Peringatan Keras! Langgar Aturan Protokol Kesehatan, Kepala Daerah Bisa Dicopot

Peringatan Keras! Langgar Aturan Protokol Kesehatan, Kepala Daerah Bisa Dicopot
Mendagri Tito Karnavian. (ist)

IMCNews.ID, Jakarta - Peringatan keras bagi kepala daerah di seluruh tanah air jika tak ingin dicopot dari jabatannya. Peringatan keras ini merujuk kepada instruksi penegakan protokol kesehatan (prokes) kepada kepala daerah untuk mengendalikan COVID-19 dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Instruksi ini menyikapi terjadinya kerumunan massa di daerah akhir-akhir ini. "Berkaitan dengan beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan seolah tidak mampu menanganinya, maka hari ini saya keluarkan instruksi Mendagri tentang penegakan prokes. Di sini menindaklanjuti arahan Presiden pada Senin lalu untuk menegaskan konsistensi kepatuhan (pencegahan) COVID dan mengutamakan keselamatan rakyat," kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (18/11/2020) seperti dikutip dari detik.com.

Bagi kepala daerah yang melanggar instruksi itu, Tito mengingatkan soal sanksi. Bahkan hingga pencopotan atau pemberhentian dari jabatannya. 

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati, dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian," ujar Tito.

Tito meminta seluruh kepala daerah menaati segala peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

"Kalau kita lihat UU No 12 Tahun 2012 yang diubah jadi UU No 15 Tahun 2019 tentang apa peraturan perundang-undangan, di antaranya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan, kalau itu dilanggar, sanksinya dapat diberhentikan sesuai dengan Pasal 78," ujar Tito.

Tito meminta kepala daerah menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat, termasuk aturan tentang pembatasan sosial.

"Yang dimaksud PSBB adalah mencegah kerumunan masyarakat berskala besar. Oleh karena itu, karena ini sudah diatur dalam satu set peraturan perundang-undangan, saya instruksikan ke gubernur dan wali kota untuk menegakkan secara konsisten prokes guna mencegah penyebaran COVID," lanjut Tito.

Tito menilai langkah proaktif diperlukan untuk menegakkan prokes. Dia menyebut mencegah di awal lebih baik daripada menindak.

"Lakukan langkah proaktif, tidak hanya responsif reaktif, karena mencegah lebih baik daripada menindak," tuturnya.

Pencegahan itu, disebut Tito, termasuk membubarkan kerumunan massa, termasuk tidak mengikuti kerumunan massa. Dia meminta kepala daerah memberikan contoh kepada masyarakat.

"Mencegah dapat dilakukan secara humanis termasuk dengan membubarkan kerumunan secara tegas dan terukur. Saya meminta kepala daerah untuk menjadi teladan mematuhi prokes, termasuk tidak ikut dam kerumunan yang berpotensi melanggar prokes," ujar Tito. (IMC01)