Terbukti Korupsi Bersama Bendahara, Mantan Kadis Perkim Sungai Penuh Divonis 7 Tahun

Kamis, 10 Juni 2021 - 20:15:29 WIB

Mantan Kadis Perkim Nasrun ST, MT. (ist)
Mantan Kadis Perkim Nasrun ST, MT. (ist)

IMCNews.ID, Sungai Penuh - Mantan Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kota Sungai Penuh, Nasrun ST MT dinyatakan terbukti melakukan korupsi bersama bekas bawahannya, bendahara Dinas Perkim Sungai Penuh, Lusi Aprianti.

Dia divonis 7 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jambi. Selain itu, Nasrun juga diwajibkan membayar denda Rp 100 juta, subsider 4 bulan penjara.

Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp 1,7 Miliar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika terdakwa tidak membayar, maka harta benda akan disita, dan jika tidak mencukupi maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 tahun.

Sementara bekas bendahara Disperkim, Lusi Aprianti dijatuhi hukuman 2,6 tahun penjara dan denda Rp 50 juta, subsider 3 bulan kurungan.

Selain itu, Susi juga harus membayar uang pengganti Rp 417.673.118, dikurangi dengan uang yang telah dititipkan kepada JPU sebesar Rp 180 juta. Dengan demikian terdakwa dikenakan membayar uang pengganti sebesar Rp. 237.673.118.

Keduanya dinyatakan terbukti bersalah atas kasus korupsi di Dinas Perkim Kota Sungaipenuh anggaran 2017, 2018 dan 2019, dengan kerugian negara mencapai Rp 3 Miliar. 

Putusan tersebut dibacakan dalam vonis Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Jambi, Kamis (10/6). 

Putusan hakim ini lebih rendah dari tuntutan JPU. Sebelumnya JPU menuntut Nasrun 8 tahun penjara dan uang pengganti Rp 1,7 Miliar. Sedangkan Lusi dituntut 5 tahun penjara, dan uang pengganti Rp 1,3 Miliar. Sedangkan denda keduanya dituntut Rp 200 juta. 

Kepala Kejaksaan Sungai Penuh, melalui Kasi Intel Kejari, Sumarsono mengatakan, dalam amar putusan majelis hakim, kedua terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, dan melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberentasan Tindak Pidana Korupsi.

"Kita memberikan waktu tenggang kepada terdakwa selama satu bulan untuk mengganti kerugian negara setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Jika terdakwa tidak memiliki uang maka harta bendanya akan disita. Dan apabila tidak memiliki harta benda yang mencukupi, maka diganti dengan pidana penjara selama 8 bulan,” terangnya.

Sementara itu, penasehat hukum terdakwa, Kurniadi Aris mengatakan, pihaknnya akan berkoordinasi dengan terdakwa terlebih dahulu atas putusan majelis hakim tersebut.

“Kita masih pikir-pikir dan akan berkoordinasi dengan terdakwa terlebih dahulu, apakah akan menerima putusan majelis hakim atau ingin mengajukan banding,” ucapnya.

Sebelumnnya, Nasrun dan Lusi dijerat atas kasus korupsi di Dinas Perkim Sungaipenuh, untuk anggaran tahun 2017, 2018 dan 2019. Modusnya beragam, mulai SPJ fiktif hingga mark up sejumlah item belanja. Kerugian negara atas perbuatan kedua tersangka mencapai Rp 3 Milliar. (IMC01) 



BERITA BERIKUTNYA