Pakar: Proses Pilkada tidak Berkontribusi Tingkatkan Kasus COVID-19

Pakar: Proses Pilkada tidak Berkontribusi Tingkatkan Kasus COVID-19
Dokumen - Personil Satpol PP Makassar saat membagikan masker kepada pengunjung Pantai Losari Makassar dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. (ist)

IMCNews.ID, Makassar - Pakar Epideomologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Hasanuddin Makassar Prof Ridwan Amiruddin mengemukakan proses jelang Pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2020 hingga saat ini tidak berkontribusi meningkatkan kasus COVID-19 di Provinsi Sulawesi Selatan.

"Jadi pelaksanaan Pilkada sejak empat bulan lalu hingga Desember nanti ini, sepertinya tidak berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kasus COVID-19 di Sulsel," ungkap Guru Besar FKM Unhas tersebut di Makassar, Kamis.

Menurutnya, itu terlihat dari data-data yang masuk, meskipun pertumbuhan iso sel (Rt) itu berada di kisaran 0,8 sampai 1,1 tetapi situasi ini dianggap tipe pertumbuhan kasus yang masih terkendali.

Sementara itu, Prof Ridwan juga meyakini bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu tentu telah dibekali aturan hukum penyelenggaraan pilkada yang aman dari penyebaran COVID-19.

BACA JUGA : Lagi, 7 Penyelenggara Pilkada di Jambi Positif Covid-19

"Sepanjang mereka tetap disiplin terhadap aturan yang mengatur tentang penyelenggaraan pilkada, kemudian memastikan semua petugas KPU telah di tes usap dan tidak menjadi
sumber penularan, maka tentu pilkada ini tidak akan jadi pemicu peningkatan kasus virus corona," jelasnya.

Secara nyata, kata dia, peningkatan kasus COVID-19 di Sulsel relatif tidak signifikan.

"Sekarang kasus masih terkendali di kisaran 100," lanjut Prof Ridwan yang juga sebagai Ketua Tim Konsultan Penanganan COVID-19 Sulsel.

Adapun 12 kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada di Provinsi Sulsel yakni Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Bulukumba, Kepulauan Selayar, Maros, Pangkep, Barru, Soppeng, Toraja, Toraja Utara, Luwu Timur dan Luwu Utara.

Menurut Prof Ridwan, perlu kehati-hatian terhadap penularan COVID-19 selama pelaksanaan Pilkada 2020, sebab resiko mengumpulkan massa dengan berkerumun cukup besar.

Sehingga semua proses pada pilkada mulai dari pendaftaran hingga pencoblosan pada tanggal 19 Desember mendatang harus disiplin protokol kesehatan agar tidak menjadi pemicu peningkatan kasus COVID-19.

"Kita berharap Pilkada 2020 yang dilaksanakan ini bisa tetap berjalan dengan baik, karena kalau kita melihat pelaksanaannya setiap TPS  sekarang maksimal 500 orang dan ini diatur jadwalnya," ujarnya.

Selain itu, Prof Ridwan mengharapkan pada proses hingga akhir pesta demokrasi ini juga diupayakan tidak ada kontak kerumunan massa, sebab masa-masa meningkatnya atau masif kasus saat abai terhadap protokol kesehatan. (IMC02/Ant)