Nasional

Tak Input Data di MOMS Izin Usaha Pertambangan Akan Dicabut

Feb 12, 2019
Wakil Menteri ESDM, Arcandra Thahar (ist)
Wakil Menteri ESDM, Arcandra Thahar (ist)

IMCNews.ID, Makassar - Pemerintah Pusat telah menyiapkan aplikasi penggunaan Minerba Online Monitoring Siystem (MOMS) dan E-Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Untuk itu perusahaan pertambangan patuh meregustrasi serta input data. Ancamannya, jika tidak dilakukan makan izin usaha bisa dicabut.

Hal ini disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Thahar. "Dalam seminggu tak melaporkan 100 persen, kita cabut IUP-nya,” kata Arcandra di Makassar, dilansir Tempo.co Selasa (12/2/2019).

Ia menjelaskan bahwa pengusaha tambang harus patuh terhadap kebijakan pemerintah. Dengan mendaftar melalui aplikasi kemudian menginput data setiap hari terkait produksinya.

“Kita kan produksi hasil tambang per hari. Dengan data itu maka kita harapkan seluruh tambang termonitor secara nasional,” ucap Arcandra. “Kalau di Kementerian ESDM 100 persen semua tambang besar laporkan,” lanjut dia.

Oleh sebab itu ia berharap tingkat kabupaten dan provinsi juga melakukan hal yang sama. Pasalnya pemerintah setempat memiliki kewenangan terkait izin usaha pertambangan (IUP). Termasuk soal menginput data dan melaporkannya masing-masing.

ia mengaku input data tambang belum merata di Indonesia. “Kalau pusat semua lengkap kita ekspor kemana, misalnya batubara dan mineral,”  kata dia. “Di daerah ini yang belum, padahal 80 persen royalti diterima kembali pemerintah daerah.” Padahal menurut Arcandra PNBP Indonesia 50 persen berasal dari Kementerian ESDM.

Ia menuturkan inspektur tambang yang berjumlah seribuan di Indonesia juga diharuskan bisa meyakinkan daerah soal IUP. Sehingga mereka bisa menginput data tambang setiap hari.  “Kalau tidak bisa masukkan data, dijadikan saja pengamat gunung merapi,” ungkap Arcandra.(IMC02)