IMCNews.ID, Jambi- Tenaga honorer RSUD Raden Mattaher melakukan demo lantaran tak masuk dalam database. Akibatnya, mereka tak bisa mendaftar sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurut mereka, alasan manajemen RSUD Raden Mattaher tak memasukkan mereka dalam database lantaran status rumah sakit merupakan BLUD.
Tapi yang membuat mereka kecewa, rumah sakit pemerintah provinsi lainnya seperti rumah sakit jiwa Provinsi Jambi statusnya juga BLUD, namun honor rumah sakit pemerintah itu terdaftar di database.
“Sudah belasan tahun kami mengabdi di sini, tapi tidak masuk database, alasannya karena BLUD, padahal rumah sakit lain juga BLUD tapi mereka terdaftar di database. Ini yang kami sesalkan,” kata seorang perawat.
Aksi tenaga honorer itu dilakukan di halaman RSUD Raden Mattaher, Senin (7/10/2024). Selain menuntut kejelasan database, pihaknya juga meminta kepada pemerintah Provinsi Jambi khususnya Rumah sakit Raden mattaher Jambi untuk menambah kuota PPPK.
“Sekarang formasinya hanya sedikit sekali. Sementara honorer disini cukup banyak. Salah kami apa?" katanya.
Mereka menduga jika manajemen RSUD Raden Mattaher tidak mau ambil pusing soal data honorer. Kemungkinan karena tidak ada uang masuknya.
“Yang selalu diperhatikan adalah ASN. Sama-sama kita ketahui jika jumlah ASN disini sangat sedikit, yang banyak itu honorer. Tanggung jawab honorer hampir sama, tapi kesejahteraan jauh dari mereka,” keluhnya.
“Tolonglah hai pimpinan kami, tolonglah pak Gubernur, DPRD Provinsi Jambi. Perhatikan nasib kami. Belasan tahun mengabdi disini tapi jauh dari kata sejahtera,” sambungnya.
Selain menuntut formasi PPPK, ratusan tenaga honor ini juga menuntut keadilan dan pemerataan insentif BPJS yang mereka terima.
“Kami minta transparan. Jangan mentang-mentang kami honorer, kami dipermainkan. Ingat, doa orang teraniaya akan dikabulkan oleh Allah,” kesalnya.
Merek mengancam jika tuntutan mereka tidak dikabulkan oleh manajemen RSUD Raden Mattaher, maka mereka akan melakukan aksi yang lebih besar lagi. Bahkan mereka akan melakukan aksi mogok kerja. (*)
Seleksi Petugas Haji 2025 Dibuka, Ini Jadwal Tahapan dan Syaratnya
Dicegat Mahasiswa, Romi Janjikan Angkat Pejabat Eselon II Pemprov Jambi Dari Bungo Jika Terpilih
Pjs Gubernur Jambi Serahkan SK Perpanjangan Jabatan Pj Walikota Jambi dan Pj Bupati Kerinci
Ada yang Cacat dan Robek, Banyak Surat Suara di Batanghari Rusak
IJTI Jambi Ajak Jurnalis Jaga Keamanan Jelang Pilkada 2024 dengan Berita Positif
Awasi 1.575 Kampanye, Bawaslu Jambi Sebut Semua Laporan Tak Terbukti Sebagai Pelanggaran
Alat Kelengkapan Dewan di DPRD Kota Jambi Terbentuk, Ini Susunannya