07 April 2018, 23:09:04 WIB

Ini Alasan Wanita Saudi boleh Tak Berjilbab

Ini Alasan Wanita Saudi boleh Tak Berjilbab
Ilustrasi (ist).

IMCNews.ID, Jakarta - Kerajaan Arab Saudi kini sedang memasuki era modernisasi di hampir seluruh sisi kehidupan dalam upaya mewujudkan Visi 2030 yang telah diluncurkan oleh Putra Mahkota Muhammad bin Salman, beberapa waktu lalu.

Visi tersebut menegaskan keinginan Arab Saudi untuk menjadi pusat dunia Arab dan Islam, kekuatan investasi dunia, dan pusat yang menghubungkan tiga benua, yakni Asia, Afrika dan Eropa.

Sejumlah langkah telah dan akan diambil oleh Pemerintahan Raja Salman guna mewujudkan misi tersebut, yang juga mempengaruhi perubahan budaya di negeri itu.

Salah satu langkah itu yang cukup mengejutkan dunia adalah diberikannya kesempatan yang luas kepada para wanita untuk turut serta menyukseskan program-program pembangunan di segala bidang, termasuk langkah-langkah modernisasi di mana para perempuan bisa bekerja dengan memakai busana yang disukai selama mereka tetap menjaga kesopanan.

Sebelumnya, masyarakat dunia mengetahui bahwa para perempuan di Arab Saudi wajib mengenakan jilbab yang menutupi seluruh bagian tubuh mereka ketika beraktivitas di luar rumah. Bahkan, gerak kaum wanita di tempat-tempat umum, termasuk di tempat kerja, juga sangat dibatasi.

Aturan tersebut sesungguhnya sejalan dengan Syariat Islam yang juga mengatur busana perempuan Muslim dan bagaimana mereka beraktivitas di luar rumah, serta berinteraksi dengan lawan jenis yang tidak memiliki hubungan darah dengan mereka atau yang bukan mahram.

Dalam ajaran Islam, perempuan Muslim yang telah dewasa wajib mengenakan jilbab dan kerudung yang menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Busana Muslim itu harus terbuat dari bahan yang tebal dengan ukuran yang besar sehingga tak akan menampakkan warna kulit dan bentuk atau lekuk tubuh orang yang mengenakannya.

Para wanita juga wajib mengenakan busana tertutup itu saat keluar rumah dan ketika bertemu dengan lawan jenis yang tidak memiliki hubungan kekerabatan yang dekat dengan mereka.

Namun, Pemerintah Arab Saudi kini tak mewajibkan penerapan peraturan mengenai busana Muslim dan aktivitas para perempuan tersebut. Bahkan, tidak ada larangan bagi wanita di Arab Saudi soal bagaimana mereka berpakaian dan mereka boleh tidak mengenakan busana Muslimah, seperti hijab, cadar, nikab atau burka, termasuk di tempat kerja mereka.

Salah seorang pejabat yang bertanggung atas media internasional pada Kementerian Budaya dan Informasi Pemerintah Arab Saudi Khaleed A.A. Al Ghamdi, baru-baru ini di Riyadh mengatakan, adalah hak para wanita ARab Saudi untuk mengenakan busana yang mereka sukai.

Khaleed menambahkan Majelis Ulama dan komunitas agama di negara itu dapat menerima cara bagaimana wanita berbusana karena hal ini tidak bertentangan dengan program modernisasi pemerintah.

"Di antara para ulama yang setuju dengan modernisasi Saudi tersebut adalah (Sheikh Abdur-Rahman) As-Sudais (Presiden Masjidil Haram) dan Sheikh Saleh Al-Talib (salah seorang imam di Masjidil Haram," kata Khaleed.

Mengenai ulama yang tidak setuju dengan kebijakan pemerintah Saudi tentang modernisasi itu, dia mengakui bahwa memang ada ulama yang berbeda pendapat dengan pemerintah karena masyarakat Arab Saudi memiliki hak mereka masing-masing untuk berpendapat selama mereka tidak menyakiti orang, namun mereka bisa mengkritisi sistem yang dijalankan pemerintah.

"Ulama besar Islam seperti Imam Hambali dan Imam Syafi'ie juga memiliki perbedaan pandangan dalam beberapa hal, namun mereka tidak bisa memaksakan pendapat mereka mengenai suatu hal kepada orang lain," kata Khaleed, seraya menambahkan bahwa para ulama yang mereka anggap terlalu konservatif tidak mewakili kebijakan pemerintah.

Oleh karena itu, aturan mengenai busana perempuan Muslim yang berkaitan dengan bentuk dan warana juga tak bisa dipaksakan kepada kaum wanita di negara tersebut.

Salah seorang pegawai Departemen Teknik TV Saudi Ghozal Alqabbani, adalah satu contoh perempuan Saudi yang mengenakan busana sesuai keinginannya, tanpa ada paksaan dari pihak mana pun karena tidak ada lagi peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut.

