13 September 2017, 17:20:06 WIB

Diperiksa KPK Kasus BLBI, Artalyta Suryani Bilang Begini

Diperiksa KPK Kasus BLBI, Artalyta Suryani Bilang Begini
Artalyta Suryani. (istimewa)

IMCNews.ID, Jakarta - Pemilik PT Bukit Alam Surya Artalyta Suryani alias Ayin enggan berkomentar banyak, setelah menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam penyidikan terkait kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

"Semua sudah saya sampaikan kepada penyidik," kata Ayin seusai diperiksa di gedung KPK, seperti dilansir Antara, Rabu.

Ia pun langsung bergegas menuju mobil yang telah menunggunya di depan pintu keluar gedung KPK, Jakarta.

KPK pada Rabu memeriksa Ayin sebagai saksi untuk tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT).

Syafruddin Arsyad Temenggung yang merupakan mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian Surat Keterangan Lunas (SKL) kepada Sjamsul Nursalim.

Febri menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap Artalyta Suryani merupakan penjadwalan ulang yang sedianya dilakukan pada Selasa (5/9) lalu.

Terkait kasus tersebut, Febri mengatakan bahwa KPK akan terus melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi.

"Bahkan proses audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah hampir final, nanti kami informasikan lebih lanjut terkait dengan kerugian keuangan negara yang dihitung dari hasil audit final tersebut," tuturnya.

Ayin merupakan istri dari Surya Dharma salah seorang pimpinan PT Gajah Tunggal Tbk yang juga dikendalikan oleh Sjamsul Nursalim. Ayin sudah lama mengenal Sjamsul Nursalim saat tinggal di Lampung.

Sjamsul Nursalim pun sempat meminta Surya Dharma dan Ayin untuk mengurus tambak Dipasena atau PT Dipasena Citra Darmaja. Dipasena merupakan tambak udang terbesar di Asia Tenggara saat menjadi milik Sjamsul Nursalim.

Ayin pernah menjadi terpidana yang divonis lima tahun penjara dalam kasus suap ke jaksa Kejaksaan Agung (Kejagung) Urip Tri Gunawan pada 2008 selaku Ketua Tim Penyelidikan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Sjamsul Nursalim senilai Rp6 miliar agar Urip memberikan informasi tentang penyelidikan BLBI Sjamsul Nursalim.

SKL diterbitkan berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2002 tentang pemberian jaminan kepastian hukum kepada debitor yang telah menyelesaikan kewajibannya atau tindakan hukum kepada debitor yang tidak menyelesaikan kewajibannya berdasarkan pemeriksaan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS).

Inpres itu dikeluarkan pada saat kepemimpinan Presiden Megawati Soekarnoputri yang juga mendapat masukan dari Menteri Keuangan Boediono, Menteri Koordinator Perekonomian Dorodjatun Kuntjara-djakti dan Menteri BUMN Laksamana Sukardi.

Berdasarkan Inpres tersebut, debitur BLBI dianggap sudah menyelesaikan utang, meski baru melunasi 30 persen dari jumlah kewajiban pemegang saham dalam bentuk tunai dan 70 persen dibayar dengan sertifikat bukti hak kepada BPPN.

Syafruddin diduga mengusulkan pemberian Surat Pemenuhan Kewajiban Pemegang Saham atau SKL kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham atau pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) pada 2004.

Syafruddin mengusulkan SKL itu untuk disetujui Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) dengan melakukan perubahan atas proses ligitasi kewajiban obligor menjadi restrukturisasi atas kewajiban penyerahan aset oleh BDNI ke BPPN sebesar Rp4,8 triliun yang merupakan bagian dari pinjaman Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Sehingga hasil restrukturisasinya adalah Rp1,1 triliun dapat dikembalikan dan ditagihkan ke petani tambak sedangkan Rp3,7 triliun tidak dilakukan pembahasan dalam proses restrukturisasi. Artinya ada kewajiban BDNI sebesar Rp3,7 triliun yang belum ditagihkan dan menjadi kerugian negara. (IMC01)


Komentar

Berita Terkini

Indeks
8 jam yang lalu

Syarat Administrasi Calon Kurang, KPU Jambi Beri Tenggat Waktu Hingga 20 Januari

IMCNews.ID, Kota Jambi - Dari hasil pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Jambi mengenai penyampaian hasil administarasi persyaratan calon Walikota...
8 jam yang lalu

Perindo akan Gugat KPU Jika Hapus Verifikasi Faktual

IMCNews.ID, Jakarta - Partai Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mempertimbangkan untuk menggugat Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) jika...
8 jam yang lalu

Gerindra Protes Diverifikasi Faktual Seperti Partai Baru

IMCNews.ID, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono tidak setuju tahapan verifikasi faktual dalam seleksi calon peserta...
9 jam yang lalu

Menteri Susi Izinkan Cantrang Hanya di Enam Wilayah

IMCNews.ID, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan kebijakan penundaan larangan alat tangkap ikan cantrang hanya...
9 jam yang lalu

Tak Hadiri Munaslub Hanura, Wiranto Kirim Pesan ke Peserta

IMCNews.ID, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto memberikan pesan kepada seluruh peserta musyawarah nasional luar biasa (Munaslub)...
15 Oktober 2016 - 19:02:00 WIB Dibaca: 74694 kali

Kompleks WTC Batanghari Ambruk

07 April 2017 - 18:15:28 WIB Dibaca: 65039 kali

VIRAL!! Ini Dia Video Bentrok Sales Oppo & Vivo

03 Juni 2017 - 20:50:27 WIB Dibaca: 61977 kali

181 ASN Lulus Adm Lelang Jabatan Pemprov Jambi, Ini Dia Nama-namanya

02 Januari 2018 - 12:12:55 WIB Dibaca: 57481 kali

Ternyata Ini Penyebab Utuhnya Jasad Ismiati Setelah Dikubur 13 Tahun

11 Agustus 2016 - 22:10:30 WIB Dibaca: 40376 kali

Breaking News: Ketua DPRD Sarolangun Ditangkap Nyabu

26 Agustus 2016 - 21:56:00 WIB Dibaca: 36977 kali

Rektor Marah Dan Bubarkan Perpeloncoan di Opspek

24 Mei 2016 - 20:15:09 WIB Dibaca: 35372 kali

Ini Dia, Pahlawan Lalu Lintas Kota Jambi

01 Agustus 2016 - 13:02:11 WIB Dibaca: 34859 kali

Alamak: Usai Nyabu, Ketua PAN Batanghari Ditangkap BNN

26 Juli 2017 - 16:07:38 WIB Dibaca: 32066 kali

Cantiknya Ibu Bhayangkari Selingkuhannya Oknum Perwira Polres di Jambi

18 Januari 2018 - 18:58:08 WIB

Amarah DPD Hanura Keluhkan Gaya Kepemimpinan OSO