IMCNews.ID, Jakarta - Temuan kecurangan yang dilakukan pihak SPBU menjadi perhatian serius. Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati sepakat agar izin SPBU nakal ini dicabut.
Bentuk kecurangan yang ditemukan yakni memanipulasi meteran dispenser BBM.
“Saya sepakat, kita cabut saja izinnya karena (kecurangan) ini tidak bisa kita tolerir, khususnya adalah untuk konsumen,” ujar Nicke Widyawati dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (28/3/2024) kemarin.
Namun dia mengatakan sebelum mencabut izin SPBU nakal perlu diperhatikan ketersediaan SPBU di daerah tersebut. Harus sudah terdapat SPBU pengganti di daerah yang akan dicabut izinnya.
“Kita harus memastikan bahwa ketersediaan (SPBU pengganti) di daerah tersebut harus ada. Sebelum adanya pengusaha yang baru menggantikan, tentu perlu ada temporary facility yang kami provide (sediakan),” ujar Nicke.
Dia menegaskan bahwa ketegasan terhadap SPBU nakal memang perlu dilakukan. Namun di sisi lain Pertamina tetap harus menjaga keterpenuhan kebutuhan masyarakat akan BBM.
Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag menemukan empat SPBU nakal yang melakukan kecurangan di meteran dispenser BBM menjelang musim mudik Lebaran 2024.
"Sebetulnya ada empat (SPBU nakal) yang kita temukan. Ada di Karawang, Bekasi, Bandung dan Serang," kata Mendag saat penyegelan tiga dispenser SPBU di rest area KM 42 Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Sabtu (23/3/2024).
Penyegelan dilakukan karena sebentar lagi memasuki periode libur Lebaran 2024, yang diprediksi banyak masyarakat yang mudik dan akan banyak yang mengisi BBM di SPBU.
Mendag mengimbau pemilik SPBU tidak main-main dengan melakukan perbuatan curang. Menjelang Lebaran ini akan dilakukan pengecekan seluruh SPBU di Indonesia. (*)
Grand Opening, Klinik Pratama 16 Medika Beri Promo Menarik dengan Layanan Prima dan Biaya Terjangkau
Ketua DPRD Provinsi Jambi Harap Usulan Dalam RDPU Bersama Komisi V DPR RI Segera Ditindaklanjuti
Komisi I DPRD Provinsi Jambi Pertanyakan Indeks Kemerdekaan Pers Jambi yang Turun ke Dewan Pers
Komisi III DPRD Provinsi Jambi RDPU dengan Komisi IV DPR RI, Sampaikan Beberapa Usulan
Terduga Pelaku Pelecehan Anak Diduga ASN Pemprov Jambi Diciduk
Menko Polkam Sebut Sulit Ungkap Kasus yang Jerat Eks Ketua KPK Firli Bahuri
Revisi PoD I Lapangan Minyak Ande-Ande Lumut Dukung Peningkatan Investasi Industri Hulu Migas