Ada Temuan Masalah di Mall WTC

Ada Temuan Masalah di Mall WTC
Temuan pelanggaran tata ruang di Mall WTC. (ist)

IMCNews.ID, Jambi - Persoalan pelanggaran tata ruang yang terjadi di Kota Jambi menjadi perhatian serius Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). 

Pemerintah Kota Jambi diminta untuk melakukan fungsi pengawasan dan pengendalian pemanfatan ruang untuk mencegah timbulnya pelanggaran baru di Kota Jambi.

Berdasarkan audit pemanfaatan ruang yang dilakukan tahun 2015 dan 2019, tim audit menemukan ada 6 (enam) indikasi masalah pemanfaatan ruang yang ada di Kota Jambi.

Diantaranya adalah kawasan kegiatan perdagangan dan jasa di sempadan sungai WTC dan ruko-ruko yang berada di sebelahnya, selanjutnya Pasar Angso Duo, permukiman masyarakat yang berada pada anak sungai Batanghari ada dua titik lokasi, di Danau Sipin.
 
Untuk wilayah permukiman tersebut, telah diberikan peringatan supaya tidak lagi ada bangunan baru. Sementara untuk Kawasan Mall WTC tersebut, pemerintah belum bisa menentukan sikap, karena harus berkoordinasi dengan instnasi terkait, dan juga harus berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jambi.

Dari hasil audit disebutkan bahwa terdapat ketidaksesuaian fungsi dan peruntukan antara peta rencana pola ruang yang tercantum dalam Perda No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Jambi dengan kondisi eksisting di lapangan. Dalam Pela Rencana Pola Ruang diperuntukan sebagai Sempadan Sungai sedangkan kondisi eksisting berupa kegiatan perdagangan dan jasa (WTC Mall).

Perda No. 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kota Jambi, Pasal 70 KUPZ bagian A (Sempadan sungai) disebutkan bahwa dilarang mendirikan bangunan pada kawasan sempadan sungai, dilarang melakukan kegiatan yang mengancam kerusakan dan menurunkan kualitas sungai, garis sempadan sungai yang bertanggul di dalam kawasan perkotaan adalah 3 (tiga) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul. 

Garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di berkedalaman kurang dar 3 (tiga) meter adalah 10 (sepuluh) meter, garis sempadan sungai yang tidak bertanggul di berkedalaman 3 (tbiga) sampai dengan 20 (dua puluh) meter adalah 15 (lima belas) meter.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Jambi melalui bidang penataan ruang Dinas PUPR Kota Jambi menggelar rapat untuk mengambil langkah-langkah terkait upaya yang harus dilakukan mengenai keberadaan Mall WTC, di Aula Kantor Dinas PUPR Kota Jambi, Kamis (26/11/2020). 

Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Andi Renald. 
Selain itu hadir beberapa instansi diantaranya adalah pengelola Mall WTC Batanghari, Biro Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jambi, Dinas PUPR Kota Jambi, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, Disperindag Kota Jambi, BPN Kota Jambi serta lainnya.

Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Jambi, Laswanto mengatakan bahwa hasil rapat tersebut menyepakati beberapa hal diantaranya pemerintah Kota Jambi berkomitmen untuk mengikuti peraturan yang berlaku dalam penertiban pemanfaatan ruang. 

Sebagaimana di dalam kesepakatan yang telah ditandatangani pada hari Kamis 26 November 2020 antara pemerintah Kota Jambi dengan Kementrian Agraria dan Tata Ruang/BPN.  Pemerintah Kota Jambi akan menyiapkan grand design Penataan Kawasan Sempadan Sungai Batanghari di Wilayah Kota Jambi. 

Selanjutnya akan dilakukan pertemuan lanjutan antara pemerintah Provinsi Jambi, pemerintah Kota Jambi, Balai Wilayah Sungai Sumatera VI dan pelaku usaha PT Simota Putra Prayudha untuk menentukan jenis dan waktu pelaksanaan penertiban pemanfataan ruang di Kota Jambi.

Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Andi Renald mengatakan bahwa langkah ini merupakan gerakan nasional penertiban ruang di seluruh Indonesia, termasuk di Kota Jambi.

“Jadi kami hanya memfasilitasi pemerintah provinsi dan kabupaten kota untuk melakukan penertiban ruang, sebelumnya sudah dilakukan audit tata ruang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kota, dari hasil itu didapat adanya indikasi pelanggaran,” katanya.

Oleh karena itu, hasil audit tersebut harus ditindaklanjuti dengan sanksi. Sanksi kata dia, ada 9 jenis sanksi yang bisa dilakukansesuai dengan kondisi dilapangan. Bisa berupa tertulis, pembatalan ijin, pembongkaran, dan lainnya. Jika tidak efektif, maka bisa dilaukan sanksi pidana. “Kita berharap Kota Jambi kedepan itu menjadi Kota berkelanjutan, kota yang nyaman dan sesuai dengan isi tata ruang,” ujarnya.

Ia berharap kedepan agar pemerintah Kota Jambi dapat dengan sendiri melakukan penertiban pelanggaran tata ruang. Sebab, saat ini masih difasilitasi oleh pemerintah pusat. Padahal sebenarnya, hal ini merupakan kewenangan Pemerintah Kota Jambi, tapi sebagai pemerintah pusat melaukan fungsi pembinaan. “Kita tidak mau sewenang-wenang, ada rasa keadilan, objektifitas, dan tentunya kita tidak menimbulkan masalah di kemudian hari, semua transparan,” katanya.

Andi meminta kepada Sekretaris Daerah Kota Jambi, Budidaya agar permaslahan tersebut selesai tahun ini. “Tidak bisa melewati tahun depan. Jadi harus ada kegiatan pemberian sanksi dilapangan, apapun itu jenisnya, sesuai dengan komitmen bersama,” ujarnya.

Sekda Budidaya mengatakan akan langsung ditindaklanjuti secepat mungkin sesuai dengan kesepakatan bersama. Pemerintah juga akan segera berkoordinasi dengan BWSS VI. “Kita akan buat grand designya dulu. Selanjutnya adalah pemberian sanksi, bisa saja tidak kita perpanjang ijinnya, kalau bongkat tidak mungkin dalam satu bulan ke depan ini, tapi kita utamakan sanksi administrasinya dulu,” ujarnya.

Pengelola Mall WTC Jambi, Abdul Jabbar Athoillah mengatakan bahwa mall WTC tersebut dibangun sejak tahun 2004 dan selesai dibangun tahun 2007. Ia mengatakan bahwa seluruh dokumen perizinan lengkap.

“Perda RTRW ini kan 2013, kami bangun sebelum itu, sehingga tidak benar jika dikatakan melanggar. Kami membangun sesuai izin yang ada saat itu,” katanya.

Untuk itu, ia meminta keadlian. Dirinya berharap ada solusi terbaik yang diberikan oleh pemerintah, tidak ada bangunan yang dirobohkan. “Kami minta supaya ada semacam rekayasa tekniklah disini,” katanya. (IMC01)