Syaiful Anwar Hadi, kakak sulung tercinta dari Walikota Jambi yang kini sedang memasuki masa cuti kampanye Pilwako Sy...
sekitar 1 jam yang lalu

Peringati Hari Bakti Pemasyarakatan, Plt Gubernur Sempatkan Bertemu Erwan CS

IMCNews.ID, Jambi - Plt Gubernur Jambi, Fachrori Umar memanfaatkan Hari Bakti Pemasyarakatan untuk bertemu dengan tiga tersangka kasus OTT KPK yang...
2 jam yang lalu

Aktifkan Jembatan Timbang Dianggap Tak Akan Selesaikan Masalah Angkutan Batubara

IMCNews.ID, Kota Jambi - Mengaktifkan kembali jembatan timbang di Muara Tembesi saat ini tengah diwacanakan. Ketua DPRD Provinsi Jambi, Cornelis...
15 jam yang lalu

FSGI Minta Mendikbud Evaluasi Pelaksanaan UNBK, Ini Alasannya...

IMCNews.ID, Jakarta - Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia Fahriza Marta Tanjung meminta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan...
15 Oktober 2016 - 19:02:00 WIB Dibaca: 75416 kali

Kompleks WTC Batanghari Ambruk

07 April 2017 - 18:15:28 WIB Dibaca: 65580 kali

VIRAL!! Ini Dia Video Bentrok Sales Oppo & Vivo

03 Juni 2017 - 20:50:27 WIB Dibaca: 62545 kali

181 ASN Lulus Adm Lelang Jabatan Pemprov Jambi, Ini Dia Nama-namanya

02 Januari 2018 - 12:12:55 WIB Dibaca: 58302 kali

Ternyata Ini Penyebab Utuhnya Jasad Ismiati Setelah Dikubur 13 Tahun

11 Agustus 2016 - 22:10:30 WIB Dibaca: 40728 kali

Breaking News: Ketua DPRD Sarolangun Ditangkap Nyabu

26 Agustus 2016 - 21:56:00 WIB Dibaca: 37259 kali

Rektor Marah Dan Bubarkan Perpeloncoan di Opspek

24 Mei 2016 - 20:15:09 WIB Dibaca: 35682 kali

Ini Dia, Pahlawan Lalu Lintas Kota Jambi

01 Agustus 2016 - 13:02:11 WIB Dibaca: 35305 kali

Alamak: Usai Nyabu, Ketua PAN Batanghari Ditangkap BNN

26 Juli 2017 - 16:07:38 WIB Dibaca: 33387 kali

Cantiknya Ibu Bhayangkari Selingkuhannya Oknum Perwira Polres di Jambi

26 April 2018 - 20:31:39 WIB

Untung, PGN Bagikan Dividen Rp766,27 Miliar