Serba-Serbi Relaksasi Kredit Akibat COVID-19

Serba-Serbi Relaksasi Kredit Akibat COVID-19

*) Oleh: Zuhrotul Fita Tri Hidayati

CORONA Virus Disease 2019 (COVID-19) menjadi musuh baru tak berwujud seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Virus Corona ini mengancam berbagai sektor krusial di Indonesia, terutama sektor riil dan keuangan yang semakin lesu seiring dengan penyebaran virus yang tidak terkendali dan belum muncul tanda-tanda akan segera berakhir hingga pemerintah menetapkan COVID 19 ini sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran COVID-19.

Industri perbankan seperti yang kita tahu memiliki role penting di sektor keuangan baik itu Bank Umum, Bank Syariah maupun Bank Perkreditan Rakyat masing-masing memiliki peran tersendiri. Perkreditan adalah salah satu core utama bank dalam mengalokasikan dana dengan menyalurkan kembali dana yang dihimpun dari masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit.

Kredit berdasarkan kegunaannya digolongkan menjadi kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit perdagangan yang dapat dipilih sesuai kebutuhan masing-masing debitur. Potensi meningkatnya kredit macet atau Non Performing Loan (NPL) di tengah pandemi adalah hal yang dapat diprediksi berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kemampuan debitur untuk membayar kembali pinjamannya sesuai ketentuan yang sebelumnya sudah disepakati bersama dengan bank.

Suatu kredit digolongkan sebagai kredit macet apabila memenuhi kriteria:

a. Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari

b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru

c. Dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicaikan pada nilai yang wajar
Untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan ekonomi, pemerintah dalam hal ini OJK telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.3/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang merupakan stimulus berupa pelonggaran penilaian kualitas kredit dan proses restrukturisasi kredit di industri perbankan.

Kebijakan ini hadir sebagai titik terang bagi debitur yang kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar kredit terutang pada bank atau perusahaan leasing. Tetapi sangat perlu digaris bawahi disini bahwa yang berhak mendapatkan fasilitas khusus ini hanyalah debitur yang benar-benar terdampak baik secara langsung maupun tidak langsung pada sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, pertambangan dan mengalami kesulitan finansial untuk dapat melunasi kredit.

Pasalnya banyak debitur yang masih salah persepsi seperti misal menganggap bahwa kewajiban kredit mereka akan sepenuhnya dihapus atau dihilangkan oleh bank padahal bank hanya memberi keringanan penundaan pembayaran saja yang berarti debitur masih memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban kreditnya.

Hal ini mengindikasikan masih perlu digencarkannya sosialisasi kepada masyarakat luas baik oleh Otoritas Jasa Keuangan maupun bank dan lembaga leasing agar semua masyarakat dapat paham betul ketentuan dan prosedur relaksi kredit ini.

Selain itu permasalahan lainnya adalah masih ditemukannya debitur yang sebenarnya berkecukupan tetapi ikut mengajukan relakasi.

Parahnya ada debitur yang sampai mengada-ada keadaan agar mendapat fasiltas khusus ini. Kejujuran debitur adalah hal yang sulit untuk ditanamkan karena tentunya semua orang memiliki character dan personality yang berbeda, oleh karenanya debitur diharapkan dapat menempatkan diri sendiri dan berpikir dua kali apakah dirinya masuk persyaratan untuk mendapat relaksasi atau tidak sebelum mengajukan relaksasi ke bank atau lembaga leasing.  

Dengan tidak diperuntukkannya fasilitas khusus ini untuk semua debitur, sejatinya adalah untuk menjaga aspek keadilan agar bank dan debitur sama-sama tidak merugi. Debitur dapat terbantu dalam pembayaran pokok angsuran dan bunga kreditnya, dan bank dapat meminimalisir risiko kredit macet sehingga bank tetap dapat menjalankan kegiatan operasional sehari-hari seperti membayar balas jasa kepada nasabah yang telah menempatkan uangnya di bank tersebut dalam bentuk bunga simpanan, walaupun dari sisi pendapatan bank sendiri cukup berkurang karena menurunnya suku bunga pinjaman yang diterima, penundaan pembayaran cicilan kredit debitur, pengurangan tunggakan pokok dan tunggakan bunga debitur serta kebijakan lainnya akibat dampak relaksasi.

Penentuan model relaksasi mana yang akan diberikan ke debitur tergantung pada penilaian masing-masing bank dengan memperhatikan seberapa signifikan dampak pandemi ini terhadap capacity debitur.

Pemberian relaksasi kredit ini tidak secara otomatis langsung dapat dinikmati oleh debitur. Debitur harus terlebih dahulu melakukan pengajuan dengan cara datang ke bank atau bisa juga dengan tatap muka online mengingat kondisi saat ini yang tidak memungkinkan untuk sering beraktifitas di luar rumah.

Selain itu debitur harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan dan yang paling penting adalah memenuhi persyaratan debitur yang bisa mendapat fasilitas relaksasi sesuai dengan kriteria yang ditetapkan oleh masing masing bank, karena setiap bank memilki persyaratan yang berbeda. Tetapi yang jelas dalam Peraturan OJK Nomor 11/POJK.3/2020 dijelaskan bahwa ada dua persyaratan minimal bagi debitur yang akan mendapat relaksasi.

Bank dituntut untuk selektif dan berhati-hati dalam memberikan kredit kepada masyarakat dengan memiliki pedoman yang paling sedikit menjelaskan kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-19 serta sektor yang terdampak. Perlu pengawasan yang ketat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaannya sehingga fasilitas relaksasi kredit ini benar digunakan untuk upaya penangan kredit macet dan tidak malah menyebabkan moral hazard debitur.

Moral Hazard adalah sesuatu yang selalu ada setiap terjadi krisis. Walapun tidak bisa sepenuhnya dihilangkan, setidaknya dapat dikurangi. Kebijakan pemerintah untuk mengurangi moral hazard ini, dirasa sudah tepat hanya saja perlu untuk dipertegas lagi mengenai sanksi baik administratif atau hukum teruntuk debitur-debitur nakal. Selain sanksi bagi debitur sanksi bagi bank yang kurang cooperate untuk dapat memberikan relaksasi sampai saat ini masih belum dijelaskan secara gamblang, untuk itu Otoritas Jasa Keuangan didesak untuk segera menyusun sanksi bagi bank yang tidak patuh tersebut.
(*)

*Penulis adalah mahasiswi Semester IV Program Studi D-III Kebendaharaan Negara Politeknik Keuangan Negara STAN