16 April 2018, 16:45:13 WIB

Komisioner KPU Hasyim Asyari Dilaporkan ke Polisi oleh PKPI

Komisioner KPU Hasyim Asyari Dilaporkan ke Polisi oleh PKPI
Hasyim Asyari (ist).

IMCNews.ID, Jakarta - Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) melaporkan komisioner KPU Hasyim Asyari ke Polda Metro Jaya terkait tuduhan pencemaran nama baik. Hasyim dipolisikan gara-gara pernyataannya soal rencana upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) KPU terhadap putusan PTUN PKPI.

"Terlapor memberikan pernyataan kepada media isinya adalah bahwa KPU mempertimbangkan untuk melakukan upaya peninjauan kembali dengan novum yang akan dia dapatkan," kata pelapor yang juga kuasa hukum PKPI, Reinhard Halomoan, di Mapolda Metro Jaya, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Senin (16/4).

Reinhard menjelaskan pernyataan Hasyim itu telah melukai kader PKPI. Dia menyebut PKPI dirugikan atas informasi yang disampaikan Hasyim.

"Namun hal ini dia teruskan dengan pernyataan bahwa jika PK diterima maka PKPI akan dicoret menjadi peserta pemilu. Hal ini berdampak kepada kader PKPU di mana di tengah masa persiapan masa yang sangat minim. Ini merupakan semacam berita tidak benar menjadi semacam teror terhadap para stakeholder, para kader, yangenurunkan kepercayaan terhadap PKPI. Itu kerugian," ujar Reinhard.

Reinhard menduga pernyataan Hasyim itu merupakan pendapat pribadi, bukan atas nama lembaga KPU. Menurut Reinhard, seharusnya Hasyim bisa lebih bijak untuk mengeluarkan pernyataan dalam kapasitasnya sebagai anggota KPU.

"Ini yang kita duga adalah pendapat pribadi yang tidak sesuai undang-undang. Padahal sebagai komisioner KPU seharusnya beliau memahami bahwa upaya tersebut tidak dapat dilakukan. Ini yang menjadi titik kerugian kita," tuturnya.

Dalam pelaporan ini, Reinhad bersama tim membawa sejumlah barang bukti berupa screenshot berita media massa dan putusan PTUN yang memenangkan PKPI sebagai peserta Pemilu 2018.

"Kita lampirkan putusan PTUN kmudian tentu peraturan MA yang menyatakan putusan PTUN sengketa pemilu nersifat final, tidak bisa upaya banding, kasasi maupun PK. Kemudian screenshot dari berbagai media, yang mungkin nanti akan berikan lebih lanjut dalam lidik," papar dia.

Laporan tertuang dengan nomor TBL/2088/IV/PMJ/Dit.Reskrimsus tanggal 16 April 2018. Terlapor dalam kasus ini adalah Hasyim Asyari.

Perkara yang dilaporkan adalah pencemaran nama naik melalui media elektronik dengan pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45 ayat (3) UU RI No 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU RI No 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau pasal 310 dan atau pasal 311 KUHP.

Sebelumnya, Komisioner KPU Hasyim Asyari mengatakan KPU akan mengumpulkan alat bukti baru terlebih dahulu sebelum mengajukan PK. Menurutnya saat ini KPU tengah mempelajari lebih lanjut putusan yang diberikan oleh PTUN.

"Namanya mau ajukan PK kan harus ada alat bukti baru, kan kita harus punya alat bukti baru sebagai alat bukti buat ajukan PK, maka itu kan harus dipelajari dulu, dibaca dulu. Dibaca satu persatu ada hal apa yang kemudian dapat dijadikan sebagai alat bukti baru, kalau nanti kita jadi ajukan PK," ujar Hasyim.

KPU juga mempertimbangkan melaporkan hakim PTUN terkait PKPI. "Yang kedua atas hasil konsultasi dengan KY, KPU berencana dengan waktu yang tidak lama akan membuat laporan pelanggaran kode etik hakim di PTUN," tuturnya.

