Satu Anak Perusahaan PLN Batubara yang Akan Dibubarkan Ternyata Ada di Jambi

Rabu, 12 Januari 2022 - 09:29:22 WIB

IMCNews.ID, Jambi - Krisis pasokan batu bara yang menimpa Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) membuat Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Panjaitan geram. 

Akibatnya, dia memerintahkan agar anak usaha PT PLN (Persero) yang bertugas menyediakan batu bara, PLN Batubara segera dibubarkan.

Krisis pasokan ini, menurutnya, berpotensi mengganggu aliran listrik ke 10 juta pelanggan dipicu kinerja PLN Batubara yang buruk.

"Tidak ada batu bara lewat PLN. PLN Batubara kita minta untuk dibubarin," kata Luhut, Senin (10/1/2022) dilansir dari CNN Indonesia. 

Ternyata, salah satu perusahaan batu bara anak PLN batu bara ini berada di Provinsi Jambi, yakni PT Jambi Prima Coal (JOC) yang melakukan eksplorasi tambang batubara di Desa Pemusiran, Kecamatan Mandiangin, Kabupaten Sarolangun. 

Perusaan ini juga memiliki kantor di CitraLand NGK I-Walk Plaza Alegro B-07, Mayang Mangurai, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

Luas izin usaha pertambangan (IUP) yang dikelola PT JPC adalah 1.000 ha dengan SK izin No 66 tahun 2016 dan total cadangan 75.594,192 ton. Penambangan dimulai tahun 2017 dengan rencana produksi 600.000 ton batubara, dan realisasi yang dapat tercapai 20.000 ton.

Dilansir dari detikfinance, yang mengutip situs web resmi perusahaan, disebutkan bahwa PT PLN Batubara adalah anak perusahaan PLN yang didirikan pada 11 Agustus 2008. 

Tujuan pendiriannya untuk mengamankan pasokan batu bara untuk PLTU PLN dan anak perusahaan dengan harga yang efisien. 

Kegiatan usaha PLN Batubara meliputi kegiatan penambangan batu bara, termasuk penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan dan penyimpanan. Lalu kegiatan transportasi batu bara, yakni operasi dermaga dan pelabuhan bongkar dan muat.

Kemudian mereka juga melakukan kegiatan di bidang terkait, seperti coal blending, customization plant, liquification, dan gasification. Selanjutnya kegiatan perniagaan batu bara dan derivatifnya, kegiatan pemberian jasa konsultasi dalam bidang industri pertambangan batu bara dan logistik lainnya.

PLN Batubara memiliki beberapa anak perusahaan, yaitu PT Jambi Prima Coal, PT PLN Batubara Niaga, dan PT PLN Batubara Investasi. Selain itu mereka juga memiliki beberapa perusahaan afiliasi, yaitu PT Banyan Koalindo Lestari, PT Bangun Persada Jambi Energi, PT Mahakarya Abadi Prima, PT Musi Mitra Jaya, PT Sriwijaya Bara Logistic, dan PT Prima Bara Indonesia.

Lokasi tambang PLN Batubara tersebar di beberapa wilayah, yaitu Jambi untuk memasok batu bara ke PLTU Pangkalan Susu, PLTU Nagan Raya, PLTU Tj. Balai Karimun, PLTU Tanjung Kasam, PLTU Bangka, PLTU Tenayan, PLTU Sanggau, PLTU Ketapang, PLTU Gelang Batang

Di lokasi tambang Sumatera Selatan, PLN Batubara memasok ke PLTU Belitung, PLTU Tarahan Baru, PLTU Bukit Asam, PLTU Suralaya, PLTU Labuan, PLTU Pelabuhan Ratu, PLTU Teluk Naga, dan PLTU Indramayu.

Selanjutnya di lokasi tambang Kalimantan Timur, batu bara dipasok ke PLTU Teluk Balikpapan, PLTU Amurang, PLTU Holtekamp, dan PLTU Tidore. Terakhir di Kalimantan Selatan, mereka memasok ke PLTU Pulang Pisau, PLTU Sampit, PLTU Paiton Baru, PLTU Tanjung Awar-Awar, PLTU Rembang, PLTU Cilacap, PLTU Pacitan, PLTU Barru, PLTU Kendari, dan PLTU Kupang. 

Sementara itu, Luhut mengharuskan agar PT PLN (Persero) membeli batu bara dengan harga pasar. Harga khusus batu bara untuk pembangkit listrik dalam negeri melalui domestic market obligation (DMO) akan ditiadakan.

Kebijakan tersebut dilakukan agar pasokan untuk pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dalam negeri tidak lagi terjadi. Sebagaimana diketahui, pada awal tahun ini, terjadi krisis Energi.

Penerapan skema tersebut juga akan diikuti oleh pembentukan badan layanan umum (BLU) untuk mengatur selisih harga yang dibeli PLN dengan harga pasar.

“Jadi akan dibentuk BLU. BLU akan bayar ke PLN, sehingga PLN membeli secara market price, sehingga tidak ada lagi nanti pasokan terganggu lagi,” katanya sebagaimana dilansir dari bisnis.com, Senin (10/1/2022) malam.

Sebelumnya, perusahaan tambang diwajibkan untuk memasok batu bara ke dalam negeri sesuai harga DMO sebesar US$70 per metrik ton. Perusahaan juga wajib memenuhi 25 persen dari produksinya untuk pasar domestik.

Di sisi lain, pemerintah juga memutuskan untuk meniadakan skema penjualan free on board (FOB). Seluruh pembelian akan dilakukan dengan skema cost in insurance and freight (CIF).

Luhut juga menekankan bahwa perusahaan listrik tidak lagi diperbolehkan membeli batu bara dari trader. Perseroan diwajibkan untuk membeli langsung ke perusahaan tambang.

Upaya ini sejatinya telah disepakati bersama dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII DPR RI medio November 2021. PLN diminta langsung membeli komoditas itu dari perusahaan tambang guna memastikan ketersediaan pasokan.

“PLN tidak ada lagi FOB. Semua CIF. Tidak ada lagi PLN trading dengan trader. Jadi semua harus beli dari perusahaan,” terangnya.

Langkah tersebut, kata dia, tidak akan memengaruhi tarif dasar listrik maupun biaya pokok produksi di PLN. Pemerintah juga turut melibatkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam pelaksanaannya nanti, termasuk pembentukan BLU.

“Sekarang kami mau bersihin semua. Presiden perintah supaya dituntaskan semua,” terangnya. (*/IMC01)



BERITA BERIKUTNYA