Revisi UU ITE, Akankah Memberi Kebebasan Berpendapat yang Hakiki? 

Revisi UU ITE, Akankah Memberi Kebebasan Berpendapat yang Hakiki? 

*) Oleh: Andi Naga Wulan

PRESIDEN Joko Widodo belum lama ini memberikan sinyal akan merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Bahkan, orang nomor satu di Republik itu mengatakan akan meminta DPR mencabut pasal-pasal karet yang menjadi sumber persoalan hukum dari UU tersebut. 

Namun, apakah revisi UU ITE ini nantinya akan memberikan kebebasan berpendapat yang hakiki, termasuk ketika memberikan kritikan terhadap pemerintah. Multitafsir penerapan UU ITE dan subjektivitas aparat penegak hukum membuat munculnya diskriminasi hukum. 

Mengkritik penguasa dianggap penghinaan, menyebarkan provokasi, dan ujaran kebencian. Padahal, esensi kritik tentu berbeda dengan penghinaan, ujaran kebencian. Selama kritik yang disampaikan tidak menyinggung SARA dan nihil unsur pidana, maka sebuah kritik seharusnya tidak sampai pada meja hijau. 

Menurut Refly Harun, seorang pakar hukum tata negara berpendapat bahwa adanya pasal karet dan tidak adanya persamaan persepsi terkait definisi kritik, penghinaan, ujaran kebencian, dan pencemaran nama baik menyebabkan aparat seolah membungkam kaum kritis dengan dalih UU ITE.

Sasaran UU ITE bukanlah kaum kritis, tetapi orang-orang yang terbukti melanggar UU dan melakukan tindak pidana yang merugikan orang lain melalui transaksi elektronik.

Sejalan dengan pendapat Yosep Adi Prasetyo, Ketua Dewan Pers 2016-2019 menyatakan aksi freedom speech dihalangi karena adanya UU ITE yang kini menjerat kaum kritis. Hal tersebut menandakan sinyal kemerosotan demokrasi di Indonesia semakin menurun. 

Berdasarkan data yang dikutip dari tempo.com, melalui laporan The Economist Intelligence menunjukkan kondisi demokrasi Indonesia berada dalam peringkat 64 dunia dengan skor 6,4. Angka tersebut jauh tertinggal dari Malaysia, Timor Leste dan Filipina.   

Oleh karena itu, adanya wacana terkait revisi UU ITE memberikan angin segar yang sangat dinantikan sejak lama. Pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan harus segera dihapuskan. 

Kebebasan berpendapat seharusnya tidak terhalang oleh segolongan oknum yang memanfaatkan UU ITE untuk menjerat mangsanya. Lantas, bagaimana cara aman agar rakyat dapat mengkritik tanpa diperkarakan? Maka dari itu, pemerintah harus segera mengkaji ulang UU ITE agar pengimplementasian UU tersebut terhindar dari multitafsir dan subjektivitas oknum tertentu. (*) 

*Penulis adalah mahasiswa Universitas Jambi.