Gubernur Didesak Tak Tandatangani SK Pemberhentian Syaihu CS Sebagai Anggota DPRD Sarolangun

Gubernur Didesak Tak Tandatangani SK Pemberhentian Syaihu CS Sebagai Anggota DPRD Sarolangun
Ismet Isnaini, Ketua Aliansi Pemuda Peduli Sarolangun. (IMCNews.ID)
IMCNews.ID, Jambi - Empat calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun dari Partai Golkar dan Demokrat terancam tak dapat diusulkan untuk dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Sarolangun terpilih dalam pemilu 2019. 
 
Ini diketahui dari PKPU Nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan pasangan calon terpilih, penetapan perolehan kursi dan penetapan calon terpilih dalam pemilihan umum. Dimana, calon terpilih yang masih aktif menjadi anggota DPRD padahal dia mencalonkan diri dengan pindah partai, maka tidak dapat diusulkan dilantik. 
 
Empat caleg tersebut di antaranya, M Syaihu (Demokrat), Cik Marleni (Golkar), Aang Purnama (Demokrat) dan Azakil Azmi (Golkar).  
 
Menurut informasi, ke empat Caleg terpilih itu kini tengah mengajukan surat pemberhentian diri kepada Gubernur Jambi. Padahal surat pemberhentian tersebut sebelumnya sudah diterbitkan oleh gubernur, tetapi digugat oleh Syaihu CS ke PTUN Jambi.
 
Akhirnya gugatan dimenangkan oleh Syaihu CS dan SK pemberhentian itu dicabut. Lantas mereka kembali duduk sebagai anggota DPRD Sarolangun hingga sekarang. Namun sekarang mereka mengajukan permohonan pemberhentian kepada Gubernur Jambi.
 
Soal ini, Ismet Isnaini SH, Ketua Aliansi Pemuda Peduli Sarolangun, meminta Gubernur Jambi untuk tidak menandatangani SK permohonan pemberhentian sebagai anggota DPRD Sarolangun yang diajukan oleh Syaihu CS. 
 
"Ini untuk menghindari blunder dalam penegakan hukum. Karena seharusnya surat permohonan pengunduran diri tersebut diajukan sebelum penetapan DCT pada pemilu 2019. Jika hal ini dilakukan maka kami Aliansi Pemuda Peduli Sarolangun akan melakukan perlawanan demi terciptanya kedaulatan dan penegakan hukum," katanya. 
 
Dia menilai Syaihu CS yang terpilih pada pemilu 2019 tidak berhak ditetapkan dan di-SK-kan menjadi anggota DPRD Sarolangun. 
 
"Karena ini cacat hukum dalam proses tahapan dan pelaksanaan Pemilu," tegasnya. 
 
Sebelumnya, Ali Wardana, Komisioner KPU Sarolangun membenarkan bahwa Syaihu CS terancam tak bisa diusulkan untuk dilantik. Hal itu sesuai dengan PKPU nomor 5 tahun 2019. 
 
 Dijumpai di sela rapat pleno KPU Provinsi Jambi belum lama ini, dia menyampaikan, empat caleg yang terpilih itu bisa ditetapkan sebagai caleg terpilih, namun tak bisa diusulkan untuk dilantik. 
 
"Harus melampirkan SK pemberhentian sebagai anggota DPRD. Jika tidak maka tidak akan bisa diusulkan. Bisa ditetapkan caleg terpilih tapi tak bisa diusulkan," terangnya. 
 
Dia menerangkan, pengusulan caleg terpilih itu diperkirakan akan dilakukan pada Juni mendatang. 
 
"Jika masih menjabat tidak bisa diusulkan. Dibuktikan dengan SK pemberhentian," tandasnya. (IMC01)