Apif Firmansyah Dituntut Pekan Depan

Jumat, 24 Juni 2022 - 09:21:56 WIB

IMCNews.ID, Jambi - Sidang pembacaan tuntutan terhadap Apif Firmasyah, terdakwa perkara suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017 dan gratifikasi dijadwalkan pekan depan, Kamis (30/6/2022). 

Jadwal sidang ini sudah disepakati jaksa dan majelis hakim pengadilan Tipikor Jambi. Jaksa minta waktu dua pekan untuk menyusun materi tuntutan terhadap mantan ajudan pribadi Zumi Zola tersebut. 

"Ada kesepakatan sidang tuntutan digelar tanggal 30 Juni 2022. Karena jaksa minta waktu dua pekan untuk membuat tuntutannya," kata Humas pengadilan Tipikor Jambi, Yandri Roni, Kamis (23/6/2022). 

Pembacaan tuntutan terhadap Apif ini ditunggu tunggu publik. Selain sebagai publik figur yang sangat dekat dengan mantan gubernur Jambi Zumi Zola, dalam perkara ini Apif termasuk tokoh penting. Dia terlibat dari awal permintaan uang ketok palu, mencari dana, hingga mendistribusikan uang suap kepada para anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019.  

Seperti diberitakan, saat diperiksa sebagai terdakwa dalam sidang di pengadilan Tipikor Jambi, pekan lalu, Apif buka bukaan. Dia menceritakan semua kronologis permintaan uang ketok palu. Sumber uang suap hingga penyerahannya ke anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019. 

Di awal pemeriksaan, Apif menjelaskan bahwa dia diminta Zola untuk menemui Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi yang saat itu dijabat oleh almarhum Zoerman Manaf. Sebenarnya Zola lah yang diminta untuk menemui Zoerman. Namun, tidak bisa karena sedang ada pekerjaan yang tidak bisa diwakilkan.

"Awal saya ditelepon pak Zumi Zola. Saya disuruh ketemu pak Zoerman Manaf. Ya saya lakukan. Karena pak Zoerman Manaf bukan orang lain. Dia masih keluarga pak gubernur. Kata pak gubernur saat itu, Pif malam ini ke rumah Om Zoerman. Malam ini saya tidak bisa, tolong ya," kata Apif di hadapan majelis hakim yang diketuai Yandri Roni.

Pada malam harinya Apif datang ke rumah Zoerman Manaf. Tidak lama setelahnya, Zoerman Manaf mengungkapkan bahwa pengesahan RAPBD menjadi APBD harus ada pelicinnya.

"Pif kasih tahu Zola, pengesahan ini harus ada uangnya. Ini lah jadi kebiasaan. Untuk Anggota Rp 200 juta, untuk pimpinan kali dua (Rp 400 juta, red)," kata Apif yang menceritakan kejadian itu.

Setelah pertemuan itu, Apif tidak langsung melapor karena Zola sedang tidak ada di Jambi. Beberapa hari kemudian (dia lupa pastinya), ketika dia melaporkan permintaan uang suap ketok palu, Zola sempat menolak. 

"Permintaan itu saya laporkan. Saat itu pak gubernur tidak setuju. Kemudian pak Gubernur minta carikan solusi. Tidak lama setelah itu saya bertemu lagi dengan Pak Zoerman di rumahnya. Keputusannya tetap mereka minta uang," ungkapnya.

Setelah itu, Apif kembali melaporkan hasil pertemuan dia dengan Zoerman Manaf. Dari laporan yang disampaikannya, Zola minta dicarikan jalan keluar. 

"Coba bantu cariin jalan keluarnya Pif. Saya berpendapat itu perintah untuk cari uang atas permintaan itu. Ya saya carikan uang itu yang buk jaksa," paparnya.

Lalu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK menanyakan bagaimana terdakwa bisa memenuhi permintaan uang suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2017. 

"Untuk uang itu, pemikiran saya bisa minta tolong sama Kadis PUPR Provinsi Jambi (Dodi Irawan,red). Setelah saya minta ke kontraktor, kalau dikasih uang nanti kontraktor di perhatikanlah. Itu sudah saya laporkan. Cuma waktu itu uang belum ada, karena belum diambil," jelasnya.

Setelah Apif dan Dodi Irawan berhasil mengumpulkan uang untuk para anggota DPRD dan unsur pimpinan, mereka membagi tugas agar permintaan dewan segera diselesaikan. 

"Dodi sama Muhammad Imanuddin alias IIM yang merancang semuanya. Kami bertiga bagi bagi tugas. Saya dan Pak Dodi cari uangnya dan IIM yang kumpulkan uang dan membagikannya," Sebutnya.

"Yang tahu pasti uang itu telah disebar IIM. Karena sudah bagian dari tugasnya. Cuma IIM minta tolong sama Kusnindar," tambahnya.

Untuk proses distribusi, secara teknis Apif mengaku tidak tahu sama sekali. Hanya saja mantan ajudan Zola itu sempat memberikan daftar nama yang akan menerima uang itu. 

