Pimpinan KPK Ingatkan Pengaruh "Cukong" Pilkada Memicu Terjadinya Korupsi Kepala Daerah

Pimpinan KPK Ingatkan Pengaruh "Cukong" Pilkada Memicu Terjadinya Korupsi Kepala Daerah
Pembekalan yang dihadiri pimpinan KPK, Selasa kemarin. (ist)

IMCNews.ID, Jambi - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Alexander Marwata turun langsung ke Jambi untuk memberikan pembekalan Pilkada Berintegrasi Tahun 2020 dengan tema “Mewujudkan Pimpinan Daerah yang Berkualitas dengan Pilkada Serentak yang Jujur, Berintegritas”, Selasa (24/11/2020). 

Hadir dalam kesempatan itu, Staf Khusus Bidang Politik dan Media Kementrian Dalam Negeri RI, Kastorius Sinaga. Di samping itu, juga ada seluruh calon kepala daerah yang bertarung dalam Pilkada serentak 2020, baik Pilgub Jambi, Pilbup maupun Pilwako. 

Dalam kesempatan itu, Alexander menegaskan, korupsi oleh kepala daerah masih menjadi tantangan saat ini. Korupsi kepala daerah, sambung Alexander, berkaitan erat dengan “balas jasa” atas dukungan dana dari "cukong" atau donatur, sejak proses pencalonan, kampanye, sampai proses pemungutan suara.

“Sumbangan donatur, sebagai pengusaha memiliki konsekuensi pada keinginan donatur untuk mendapatkan kemudahan perizinan dalam menjalankan bisnis. Keleluasaan mengikuti pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan keamanan dalam menjalankan bisnis," kata Alexander Marwata. 

BACA JUGA : Kandidat di Pilkada Jambi Teken Pakta Integritas dengan KPK, Sepakat Tak Lakukan Politik Uang

"Temuan survei KPK  memperlihatkan bahwa 83, 8 persen calon berjanji akan memenuhi harapan donatur ketika calon memenangkan Pilkada," sambung Alexander. 

Dia berharap melalui pembekalan itu dapat memberikan pemahaman khususnya bagi calon kepala daerah dan penyelenggara pilkada dalam memahami modus-modus korupsi dalam pilkada dan tata cara menanganinya. 

Selain itu, setelah terpilih nanti, diharapkan calon kepala daerah memahami persoalan pokok penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dari korupsi. 

Kemudian yang tidak kalah penting, adalah upaya mengedukasi masyarakat pemilih untuk menggunakan hak suaranya dengan memilih calon kepala daerah yang berintegritas, cakap, dan amanah.

“Program ini disusun sebagai jawaban atas upaya pencegahan korupsi politik. Bagaimana pejabat publik yang dipilih melalui proses politik memanipulasi jabatan publik untuk keuntungan pribadi. Sebagian besar pemilik kekuasaan tersebut lupa berpikir dan bertindak bagi kepentingan rakyat," kata Alexander. 

"Sebaliknya, mereka menggunakan kewenangan menentukan kebijakan publik semata untuk kepentingan diri sendiri. Padahal, jabatan hanyalah alat untuk dapat menghasilkan kebijakan yang memihak kepentingan warga. Kita harus juga memberdayakan masyarakat menjadi pemilih yang cerdas dan berintegritas dalam memilih calon kepala daerah," sambung Alexander. 

Dia menguraikan, ada beberapa kriteria yang bisa digunakan masyarakat untuk menentukan pilihan. Antara lain dengan mengecek rekam jejaknya, mulai dari profilnya hingga kasus hukum.

"Kemudian, jangan pilih calon yang menawarkan uang, karena itu artinya dia merupakan bagian dari persoalan politik uang,” ujar Alexander. (IMC01)