Aktif Dalam Kampanye Salah Satu Paslon, Oknum Kepsek Divonis 4 Bulan Penjara

Aktif Dalam Kampanye Salah Satu Paslon, Oknum Kepsek Divonis 4 Bulan Penjara
Proses persidangan BH di PN Pelalawan. (ist)

IMCNes.ID - Seorang oknum Kepala Sekolah (Kepsek) salah satu SD Negeri di Kabupaten Pelalawan, Riau, berinisial BH divonis 4 bulan penjara, dan denda Rp2 juta, subsider satu bulan kurungan.

Vonis itu ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan karena BH terlibat aktif dalam kampanye salah satu pasangan calon pada Pilkada Pelalawan 2020

"Terdakwa BH dijerat dengan Undang-Undang tentang netralitas ASN dengan sanksi maksimal enam bulan," kata Koordinator Divisi Hukum, Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pelalawan, Khaidir, Sabtu (28/11/2020).

Dia mengatakan, jika sidang vonis itu dilaksanakan di PN Pelalawan pada Jumat (27/11/2020). BH diketahui ikut berperan aktif pada sebuah kegiatan kampanye dialogis salah satu pasangan peserta Pilkada di Desa Sering, Kecamatan Pelalawan, pada 15 Oktober 2020.

BH sempat diperingatkan Pengawas Kelurahan/Desa saat melakukan pemasangan bendera partai politik, namun terdakwa tidak mengindahkan peringatan tersebut.

Saat kampanye dialogis berlangsung, terdakwa BH yang merupakan aparatur sipil negara (ASN) memberikan kata sambutan mewakili tuan rumah. Tidak hanya itu, BH juga membaca doa dan berjoget di dalam kegiatan tersebut.

Fatalnya, pasca kegiatan kampanye tersebut, BH juga ikut foto bersama sambil memperlihatkan simbol jari yang secara jelas mendukung pasangan tersebut.

Hasil pengawasan pelaksanaan kampanye yang dilakukan oleh Pengawas Kelurahan/Desa tersebut dituangkan dalam bentuk temuan pada 20 Oktober 2020.

Temuan itu akhirnya diambil alih oleh Bawaslu Kabupaten Pelalawan. Khaidir menegaskan, jauh sebelum terjadinya masalah ini, pihak Bawaslu Pelalawan sudah menyurati lembaga-lembaga pemerintah mulai dari Bupati hingga kepada instansi lainnya agar menjaga netralitas ASN dalam pada Pilkada tahun ini.

Khaidir berharap agar seluruh ASN khususnya dan pegawai di lingkungan pemerintah non-ASN agar selalu menjaga netralitas dirinya dengan tidak menunjukkan keberpihakkannya, memposting maupun memberikan tanda "like" pada salah satu paslon maupun tim kampanye.

"Saya berharap agar seluruh ASN khususnya dan Pegawai di lingkungan Pemerintah non ASN untuk selalu menjaga netralitas selama Pilkada," tukasnya. (IMC01/ant)