Soal Pengembalian Lahan Konsesi, Pengamat: Skema Alih Kelola Disiapkan Dulu

Soal Pengembalian Lahan Konsesi, Pengamat: Skema Alih Kelola Disiapkan Dulu
Jokowi saat akan berpidato di acara Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju di Sentul International Convention Center, Sentul , Jawa Barat, pada Minggu (24/2/2019) malam. (ist)

IMCNews.ID, Jakarta - Pengamat menilai, pemerintah harusnya lebih dulu menyiapkan skema alih kelola lahan konsesi.

Pernyataan ini disampaikan Ekonom Konstitusi Defiyan Cori, menanggapi imbauan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo terkait pengembalian lahan konsesi berukuran besar kepada negara

 

"Skema alih kelolanya kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan atau koperasi harus disiapkan," katanya. 


Defiyan mengatakan, jika mengacu pada penguasaan lahan yang disebutkan Presiden Jokowi tentang lahan yang dikuasai calon Presiden Prabowo Subianto yang hampir 400.000 hektare itu, apabila diberikan kepada anggota masyarakat masing-masing dengan hak tujuh hektare per orang, maka akan ada kurang lebih 52.000 orang kelompok masyarakat miskin dapat dibantu membangun ekonominya lebih baik.

Sebelumnya setelah debat capres dan diserang oleh Jokowi terkait penguasaan lahan ratusan hektare, Prabowo Subianto justru mendapat pujian dari berbagai kalangan. Dia dianggap sebagai pahlawan, karena telah merebut lahan-lahan HGU tersebut dari tangan pengusaha asing.

Alokasi itu, kata dia, tentu akan bertambah, apabila penguasaan lahan lainnya yang berada pada konglomerat-konglomerat sawit, seperti Sinar Mas Group, Astra Group, Sampoerna Group dan lainnya juga diperlakukan dengan kebijakan yang sama.

Sebelumnya dalam pidato saat acara Konvensi Rakyat Optimis Indonesia Maju di Sentul International Convention Center, Sentul , Jawa Barat, pada Minggu (24/2/2019) malam, Jokowi menyampaikan pemerintah menunggu jika ada penerima konsesi lahan berukuran besar yang hendak mengembalikan kepada negara.

Menurut Jokowi, lahan milik negara tersebut akan dibagikan kepada masyarakat kecil yang dimanfaatkan melalui program perhutanan sosial.

Pemerintah sendiri telah membagikan 2,6 juta hektare lahan konsesi dari 12,7 juta hektare lahan yang dipersiapkan bagi masyarakat. (IMC01)