Hukum

KPK Ungkap Cara Anggota DPRD Minta Jatah Uang Suap Pengesahan RAPBD Jambi

Juli 1, 2020 07:35
Deputi Penindakan KPK Karyoto, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2020) terkait penahanan tiga bekas Anggota DPRD Jambi. (ist)
Deputi Penindakan KPK Karyoto, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar, dan Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (30/6/2020) terkait penahanan tiga bekas Anggota DPRD Jambi. (ist)

IMCNews.ID, Jambi - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua pekan terakhir telah menahan enam tersangka kasus suap pengesahan RAPBD Jambi 2017-2018.

Pekan lalu, KPK menahan tiga mantan unsur pimpinan DPRD Provinsi Jambi, Cornelis Buston, AR Syahbandar dan Chumaidi Zaidi.

Terbaru, Selasa (30/6/2020) KPK menahan tiga mantan anggota DPRD Provinsi lainnya, Cekman, Tadjuddin Hasan dan Parlagutan Nasution.

Semuanya sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 28 Desember 2018 lalu.

Wakil Ketua KPK, Lili Pintauli Siregar saat jumpa pers penahanan tiga tersangka Selasa sore kemarin menyampaikan, perkara ini diawali dengan kegiatan tangkap tangan pada 28 November 2017.

Dalam perkembangannya, KPK mengungkap praktek uang "ketok palu" tidak hanya terjadi untuk pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2018, namun juga terjadi sejak pengesahan RAPBD Tahun Anggaran 2017.

BACA JUGA : Ini Pasal yang Dikenakan KPK Kepada Cek Man, Parlagutan dan Tadjuddin

Hal tersebut setelah mencermati fakta-fakta persidangan dan didukung dengan alat bukti berupa keterangan saksi, surat, dan barang elektronik.

"Diduga para unsur pimpinan DPRD Jambi diduga meminta uang "ketok palu", menagih kesiapan uang "ketok palu", melakukan pertemuan untuk membicarakan hal tersebut, meminta jatah proyek dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp600juta perorang," ungkap Lili.

Ia menuturkan para unsur pimpinan fraksi dan komisi di DPRD Jambi diduga mengumpulkan anggota fraksi untuk menentukan sikap terkait dengan pengesahan RAPBD Jambi, membahas, dan menagih uang "ketok palu".

Selanjutnya, menerima uang untuk jatah fraksi sekitar dalam kisaran Rp400 juta, hingga Rp700 juta untuk setiap fraksi, dan/atau menerima uang untuk perorangan dalam kisaran Rp100juta, Rp140juta atau Rp200 juta.

"Para anggota DPRD Jambi diduga mempertanyakan apakah ada uang 'ketok palu', mengikuti pembahasan di fraksi masing-masing, dan/atau menerima uang dalam kisaran Rp100 juta atau Rp200 juta perorang," ujar Lili. (IMC01)