Menakar Kemungkinan Intervensi Kepala Daerah Jelang PSU

Menakar Kemungkinan Intervensi Kepala Daerah Jelang PSU
Ilustrasi. (ist)

IMCNews.ID, Jambi - Potensi terjadinya intervensi Kepala Daerah jelang pelaksanaan Pemungutan Suara ulang (PU) Pilgub Jambi sangat tinggi. Mengingat, kepala daerah yang daerahnya melaksanakan PSU memiliki kedekatan tersendiri dengan calon gubernur dan calon wakil gubernur Jambi. 

Sebagaimana diketahui, kandidat cagub dan cawagub Jambi yang benar-benar bakal bertarung dalam PSU ini merupakan kader partai. Cek Enda merupakan Ketua DPD I Golkar Provinsi Jambi. Sementara wakilnya, Ratu Munawarih adalah kader PDIP. 

Kemudian, Al Haris merupakan kader PAN. Wakilnya, Abdullah Sani Ketua Dewan Syuro DPW PKB Provinsi Jambi. Lalu, Fachrori Umar di Nasdem dan Syafril Nursal di Demokrat. 

Di lihat dari peta kepala daerah yang melakukan PSU, rata-rata adalah kader PAN. Bupati Muarojambi, Masnah Buro misalnya adalah Ketua DPD PAN Muarojambi. Begitu pula dengan wakil bupati Bambang Bayu Suseno (BBS) yang juga saat ini masih kader PAN. 

Kemudian, di Batanghari dipimpin oleh Mhd. Fadhil Arief dan Bakhtiar yang saat ini belum bergabung dengan partai politik. Meski begitu, dalam Pilbup Batanghari lalu, pasangan ini diusung salah satunya oleh PKB. 

Kemudian, di Tanjung Jabung Timur dipimpin oleh Romi Haryanto yang tidak lagi berpartai dan Robby Nahliyansah yang saat ini sebagai Ketua PAN Tanjung Jabung Timur. Lalu, di Kerinci dipimpin oleh Adirozal yang merupakan kader PAN dan Wakil Bupati Ami Taher yang merupakan kader PPP. 

Terakhir Kota Sungai Penuh yang dipimpin Asafri Jaya Bakri berstatus kader Demokrat dan Zulhelmi tidak tergabung dengan partai apapun.

Lantas siapa yang paling diuntungkan dengan kondisi ini. Pengamat Politik Dori Efendi mengatakan, kepala daerah di kawasan PSU ini rata-rata berasal dari PAN. 

Sisanya adalah non partai dan partai lain yang berkemungkinan juga sudah cenderung ke salah satu calon. Melihat kemungkinan intervensi dalam PSU ini sangat mungkin terjadi.

"Tetapi secara pribadi, saya melihat hal itu tidaklah berefek secara signifikan terhadap kandidat. Karena kondisi PSU ini sangat berbeda dengan pemilihan pada 9 Desember lalu," katanya.

Menurut Dori, pengaruh kepala daerah tidak terlalu signifikan karena semua mata tertuju ke PSU. Kemudian, jumlah TPS di PSU juga sedikit. Malahan dia menilai, saat ini, peran tim sukses yang memang lebih dibutuhkan untuk memastikan masyarakat memilih kandidat mereka.

"Tinggal bagaimana tim sukses mengajak masyarakat pada hari pemilihan. Dengan memastikan masyarakat datang ke TPS dan memilih kandidat yang diusung malah lebih berdampak sangat besar kepada kandidat," katanya.

Selain intervensi kepala daerah, potensi terjadinya praktik money polirtics dan kampanye terselubung jelang lebaran juga sangat besar jelang PSU. Ini diakui Anggota Bawaslu Provinsi Jambi Fahrul Rozi. 

Menurut dia, Bawaslu sudah memetakan sejumlah potensi masalah yang mungkin saja terjadi. Paling banyak, potensi politik uang dan kegiatan kampanye terselubung. 

‘’Politik uang, untuk mengarahkan masyarakat memilih salah satu Paslon, tentu sangat mungkin terjadi. Mengingat perebutan suara di PSU ini, akan sangat menentukan siapa yang akan menjadi Gubernur Jambi nanti,’’ katanya. 

Modus kampanye juga mungkin saja terjadi. Sebab masyarakat tentu sudah mulai lupa euforia Pilkada di Desember 2020 lalu. Bisa jadi juga, kampanye teselubung dilakukan oleh ASN atau pejabat pemerintahan, disela-sela kegiatannya di tengah masyarakat. 

“Selama PSU ini tidak ada lagi tahapan kampanye. Sehingga perlu diawasi, kegiatan-kegiatan yang didalamnya menyelipkan kampanye terselubung,” katanya.

Sementara pengamat Politik Jambi lainnya, Citra Darminto mengatakan Bawaslu harus pro aktif sejak dini melakukan pengawasan pelaksanaan PSU pemilihan gubernur dan wakil gubernur ini. Jangan menunggu laporan publik saja. 

"Saya menilai sejauh ini Bawaslu adem-adem saja. Terkesan tidak merasa bersalah atas putusan MK untuk PSU di Pilgub Jambi," katanya.

Menjelang PSU ini, lanjut Citra, Bawaslu dan tim relawan yang telah di bentuk seharusnya bisa turun untuk melihat aktivitas atau kegiatan yang di curigai di wilayah yang akan melaksanakan PSU. 

"Termasuk kerawanan pembagian Sembako, Ini bulan puasa modusnya banyak, bisa pembagian sembako paket lebaran, THR dan sebagainya," ungkapnya.

Seperti diketahui, MK mengabulkan gugatan hasil Pilgub Jambi yang diajukan pasangan nomor urut 1 CE-Ratu pada Senin, 22 Maret lalu. Dalam putusannya, MK membatal keputusan KPU Provinsi Jambi tentang hasil pleno rekapitulasi penghitungan suara pada 19 Desember 2020. 

Kemudian, memerintahkan KPU Provinsi Jambi melakukan PSU di 88 TPS yang tersebar di 15 Kecamatan 41 Kelurahan/desa dalam 5 kabupaten. Yaitu, Muarojambi, Batanghari, Kerinci, Kota Sungai Penuh dan Tanjab Timur. 

Rinciannya di Muarojambi PSU digelar di 59 TPS yang tersebar di tiga Kacamatan. (IMC01)