Hukum

Zainal Abidin, MA Fauzi dan Anggota DPRD Kota Jambi Dihadirkan Sebagai Saksi Korupsi Bintek, Begini Keterangannya

Mar 14, 2019
Zainal Abidin dan MA Fauzi saat akan meninggalkan ruang sidang usai diperiksa sebagai saksi. (IMCNews.ID)
Zainal Abidin dan MA Fauzi saat akan meninggalkan ruang sidang usai diperiksa sebagai saksi. (IMCNews.ID)

IMCNews.ID, Jambi - Zainal Abidin, mantan Ketua DPRD Kota Jambi periode 2009-2014 dan MA Fauzi, Wakil Ketua DPRD Kota Jambi dihadirkan sebagai saksi dalam kasus korupsi Dana Bimbingan Teknis (Bintek) DPRD Kota Jambi periode 2009-2014.

Bukan hanya itu, sejumlah anggota DPRD Kota Jambi lainnya juga dihadirkan sebagai saksi, seperti Sutiono anggota fraksi PDIP, dan Abdul Somad dari PPP, Kemas Alfarizi, 

Dua terdakwa duduk di kursi pesakitan dalam kasus ini adalah Nur Ihwan dan Syahrial. Dalam sidang yang diketuai majelis hakim Yandri Roni tersebut Zainal Abidin mengaku tak banyak tahu soal kasus itu meski dia menjabat Ketua DPRD kala itu. 

Saat ditanya oleh JPU Kejati, Hakim Albana soal MoU antara penyelenggara Bintek dengan pihak Sekretariat Dewan (Setwan) DPRD Kota Jambi, Zainal malah mengaku tidak tahu.

"Saya tidak tahu, harusnya ada," kata dia. 

Lalu soal dana Bintek, Zainal menjelaskan bahwa dana itu diserahkan ke seluruh peserta Bintek oleh Bendahara DPRD Kota Jambi. 

Sementara soal izin untuk menyelenggarakan Bimtek oleh Kemendagri, Zainal juga menjawab lupa. 

"Saya tau setelah adanya penyidikan jika adanya rekomendasi. Saya juga tidak ada tanya ke Sekwan soal itu (rekomendasi)," ungkapnya.

Tidak sampai disitu, tersangka KPK dalam kasus suap pengesahan RAPBD Provinsi Jambi 2017-2018 itu juga membantah menerima aliran dana bintek yang digunakan secara pribadi. 

"Tidak pernah yang mulia saya meminta," jawab Zainal saat ditanya oleh Adly, anggota majelis hakim dalam perkara itu.

Dia sempat diperingatkan oleh hakim untuk memberikan kesempatan kepada saksi lain yang dihadirkan dalam sidang untuk menjawab pertanyaan yang sama. 

"Saya tanya ke semuanya (saksi) bukan kepada anda. Tapi anda yang selalu jawab. Kenapa anda jawab kalau tidak tau?, Kalau tidak tau jangan jawab," tegas Adly. 

Sementara Sutiono dalam kesaksiannya mengaku mengetahui adanya kegiatan bimtek yang dilaksanakan saat Jumisar menjabat Kabag Keuangan DPRD Kota Jambi.

"Setau saya itu pas pergantian yang di Unisba saat itu masa terpidana Jumisar," katanya. 

Dia mengaku saat itu semua biaya dibayar dari uang yang diberikan dari sekwan untuk operasional bintek.

"Waktu itu kita tidak tau, kita langsung kesana dan bayar semuanya lebih kurang Rp4,5 juta," jelasnya.

Dia mengaku beberapa kali mengikuti bimtek dan mengambil uangnya melalui staf Sekwan saat itu. "Ya, saya mengambilnya melalui staf Sekwan yang perempuan itu," paparnya.

Sedangkan, MA Fauzi mengatakan dirinya mengetahui  jika bimtek harus melalui rekomendasi Kemendagri setelah dimintai keterangan oleh penyidik terkait kasua tersebut. 

"Saya tau harus ada rekomendasi setelah dipanggil," ungkapnya.

Sedangkan Abdul Somad, mengaku mengambil uang bimtek tersebut langsung ke Sekwan.

"Saya langsung ambil ke Sekwan," paparnya

Mendengar jawaban tersebut, Hakim anggota, Adly kembali mencerca para saksi.

"Kalau dari keterangan saksi sebelumnya uangnya diantar ke lokasi bintek tidak mengambil di Sekwan dan nilainya mencapai Rp200 jutaan," katanya. 

Atas pertanyaan tersebut para saksi dari anggota dewan itu bergantian mejawab jika mereka mengambil langsung ke Sekwan.

"Saya mengambil di Sekwan," kata Kemas Alfarizi dan diikuti saksi lainnya.

Sebelumnya, Kejati Jambi pada 1 November 2018 lalu telah menetapkan dua tersangka baru Nur Ikhwan mantan bendahara di Setwan DPRD Kota Jambi, dan Syahrial selaku mantan Kabag Keuangan, dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Keduanya saat ini ditahan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A Jambi keduanya diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 4 miliar.

Sebelumnya, mantan Sekertaris Dewan (Sekwan) DPRD Kota Jambi telah divonis bersalah dengan pidana selama 6 tahun penjara denda Rp 50 Juta. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti Rp1,8 Miliar. 

Sedangkan, Jumisar selaku PPTK ketika itu, telah divonis bersalah dengan pidana 18 bulan penjara dan denda Rp 50 Juta subsidar tiga bulan. Dia juga diwajibkan mengembalikan kerugian negara senilai Rp128 juta. 

Sebelumnya diketahui pada kasus korupsi dana bimtek 2012-2014 pada 1 November 2017 dipaparkan adanya kerjasama antara Rosmansyah, Jumisar dan Nurikhwan dalam melakukan laporan fiktif.

Hal itu berdasar catatan pribadi Nuril Ikhwan tertulis penerima uang yakni, ketua DPRD Kota Jambi Periode 2009-2014 Zainal Abidin dengan total Rp600 Juta selama tahun 2012, dan 2013. Dimana Rosmansyah mendapatkan Rp 800 juta serta Jumisar sebesar Rp128 juta di tahun 2014.

Uraian uang dana bimtek 2012 ,2013, dan 2014 yakni di tahun 2012, Rosmansyah (Sekwan) memakai Rp 315 juta secara bertahap. Lalu di tahun 2013, kembali Rosmansyah memakai dana senilai Rp 271 juta secara bertahap. Tahun 2014, lagi-lagi Rosmansyah memakai dana Rp 363 juta secara bertahap. Tahun 2014, Jumisar (PPTK DPRD Kota Jambi) juga memakai dana senilai Rp 221 juta secara bertahap.

Selain itu, Zainal Abidin (Ketua DPRD Kota Jambi perode 2009-2014), di tahun 2012 menerima senilai Rp 207 juta secara bertahap, tahun 2013 menggunakan lagi uang dewan senilai Rp 359,5 juta secara bertahap. Sedang di tahun 2014, Zainal tidak menggunakan dana itu. (IMC01)