PKPI sebelumnya mengajukan gugatan ke PTUN terhadap KPU terkait keputusan KPU yang tidak meloloskan PKPI sebagai partai politik peserta pemilu 2019. Majelis hakim PTUN kemudian mengabulkan gugatan PKPI dan memerintahkan KPU menerbitkan SK untuk PKPI sebagai peserta Pemilu 2019. (IMC03)


Berita Terkait

Tag Terkait

#

Komentar

Berita Terkini

Indeks
7 jam yang lalu

Kapolri Usulkan UU Perlindungan Penegak Hukum

IMCNews.ID, Jakarta- Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengusulkan adanya undang-undang untuk perlindungan penegak hukum karena berpotensi mendapat...
7 jam yang lalu

Politikus Golkar Fayakhun Kembalikan Rp2 Miliar

IMCNews.ID, Jakarta - Anggota DPR Komisi III non-aktif dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengembalikan uang Rp2 miliar secara tunai kepada...
7 jam yang lalu

Gubernur Aceh Bantah Terima Aliran Dana Doka

IMCNews.ID, Jakarta - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membantah pernah menerima aliran dana dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada...
7 jam yang lalu

Tujuh Petinggi Demokrat NTB Eksodus ke PAN

IMCNews.ID, Mataram - Tujuh kader Partai Demokrat di Provinsi Nusa Tenggara Barat ramai-ramai eksodus ke Partai Amanat Nasional (PAN). Tujuh kader...
7 jam yang lalu

Jambi Berpeluang Jadi Tuan Rumah Tds 2019

IMCNews.ID, Padang - Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh, Jambi, berpeluang turut menjadi tuan rumah pelaksanaan balap sepeda Tour de Singkarak...
15 Oktober 2016 - 19:02:00 WIB Dibaca: 76031 kali

Kompleks WTC Batanghari Ambruk

07 April 2017 - 18:15:28 WIB Dibaca: 66019 kali

VIRAL!! Ini Dia Video Bentrok Sales Oppo & Vivo

03 Juni 2017 - 20:50:27 WIB Dibaca: 62980 kali

181 ASN Lulus Adm Lelang Jabatan Pemprov Jambi, Ini Dia Nama-namanya

02 Januari 2018 - 12:12:55 WIB Dibaca: 58820 kali

Ternyata Ini Penyebab Utuhnya Jasad Ismiati Setelah Dikubur 13 Tahun

11 Agustus 2016 - 22:10:30 WIB Dibaca: 41008 kali

Breaking News: Ketua DPRD Sarolangun Ditangkap Nyabu

26 Agustus 2016 - 21:56:00 WIB Dibaca: 37510 kali

Rektor Marah Dan Bubarkan Perpeloncoan di Opspek

24 Mei 2016 - 20:15:09 WIB Dibaca: 35947 kali

Ini Dia, Pahlawan Lalu Lintas Kota Jambi

01 Agustus 2016 - 13:02:11 WIB Dibaca: 35588 kali

Alamak: Usai Nyabu, Ketua PAN Batanghari Ditangkap BNN

26 Juli 2017 - 16:07:38 WIB Dibaca: 34209 kali

Cantiknya Ibu Bhayangkari Selingkuhannya Oknum Perwira Polres di Jambi

20 Juli 2018 - 00:33:34 WIB

Kapolri Usulkan UU Perlindungan Penegak Hukum

20 Juli 2018 - 00:29:46 WIB

Gubernur Aceh Bantah Terima Aliran Dana Doka

20 Juli 2018 - 00:11:52 WIB

Tujuh Petinggi Demokrat NTB Eksodus ke PAN

20 Juli 2018 - 00:07:45 WIB

Jambi Berpeluang Jadi Tuan Rumah Tds 2019

20 Juli 2018 - 00:04:57 WIB

Pengurus Yayasan Tak Digaji, Digugat ke MK

19 Juli 2018 - 23:57:37 WIB

Osamu Iwaba Pamit dari Mitsubishi Indonesia