Pendirian TPS di Tapal Batas Muaro Jambi dan Batanghari Jadi Soal

Pendirian TPS di Tapal Batas Muaro Jambi dan Batanghari Jadi Soal
Peninjauan lokasi yang akan didirikan TPS dan menjadi persoalan. (ist)

IMCNews.ID, Jambi – Tingkat kerawanan pemilu, khususnya di daerah batas wilayah menjadi persoalan dalam setiap Pilkada, termasuk Pilkada serentak 2020. 

Kapolres Muaro Jambi dan Kapolres Batanghari, turun ke lokasi pendirian Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Dusun Tanjung Mandiri, tapal batas antara Kabupaten Muaro Jambi dengan Batanghari.

Kapolres Muaro Jambi, AKBP Ardiyanto mengatakan, ada laporan dari Kepala Desa Tanjung Lebar, bahwa terdapat pro kontra pendirian TPS Kabupaten Batanghari di Dusun Tanjung Mandiri, Desa Tanjung Lebar. 

"Permasalahan adanya rencana pembangunan TPS 10 Desa Bungku di tengah dusun Tanjung Mandiri, untuk pemilihan sebelumnya tidak ada TPS di lokasi. Untuk wilayah Dusun Tanjung Mandiri memang belum memiliki kepastian hukum tapal batas berdasarkan Permendagri," kata Ardiyanto, Kamis (3/11/2020).

Kondisi itu, kata dia, berpotensi menimbulkan gangguan Kamtibmas. Potensi kerawanan yang ada, salah satunya yakni potensi terjadi tindak pidana seperti penganiayaan dan pengrusakan TPS oleh masyarakat. 

Sebab, ada penolakan. Sehingga adanya kekhawatiran masyarakat, wilayah tersebut akan diklaim oleh Batanghari dengan adanya pendirian TPS.

"Mari kita kesampingkan ego. Bagaimana jika TPS bisa didirikan secara berdampingan, mari kita satukan tujuan demi kemajuan Dusun Tanjung Mandiri, kita semua bersaudàra disini," tegasnya.

Jika kendalanya adalah transportasi, kata dia, Polres Muaro Jambi dan Polres Batanghari siap mengakomodir mobilisasi pemilih apabila lokasi dipindahkan ke Simpang Paeran, lokasi lainnya yang direncanakan untuk membangun TPS. 

Sementara itu, terkait dengan masalah sporadik, kata dia, adalah masalah administrasi keperdataan.

"Apabila ada unsur merugikan satu pihak maka akan kami lakukan penyelidikan terkait mekanismenya apakah telah sesuai peraturan yang berlaku. Apabila terpenuhi unsur pidana akan ditindaklanjuti hingga ke Pengadilan," jelasnya.

Kapolres Batanghari, AKBP Heru Ekwanto menyampaikan, memang ada potensi gangguan kamtibmas di wilayah itu. 

"Berdasarkan informasi yang saya dapat terdapat potensi kerawanan Kamtibmas di lokasi pembangunan TPS di tapal batas desa Tanjung Lebar, Kecamatan Bahar Selatan, Muaro Jambi dengan desa Bungku, Batanghari. Jika melihat jumlah penduduk masyarakat Batanghari lebih kecil jumlahnya dari masyarakat Muaro Jambi," terangnya.

Mereka menawarkan 2 solusi. Berdasarkan Keputusan bersama KPU Provinsi Jambi, KPU Muaro Jambi, dan KPU Batanghari bahwa di lokasi Dusun Tanjung Mandiri akan didirikan TPS dari masing-masing Kabupaten. 

"Jika terjadi pergeseran lokasi TPS terjadi maka harus dilakukan langkah antisipasi agar tercapai solusi penyelesaiannya," tegasnya.

Ketua KPU Batanghari, Kadir menjelaskan, jumlah jumlah masyarakat di TPS 10 Dusun VI Desa Bungku berjumlah 257 KK. Mereka tersebar di beberapa wilayah yakni Dusun VI, Alam Sakti dan Bukit Sinyal. Namun dia tak bisa memastikn jumlah DPT. Namun yang jelas lebih dari 100 orang. 

"TPS 10 rencana akan kami bangun di depan rumah Ketua Dusun VI Tanjung Mandiri Desa Bungku, dengan alasan mempermudah transpotasi da mendekatkan pemilih dengan TPS," bebernya.

Soal rencana penggeseran TPS, kata dia, tak bisa dilakukan langsung. Harus melalui rapat pleno, sehingga ada jaminan tetap terselenggaranya pemilihan di lokasi TPS yang baru.

"Jangan sampai nantinya TPS kosong karena tidak ada pemilih yang hadir ke TPS," sebutnya.

Sementara Komisioner KPU Muaro Jambi, Hamdi menambahkan, bahwa mereka sudah melakukan koordinasi terkait permasalahan Pembangunan TPS ini dengan semua pihak. 

"Kami pada intinya tidak pernah melarang pendirian TPS. Berdasarkan informasi yang kami dapat, dari 257 DPT di TPS 10 Desa Bungku hanya 25 DPT yang berasal dari Dusun Tanjung Mandiri, sehingga apabila lokasi dipindahkan ke simpang Paeran maka harus mengakomodir pemilih dari Kabupaten Batanghari," ujarnya. (IMC01)