"Kalau cara baginya saya tidak tahu pasti. Cuma informasi yang saya terima dibagi satu satu, meskipun ada yang kurang," kata Apif lagi.

Mendengar keterangan Apif tersebut, Jaksa KPK lalu bertanya soal Rahimah. 

"Menurut terdakwa semua anggota DPRD yang 55 orang itu dapat (uang Rp 200 juta) semua. Lalu bagaimana dengan Rahimah, apakah dapat juga. Diakan anggota DPRD juga,’’ tanya jaksa KPK. Dengan tegas Apif mengatakan semua dapat termasuk Rahimah. 

 Bahkan menurut Apif, untuk Rahimah diperlakukan khusus. Dia suruh langsung Immanuddin alias Iim yang mengantarkannya. Sementara yang lain Iim minta bantu Kusnindar yang membagikannya. 

"Untuk ibu Rahimah kita perlakukan khusus buk jaksa. Diantar langsung oleh Iim,’’ katanya. 

Apif juga menyebutkan bahwa Rahima, isteri mantan Gubernur Jambi yang juga anggota DPRD sering kali minta uang kepadanya. Permintaan itu selalu dipenuhinya. 

"Kalau ibu Rahima itu sering sekali minta uang. Saya lupa berapa kali ngasih uang. Yang jelas sekali kirim itu Rp 50 juta dan Rp 100 Juta," ungkap Apif.

Jaksa juga bertanya soal isi BAP Apif nomor 45. Dalam BAP itu terstulis  bahwa Apif Firmansyah tidak tahu masalah tambahan uang untuk anggota badan Anggaran (Bangar) Karena dia terlalu banyak mengurus uang. 

"Saya tidak tahu pasti dana untuk Bangar. Karena yang urus Pak Dodi dan  Pak Supriono. Cuma laporan dari Pak Dodi ada kekurangan uang, itu ditutupi oleh dana dari kontraktor," tegasnya.

Saat memberi keterangan, Apif mengakui mendapatkan sejumlah uang dari rekanan Dinas PUPR yang ada di Jambi. Uang itu juga dikumpulkannya dari jumlah kecil dan besar dari rekanan. 

"Besar kecil, 100 juta, 200 juta," ujar Apif saat ditanya jaksa KPK.

Lalu jaksa menanyakan terkait pembelian mobil CR-V atas nama istrinya, yang menurut KPK dibeli oleh Plt Kadis PUPR Provinsi Jambi saat itu, Arfan. Namun Apif membantah. Menurut dia, mobil dibeli dari uang hasil usahanya. 

"Mobil itu saya beli dari usaha saya. Demi Allah itu bukan. Saya berani apa pun, itu tidak pernah buk," tegas Apif.

Seperti diketahui, Apif adalah tangan kanan mantan Gubernur Jambi Zumi Zola selama 6 tahun. Kedekatan mereka dimulai saat Zola mencalonkan diri sebagai Bupati Tanjung Jabung Timur. 

Apif terus menjadi orang kepercayaan Zola hingga mantan Ayu Dewi itu melenggang menduduki orang nomor satu di Bumi sepucuk Jambi sembilan lurah.

Karier Apif kian moncer setelah tidak lagi menjadi tangan kanan Zola. Dia mencoba peruntungannya memperebutkan 55 kursi anggota DPRD Provinsi Jambi pada Pileg 2019 lalu. Impiannya menjadi legeslator terwujud karena dia berhasil menjadi anggota DPRD Provinsi Jambi dapil 6 Tanjung Jabung Barat-Tanjung Jabung Timur dari partai Golkar.

Di dewan, Apif dipercaya sebagai anggota komisi I yang tugasnya mengatur perizinan dan Peraturan daerah. Selain Komisi I, dia juga merupakan anggota badan musyawarah (Banmus) dan Badan Anggaran (Bangar). 

Belum sampai dua tahun Apif mencicipi manisnya menjadi anggota DPRD hadapannya kandas setelah Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkannya sebagai tersangka suap uang ketok palu RAPBD Provinsi Jambi dan Gratifikasi bersama sama dengan Zumi Zola.

Politisi Partai Golkar itu resmi di tahan oleh KPK 4 November 2021 silam, dalam rilis Komisi anti rasuah itu Apif dipercaya untuk mengurus semua keperluan Zumi Zola, diantaranya mengelola kebutuhan dana operasional dengan meminta sejumlah fee proyek dari para kontraktor yang mengerjakan berbagai proyek di Provinsi Jambi. 

"Total yang telah dikumpulkan Apif sekitar sejumlah Rp 46 Miliar. Dari jumlah uang tersebut sebagaimana perintah Zumi Zola, sebagian diberikan kepada anggota DPRD Provinsi Jambi terkait uang ketok palu pembahasan RAPBD." Kata Ali Fikri dalam rilisnya. Kamis (4/11/21) silam.

Apif Firmansyah resmi menyandang status Terdakwa 21 Maret 2022. Dalam surat dakwaan penuntut umum perbuatan terdakwa terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Primer.

Atau Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan subsider. (*/IMC01)



BERITA BERIKUTNYA