COVID-19 Kian Mengganas, Pemprov Jambi Berlakukan PPKM Mikro, Ini Isinya

COVID-19 Kian Mengganas, Pemprov Jambi Berlakukan PPKM Mikro, Ini Isinya

IMCNews.ID, Jambi - Penyebaran COVID-19 yang kian massif membuat pemerintah Provinsi Jambi menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro. Penerapan ini tertuang dalam surat edaran Gubernur Jambi Nomor S-100/898/DP3AP2-4.3//V/2021 tentang tindak lanjut instruksi Mendagri Nomor 9 tahun 2021 tentang perpanjangan pemberlakuan PPKM Mikro dan mengoptimalkan posko penanganan Covid-19 di tingkat Desa dan Kelurahan. 

Dalam surat edaran itu ditegaskan beberapa poin, diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro diantaranya;

a. Membatasi tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From House (WFH) sebesar 50% dan Work From Office sebesar 50% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat;

b. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online) dan luring loffine) atau tatap muka, untuk perguruan tinggi/akademi dibuka secara bertahap, dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

c. Untuk sektor esensial seperti: kesehatan, bahan pangan, makanan dan minuman, energy, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, perhotelan, konstruksi, pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan tertentu, kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap dapat beroperasi 100% dengan pengaturan jam operasional, kapasitas dan penerapan
protokol kesehatan secara ketat.

d. Melakukan pengaturan perbelanjaan/mall sampai dengan Pukul 21.00 dan kegiatan restoran (makan/minum) di tempat sebesar 50% dan untuk layanan makanan melalui pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesual dengan jam operasional restoran dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

e. Mengizinkan kegiatan konstruksi beroperasi 100% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

f. Mengizinkan tempat ibadah untuk dilaksanakan dengan pembatasan kapasitas sebesar 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang lebih ketat;

g. Kegiatan fasilitas umum dlizinkan dibuka, dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% yang peraturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala
Daerah;

h. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan dizinkan dibuka maksimal 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat.

i. Dilakukan pengaturan kapasitas dan jam operasional transportasi umum.

2. Bupati/Wali Kota se- Provinsi Jambi agar memperkuat dan melaksanakan Sosialisasi 5 M (memakai, masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, membatasi mobilitas).

Pelaksanaan Fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan serta Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 di Daerah masing -masing. Untuk mencegah terjadinya peningkatan penularan Corona Virus Desease 2019 selama Bulan Suci Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 maka dilakukan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta dilaksanakan hal-hal sebagai berikut:

a. Melakukan sosialisasi peniadaan Mudik Lebaran Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021 kepada warga masyarakat dan masyarakat perantau yang berada di wilayahnya.

b. Masyarakat yang akan melakukan perjalanan tertentu, maka harus menunjukkan dokumen administrasi perjalanan tertentu/surat izin yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah dengan tanda tangan basah/tanda tangan elektronik dan identitas diri calon pelaku perjalanan;

c. Bidang Perhubungan dan Satuan Polisi Pamong Praja untuk melakukan penguatan, pengendalian, pengawasan terhadap perjalanan orang pada posko check point di daerah masing-masing bersama dengan TNI dan POLRI selama Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1442
H/Tahun 2021;

d. Seluruh Satuan Perlindungan Masyarakat (satlinmas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Pemadam Kebakaran untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan keterlibatan aktif dalam mencegah dan mengatasi aktivitas publik yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat, berkumpul/kerumunan massa di tempat fasilitas umum, fasiltas hiburan (pusat perbelanjaan dan restoran), tempat wisata dan fasilitas ibadah, selama Bulan Ramadhan dan Perayaan Hari Raya Idul Fitri 1442 H/Tahun 2021;

4. Bupati/Walikota dapat mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan PPKM secara proporsional 2M dalam skala mikro di Daerah Kabupaten/Kota melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, untuk selanjutnya ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2021, sesuai peraturan perundang-undangan.

5. Bupati/Walikota agar dapat menyampaikan Laporan Pelaksanaan PPKM secara proporsional di Daerah Kabupaten/Kota setiap minggu kepada Gubernur Jambi dalam bentuk Laporan pemetaan zonasi resiko tingkat RT, berupa rekapitulasi per Kabupaten/Kota. 

Untuk diketahui, hingga Rabu (21/4/2021) kemarin, kasus COVID-19 di Provinsi Jambi sudah menembus angka 7.109 orang. Dari jumlah itu, total yang sudah dinyatakan sembuh sebanyak 5.736 orang dengan jumlah kematian sudah mencapai 101 orang. (IMC01)