Hukum

KPK Minta DPR Awasi Penyertaan Modal ke BUMN

Mei 20, 2020 09:23
Ketua KPK Firli Bahuri. (ist)
Ketua KPK Firli Bahuri. (ist)

IMCNews.ID, Jakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri meminta Tim Pengawas Penanggulangan Bencana COVID-19 DPR RI mengawasi teknis penyertaan modal pemulihan ekonomi nasional yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020.

Ia mengatakan bahwa KPK, terutama menyoroti Pasal 8 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020, yaitu pemerintah dapat melakukan penyertaan modal melalui bank kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan anak perusahaan BUMN.

"Sebagaimana PP 23/2020, dalam pelaksanaannya/eksekusi operasionalnya diberikan mandat (mandatori) kepada bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara)," ujar Firli dalam Rapat Dengar Pendapat bareng Tim Pengawas COVID-19 DPR RI, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) secara virtual, Rabu.

Firli menyebut bank yang tergabung dalam Himbara, antara lain BRI, Bank Mandiri, BTN, BNI, dan BTPN. Dalam aturan tersebut, ada juga bank yang berfungsi sebagai bank-bank peserta yang ditunjuk menjadi bank pelaksana.
Bank Peserta yang bertindak sebagai Bank Pelaksana itu kemudian menerima dana penyangga likuiditas dari Penempatan Dana Pemerintah untuk Pemulihan Ekonomi Nasional.

BACA JUGA : Polisi Tembak Mati Pembunuh TNI di Baubau

Bank Pelaksana lantas memberikan dukungan restrukturisasi kredit/pembiayaan dan/atau memberikan tambahan kredit/pembiayaan modal kerja kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan koperasi UMKM.

"Kalau bank pelaksana diberikan kepercayaan untuk mengelola dana UMKM dan lain-lain, tentu dalam pelaksanaan perlu dilakukan pengawasan Pak, dalam hal ini tentu peran OJK itu menjadi penting," katanya.

Namun, menjadi kekhawatiran KPK bila bank pelaksana itu kemudian terjadi kemacetan kredit, atau mungkin kreditnya gagal. Pasalnya, kata Firli, hal itu dapat menimbulkan masalah hukum dan perbuatan yang bisa dikategorikan pidana karena merugikan keuangan negara.

BACA JUGA : Didesak Menikah, Pemuda di Bungo Ini Nekat Akhiri Hidup dengan Cara Gantung Diri

Dia pun meminta DPR untuk memberikan perhatian kepada mekanisme program pemulihan ekonomi nasional itu. Dengan begitu, kekhawatiran yang telah dia sampaikan tersebut tidak sampai terjadi.

"Ini perlu dibahas bersama antara Bank Indonesia, OJK, Himbara, sebagai bank peserta juga 15 bank pelaksana. Ini harus menjadi fokus perhatian kita semua sehingga tidak terjadi hal-hal yang bisa merugikan atau jadi masalah di kemudian hari," ucap Firli. (IMC02/ant)