18 September 2018, 13:07:49 WIB

KPK: 26 Terpidana Korupsi Dicabut Hak Politiknya

KPK: 26 Terpidana Korupsi Dicabut Hak Politiknya
Febridiansyah (ist)

IMCNews.ID, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak 26 terpidana perkara korupsi yang telah dicabut hak politiknya.

 

"Sejauh ini, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memutus hukuman tambahan pencabutan hak politik dengan durasi waktu berbeda-beda sesuai aturan di KUHP terhadap 26 orang yang pernah diproses KPK sejak tahun 2013-2017. Untuk perkara tahun 2018 masih dalam proses persidangan," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa (18/9).

 

Hal tersebut, kata Febri, terkait sejumlah diskursus publik akhir-akhir ini tentang bagaimana mewujudkan demokrasi, khususnya parlemen yang bersih ke depan dan mencegah praktek-praktek korupsi masal di DPR atau DPRD terjadi kembali.

 

"Menurut KPK, pembatasan hak narapidana korupsi untuk mencalonkan perlu dilakukan," kata Febri.

 

Sesuai kewenangan KPK, lanjut Febri, telah diajukan penuntutan pencabutan hak politik terhadap politisi yang melakukan korupsi, khususnya mereka yang dipilih oleh rakyat baik sebagai kepala daerah ataupun anggota DPR/DPRD.

 

"Ketika mereka melakukan korupsi dalam jabatan dan kewenangan yang dimiliki tentu saja kami pandang hal tersebut telah menciderai kepercayaan yang diberikan dalam jabatannya," tuturnya.

 

Febri menyatakan 26 orang tersebut ada yang menjabat sebagai ketua umum dan pengurus partai politik, anggota DPR dan DPRD, kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik.

 

Pihaknya mengharapkan hukuman pencabutan hak politik itu dapat menjadi fokus bersama penegak hukum, baik dalam mengajukan tuntutan di pengadilan ataupun putusan pengadilan.

 

"Jika memungkinkan dijadikan standar dan pembahasan di Mahkamah Agung agar menjadi pedoman bagi seluruh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, tentu saja hal tersebut akan berkontribusi mewujudkan politik yang lebih bersih dan berintegritas ke depan," tuturnya.

 

Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan mantan narapidana kasus tindak pidana korupsi diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

 

Uji materi terkait larangan mantan narapidana kasus korupsi, bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak untuk menjadi bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dalam Pemilu 2019 sudah diputus oleh MA pada Kamis (13/9).

 

Dalam pertimbangannya, MA menyatakan bahwa ketentuan yang digugat oleh para pemohon bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi, yaitu UU 7/2017 (UU Pemilu).

 

Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa mantan terpidana kasus korupsi diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan memenuhi beberapa persyaratan.

 

Putusan MA tersebut juga mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji UU Pemilu yang menyebutkan bahwa mantan terpidana diperbolehkan mencalonkan diri sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten-kota asalkan yang bersangkutan mengakui kesalahannya di depan publik.

 

Adapun perkara uji materi yang dimohonkan oleh Wa Ode Nurhayati dan KPU ini diperiksa dan diputus oleh tiga hakim agung, yaitu Irfan Fachrudin, Yodi Martono, dan Supandi, dengan nomor perkara 45 P/HUM/2018. (IMC03)


Komentar

Berita Terkini

Indeks
2 jam yang lalu

Ini Dia Calon Komisoner KPU Empat Daerah Lolos Tes Psikologi

IMCNews.ID, Jambi - Timsel calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kerinci, Merangin, Kota Jambi dan Sungai Penuh telah menggelar pleno tes...
3 jam yang lalu

Hindari Bicara Politik Praktis di lembaga Pendidikan

IMCNews.ID, Jakarta - Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin mengatakan sebaiknya tokoh politik menghindari pembicaraan politik praktis di lembaga...
3 jam yang lalu

KPK Sita Tiga Mobil Suap Meikarta

IMCNews.ID, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita tiga mobil yang diduga digunakan dalam kasus suap pengurusan perizinan proyek...
3 jam yang lalu

Luhut: Meikarta Tidak Pernah Keluhkan masalah Izin

IMCNews.ID, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku bahwa pihaknya tidak pernah mendengar keluhan izin dari...
3 jam yang lalu

Banyak Leluhan Pesan lama Whatsapp Hilang dengan Sendirinya

IMCNews.ID, Jakarta - Banyak laporan dari pengguna WhatsApp muncul belakangan ini yang mengeluhkan bahwa pesan lama mereka terhapus atau menghilang...
15 Oktober 2016 - 19:02:00 WIB Dibaca: 76515 kali

Kompleks WTC Batanghari Ambruk

07 April 2017 - 18:15:28 WIB Dibaca: 66385 kali

VIRAL!! Ini Dia Video Bentrok Sales Oppo & Vivo

03 Juni 2017 - 20:50:27 WIB Dibaca: 63411 kali

181 ASN Lulus Adm Lelang Jabatan Pemprov Jambi, Ini Dia Nama-namanya

02 Januari 2018 - 12:12:55 WIB Dibaca: 59196 kali

Ternyata Ini Penyebab Utuhnya Jasad Ismiati Setelah Dikubur 13 Tahun

11 Agustus 2016 - 22:10:30 WIB Dibaca: 41245 kali

Breaking News: Ketua DPRD Sarolangun Ditangkap Nyabu

26 Agustus 2016 - 21:56:00 WIB Dibaca: 37750 kali

Rektor Marah Dan Bubarkan Perpeloncoan di Opspek

24 Mei 2016 - 20:15:09 WIB Dibaca: 36153 kali

Ini Dia, Pahlawan Lalu Lintas Kota Jambi

01 Agustus 2016 - 13:02:11 WIB Dibaca: 35865 kali

Alamak: Usai Nyabu, Ketua PAN Batanghari Ditangkap BNN

26 Juli 2017 - 16:07:38 WIB Dibaca: 35107 kali

Cantiknya Ibu Bhayangkari Selingkuhannya Oknum Perwira Polres di Jambi

16 Oktober 2018 - 20:38:29 WIB

KPK Sita Tiga Mobil Suap Meikarta