Penjelasan Johansyah Soal Puluhan Penyelenggara Pemilu di Jambi Positif Covid-19 Tapi Bukan Kluster Pilkada

Penjelasan Johansyah Soal Puluhan Penyelenggara Pemilu di Jambi Positif Covid-19 Tapi Bukan Kluster Pilkada
Johansyah, juru bicara Penangan Covid-19 Pemprov Jambi (ist)

IMCNews.ID, Jambi - Sebanyak 33 orang petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Sarolangun dan Tanjab Barat dinyatakan positif covid-19. Data mereka diumumkan oleh satgas penanganan covid-19 Provinsi Jambi, Minggu (22/11/2020) lalu dan Selasa (24/11/2020) kemarin. 

Di mana, pada Minggu kemarin ada 13 yang dinyatakan positif. Sementara Selasa kemarin diumumkan lagi 20 positif dari dua daerah tersebut. 

Bukan itu saja, di Tanjab Barat juga dilaporkan ada 142 Petugas KPPS reaktif setelah menjalani rapid test. Informasi yang diperoleh, total ada 6.000 orang panitia terlibat penyelenggara Pilkada Serentak 2020 di Tanjab Barat. 

Penyelenggara yang di-rapid test mulai dari PPK dan sekretariat, PPS dan KPPS hingga PAM TPS.

"Ya, rapid tes hasilnya ada 142 orang yang reaktif rapid tes,” kata Kepala Dinas Kesehatan Tanjab Barat, Andi Pada, Selasa (24/11/2020).

BACA JUGA : 142 Petugas KPPS di Tanjab Barat Reaktif Hasil Rapid Test

Juru bicara penanganan covid-19 Provinsi Jambi, Johansyah saat dikonfirmasi menegaskan bahwa penyelenggara pemilu yang terkonfirmasi positif covid-19 tidak bisa disebut kluster Pilkada. 

"Belum (bisa dikatakan kluster Pilkada, red)," kata Johansyah via pesan whatsapp, Selasa malam ketika ditanya mengenai bisakah dikatakan kluster Pilkada. 

Dijelaskan Johansyah, bahwa KPU memang memiliki program screening rutin sebelum pelaksanaan Pilkada terhadap seluruh penyelenggara di bawahnya. Baik PPK, KPPS, PPS dan turunannya. 

"Semua petugas KPPS di rapid, jika reaktif  diswab dan hasilnya ada yang positif. Ini merupakan diteksi dini terhadap petugas jelang pilkada," jelasnya. 

Johansyah menerangkan, bisa dikatakan kluster Pilkada jika mereka terkonfirmasi positif setelah mengikuti kegiatan, semisal kampanye kandidat. "Yang dikatakan kluster Pilkada adalah orang yang mengikuti kampanye di salah satu calon gubernur maupun bupati/walikota. Saat ini belum ada," tandasnya. (IMC01)