Politik

Gerindra Masuk Koalisi, Benarkah Prabowo Jadi Menteri?

Oct 21, 2019 10:10
Prabowo Subianto dan Joko Widodo berpelukan dengan usai pelantikan, Minggu (20/10/2019). (ist)
Prabowo Subianto dan Joko Widodo berpelukan dengan usai pelantikan, Minggu (20/10/2019). (ist)

IMCNews.ID, Jakarta - Kepastian soal Gerindra masuk ke dalam pemerintah atau oposisi mulai ada kejelasan. Hal ini dapat dilihat dari hadirnya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada Minggu (20/10/2019). 

Kepastian soal Gerindra masuk koalisi, dan akan masuknya perwakilan Gerindra dalam kabinet kerja II dibenarkan oleh relawan Jokowi mania. Meski Begitu, Jokowi tak menyebutkan siapa perwakilan Gerindra yang akan masuk dalam kabinet. 

Kepastian itu dikatakan oleh Ketua Umum Kelompok Relawan Jokowi Mania, Imannuel Ebenezer sebagaimana dikutip dari kompas.com. 

"Diiyakan oleh presiden, presiden menegaskan bahwa Gerindra masuk," kata Imannuel usai pertemuan, Minggu malam.

Menurut Immanuel, Jokowi juga mengungkapkan bahwa selain Gerindra, tak ada partai oposisi lain yang masuk kabinet. Sebab, Jokowi ingin tetap ada oposisi di parlemen.

"Yang jelas partai selain Gerindra tidak ada. Tapi, ya hampir semua partai ini mau masuk, mereka pengennya masuk. Tapi presiden punya pertimbangan, enggak bisa," kata Immanuel.

Lalu apa kesepakatan dari bergabungnya Gerindra ke dalam koalisi? Politisi Gerindra Fadli Zon saat dikonfirmasi awak media hanya mengatakan tunggu saja. 

Terkait isu yang mengatakan Gerindra merelakan posisi Ketua DPR RI karena mendapat jatah Menteri, Fadli Zon mengaku belum mengetahui. 

"Kita lihat saja nanti deh. Bagaimana juga pemerintahnya juga Presidenya baru dilantik. Kita belum tahu apa-apa," jawab Fadli Zon. 

Beredar juga isu yang mengatakan bahwa Fadli Zon yang akan dijadikan menteri, langsung dibantah Fadli Zon. "Hanya isu itu," tegas Fadli Zon. 

Terkait cerita Prabowo soal mantan Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang memberi jabatan pada lawan politiknya William Seward di Hambalang beberapa waktu lalu, Fadli menyampaikan bahwa hal tersebut merupakan perumpamaan.

“Itu perumpamaan bahwa di dalam politik ada kepentingan yang lebih besar, yaitu kepentingan nasional, kadang-kadang kita harus mengorbankan kepentingan kelompok, kepentingan partai untuk kepentingan yang lebih besar, itu maknanya,” ungkap Fadli.

Fadli menambahkan, jabatan menteri merupakan hak presiden terpilih Jokowi, sehingga apakah Gerindra akan mendapatkan kursi menteri atau tidak, akan diserahkan sepenuhnya kepada Jokowi. (IMC02)