Peran Wapres hingga Presiden Jokowi Cabut Perpres Soal Investasi Miras

Peran Wapres hingga Presiden Jokowi Cabut Perpres Soal Investasi Miras
Presiden bersama Wapres. (ist)

IMCNews.ID, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mencabut peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang didalamnya mengatur soal investasi minuman keras (miras) yang sebelumnya telah ia tanda tangani. 

Sebelum memutuskan mencabut Perpres itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin bertemu empat mata Jokowi. Ma'ruf juga bertemu dan mendorong sejumlah menteri untuk menyampaikan kepada Jokowi bahaya yang akan timbul jika perpres tersebut tetap dilanjutkan. 

"Setelah sampai (hasilnya), dimantapkan lagi oleh Wapres tadi pagi ketemu 4 mata dengan Presiden. Presiden diyakinkan untuk bagaimana agar itu dicabut dan akhirnya memang Presiden sudah (mencabut)," ujar juru bicara Wapres, Masduki, Selasa (2/3/2021) dikutip dari kompas.com.

Ia mengatakan, dalam beberapa hari terakhir, Wapres Ma'ruf juga banyak berkoordinasi dengan pimpinan berbagai organisasi masyarakat (ormas) terkait hal tersebut. 

"Jadi memang ini menjadi persoalan yang sangat serius bagi Wapres kalau berlanjut," kata dia.

Masduki mengatakan, dalam pembahasan regulasi tersebut Wapres Ma'ruf tidak dilibatkan. Perpres itu membuat Wapres terkejut ketika persoalan miras tersebut ramai diperbincangkan masyarakat.

Terlebih Wapres Ma'ruf juga mendapat serangan terkait hal tersebut yang ramai di media sosial.

"Makanya (Wapres) melakukan langkah-langkah koordinasi untuk bagaimana agar ini bisa segera dicabut," ucap Masduki.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan alasan dirinya resmi mencabut aturan investasi miras dalam Perpres tersebut. Menurut Jokowi, dirinya telah menerima masukan dari berbagai pihak.

"Setelah menerima masukan-masukan dari ulama-ulama, baik Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan ormas-ormas lain, serta tokoh agama lainnya," ujar Jokowi dalam keterangan pers virtual yang ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (2/3/2021). (*)