Wow.. BPS Butuh Rp6 Triliun Untuk Sensus Ekonomi

IMCNews.ID, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) butuh Rp6 triliun untuk melakukan sensus ekonomi 2026. Angka yang sangat fantastis.

Menurut Plt Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, dana itu akan digunakan untuk tahap persiapan dan implementasi hingga menyelesaikan pengolahan data lanjutan.

“Pada 2026 itu pelaksanaan sensus ekonominya. Setelah itu pasti ada (proses) lanjutan dan pengolahan data. Tadi kami mendapatkan info itu sampai dengan 2028 butuh sekitar Rp6 triliun total,” katanya, Kamis (13/6/2024) lalu.

Dia mengaku program tersebut juga yang jadi alasan BPS mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp2,24 triliun untuk Tahun Anggaran 2025 di luar usulan pagu indikatif sebesar Rp4,609 triliun kepada Komisi XI DPR RI.

Sensus ekonomi 10 tahunan itu menurut dia akan dilaksanakan pada 2026. Tapi persiapan mulai dilakukan sejak 2025.

Alasan dia karena metode yang digunakan dalam pengambilan data bukan sampling, melainkan pendataan lengkap atas seluruh unit usaha secara nasional.

“Kebutuhan untuk persiapan Sensus Ekonomi 2026 saja itu hampir mencapai Rp1 triliun,” ujarnya.

Kemajuan teknologi dan menurutnya tak akan berpengaruh untuk mengurangi durasi pelaksanaan sensus tersebut. Sebab paper-based survey masih diperlukan bagi responden tertentu.

Dalam pelaksanaannya Amalia mengatakan BPS akan mengimplementasikan hybrid survey dengan juga menggunakan metode Computer-assisted personal interviewing (CAPI) dalam proses sensus tersebut.

“Metode CAPI itu yang para surveyor itu menggunakan smartphone ataupun perangkat gadget lainnya untuk melakukan survei kepada responden-responden yang sudah terpilih,” ujarnya.

Selain persiapan untuk Sensus Ekonomi 2026, Amalia mengatakan bahwa tingginya biaya yang dibutuhkan pihaknya tahun depan juga dikarenakan berbagai survei spesifik yang telah terjadwal untuk dilaksanakan pada 2025.

Ia menyampaikan bahwa berbagai survei tersebut termasuk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Komuter, Economy-Wide Survey (EWS), Metropolitan Statistical Area (MSA), Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura (SOUH), serta Survei Hortikultura Potensi Tahun (SHOPI).

“Ini kira-kira untuk program inisiatif baru BPS untuk 2025 yang tidak pernah kita lakukan pada setiap tahunnya. Jadi ini memang betul-betul spesifik yang harus kami lakukan di 2025,” akunya. (*)