Tambang Batu Bara di Provinsi Jambi Capai 10.332 Hektar, Paling Luas di Batanghari

IMCNews.ID, Jambi - Luas tambang batu bara terbuka (sudah dan sedang ditambang) di Provinsi Jambi saat ini mencapai 10.332 hektar. 

Berdasar data yang dirilis oleh KKI Warsi, kawasan terluas di Kabupaten Batanghari seluas 3.236 hektar.

Kemudian, di Bungo 2.836 hektar, dan Sarolangun 2.536 hektar. Kemudian, di Tebo terdapat kawasan tambang batu bara terbuka seluas 1.367 hektar. 

Lalu, di Muarojambi 220 hektar, Tanjung Jabung Barat 101 hektar dan di Merangin seluas 37 hektar.  

"Dari angka tersebut bisa dibayangkan konflik sosial dan dampak ekologi akibat penambangan batu bara ini," kata Direktur KKI Warsi, Adi Junedi. 

Menurut dia, tambang batu bara harusnya menjadi perhatian serius pemerintah. Karena sebagian besar lahan terbuka batu bara belum direklamasi dan dipulihkan fungsinya. 

Secara sosial, kata dia, pengangkutan hasil tambang telah banyak berimplikasi pada kehidupan masyarakat lain. Ini timbul karena angkutan batu bara masih melewati jalan umum yang dilalui masyarakat. 

Menurut Adi, Warsi mengimbau pemerintah daerah menekan pengusaha batu bara untuk tidak menggunakan jalur transportasi umum.

Mereka harus melewati jalan khusus yang dibuat oleh perusahaan, bukan menggunakan dana publik. 

“Alternatif lainnya batu bara bisa menggunakan jalur sungai," katanya. 

Lebih lanjut Adi mengatakan, pemulihan ekologi akibat tambang batu bara harus dilakukan oleh semua pihak. Pemerintah dengan regulasi dan kemudian mengawasi jalannya regulasi untuk pemulihan ekologi.

"Ini penting menjadi perhatian kita bersama, mengingat Indonesia juga berkomitmen menurunkan emisi dari berbagai sektor termasuk tata guna lahan dan menetapkan Net Zero Emission tahun 2060," ujarnya.

Pemerintah, kata dia, harus memastikan perusahaan menerapkan prinsip Environmental, Social dan Governance (ESG) dalam menjalankan dan memulai bisnisnya.

"Prinsip ini penting untuk memastikan kelompok usaha menjalankan usahanya dengan kaidah-kaidah yang mendorong kelangsungan sumber daya alam secara berkelanjutan melalui tata kelola usaha yang baik dan benar serta secara sosial diterima masyarakat di sekitarnya," pungkasnya. (*)