"Jadi, kerja saja, jangan takut dengan apa yang Anda lakukan," kata lulusan Universitas Alfaisal itu seraya mengungkapkan kegembiraannya dapat bekerja sebagai insinyur di TV Saudi.

Modern Sebagai bagian dari pengembangan budaya menuju Visi Kerajaan 2030, pemerintah Saudi memiliki Otoritas Budaya Umum yang berurusan dengan pengembangan bioskop, teater, musik, seni visual, dan sastra.

Otoritas Kebudayaan Umum bertanggung jawab untuk mengembangkan industri sinema, seni teater, seni musik tradisional dan modern, seni visual dan sastra, kata Pemimpin Eksekutif Otorita, Ahmed F. Almaziad, di Riyadh baru-baru ini.

"Peran kami adalah menciptakan ekosistem di mana orang-orang, terutama yang berasal dari generasi muda menyukai kegiatan budaya semacam itu dan mereka didorong untuk mengembangkan kreativitas mereka sendiri," kata Ahmed yang mencoba untuk menggabungkan bakat anak muda dari komunitas lokal, regional dan global.

Dalam upaya untuk mengejar perkembangan seni modern, pihaknya diharapkan membuat program pertukaran internasional di bidangg budaya guna menciptakan persepsi mengenai Arab Saudi yang modern. (IMC03)


Berita Terkait

Tag Terkait

#

Komentar

Berita Terkini

Indeks
9 menit yang lalu

Ihsan Yunus Pertanyakan Menteri BUMN Izinkan Pertamina Jual Aset Tanpa Sepengetahuan DPR

IMCNews.ID, Jambi - Komisi VI DPR RI, Kamis, 19 Juli 2018, melakukan rapat kerja dengan beberapa kementrian. Diantaranya, Kementrian Perindustrian,...
7 jam yang lalu

Kapolri Usulkan UU Perlindungan Penegak Hukum

IMCNews.ID, Jakarta- Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mengusulkan adanya undang-undang untuk perlindungan penegak hukum karena berpotensi mendapat...
7 jam yang lalu

Politikus Golkar Fayakhun Kembalikan Rp2 Miliar

IMCNews.ID, Jakarta - Anggota DPR Komisi III non-aktif dari fraksi Partai Golkar Fayakhun Andriadi mengembalikan uang Rp2 miliar secara tunai kepada...
7 jam yang lalu

Gubernur Aceh Bantah Terima Aliran Dana Doka

IMCNews.ID, Jakarta - Gubernur Aceh Irwandi Yusuf membantah pernah menerima aliran dana dari Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran 2018 pada...
7 jam yang lalu

Tujuh Petinggi Demokrat NTB Eksodus ke PAN

IMCNews.ID, Mataram - Tujuh kader Partai Demokrat di Provinsi Nusa Tenggara Barat ramai-ramai eksodus ke Partai Amanat Nasional (PAN). Tujuh kader...
15 Oktober 2016 - 19:02:00 WIB Dibaca: 76031 kali

Kompleks WTC Batanghari Ambruk

07 April 2017 - 18:15:28 WIB Dibaca: 66019 kali

VIRAL!! Ini Dia Video Bentrok Sales Oppo & Vivo

03 Juni 2017 - 20:50:27 WIB Dibaca: 62980 kali

181 ASN Lulus Adm Lelang Jabatan Pemprov Jambi, Ini Dia Nama-namanya

02 Januari 2018 - 12:12:55 WIB Dibaca: 58820 kali

Ternyata Ini Penyebab Utuhnya Jasad Ismiati Setelah Dikubur 13 Tahun

11 Agustus 2016 - 22:10:30 WIB Dibaca: 41008 kali

Breaking News: Ketua DPRD Sarolangun Ditangkap Nyabu

26 Agustus 2016 - 21:56:00 WIB Dibaca: 37510 kali

Rektor Marah Dan Bubarkan Perpeloncoan di Opspek

24 Mei 2016 - 20:15:09 WIB Dibaca: 35947 kali

Ini Dia, Pahlawan Lalu Lintas Kota Jambi

01 Agustus 2016 - 13:02:11 WIB Dibaca: 35588 kali

Alamak: Usai Nyabu, Ketua PAN Batanghari Ditangkap BNN

26 Juli 2017 - 16:07:38 WIB Dibaca: 34209 kali

Cantiknya Ibu Bhayangkari Selingkuhannya Oknum Perwira Polres di Jambi

20 Juli 2018 - 00:33:34 WIB

Kapolri Usulkan UU Perlindungan Penegak Hukum

20 Juli 2018 - 00:29:46 WIB

Gubernur Aceh Bantah Terima Aliran Dana Doka

20 Juli 2018 - 00:11:52 WIB

Tujuh Petinggi Demokrat NTB Eksodus ke PAN

20 Juli 2018 - 00:07:45 WIB

Jambi Berpeluang Jadi Tuan Rumah Tds 2019

20 Juli 2018 - 00:04:57 WIB

Pengurus Yayasan Tak Digaji, Digugat ke MK

19 Juli 2018 - 23:57:37 WIB

Osamu Iwaba Pamit dari Mitsubishi Indonesia