Pemerintah Perlu Permudah Perizinan Usaha Energi Baru Terbarukan

Pemerintah Perlu Permudah Perizinan Usaha Energi Baru Terbarukan
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto. (ist)

IMCNews.ID, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menginginkan agar pemerintah dapat mempermudah perizinan terkait dengan penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT), dalam rangka meningkatkan bauran listrik dari sumber EBT tersebut.

"Dalam jangka pendek mestinya Pemerintah melonggarkan alur dan syarat perizinan, sehingga menarik bagi pihak swasta untuk menggunakan EBT," kata Mulyanto dalam rilis di Jakarta, Rabu.

Menurut Mulyanto, pemerintah harus mendukung masyarakat, apalagi pihak swasta, yang proaktif berpartisipasi dalam program penggunaan listrik dari sumber EBT ini.

Hal tersebut, lanjutnya, dinilai akan mempercepat target pemenuhan bauran energi dari sumber EBT yaitu sebesar 23 persen pada tahun 2025, yang tinggal 4 tahun lagi.

"Jangan sampai izin berlarut-larut bahkan sampai lebih dari 6 bulan. Ini bisa membuat swasta maju-mundur," ujar Mulyanto.

Selanjutnya, kata Mulyanto, terkait mekanisme dan biaya ekspor listrik, harusnya PLN dapat menegosiasikan dengan baik sesuai semangat akselerasi kontribusi listrik dari sumber EBT.

Ia menegaskan perlunya langkah gebrakan dan program inovatif dalam mendorong partisipasi sektor swasta dalam penerapan EBT ini.

Sebagaimana diwartakan, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soeparno mengharapkan Rancangan Undang-Undang tentang Energi Baru dan Terbarukan (RUU EBT) rampung sesuai target tahun 2021 ini.

"Saya inginkan RUU EBT segera terselesaikan, di mana target pada bulan Juni 2021 sudah bisa kita selesaikan pembicaraan tahap satu," kata Eddy Soeparno.

Menurut dia, penting untuk menyelesaikan RUU EBT guna meningkatkan bauran energi, sekaligus meningkatkan pemeliharaan lingkungan hidup di Tanah Air.

Apalagi ia mengingatkan pemerintah menargetkan bauran EBT mencapai 23 persen pada 2025. Pada tahun 2020 bauran energi masih tergolong rendah, hanya 11 persen.

"Ke depanya kita tidak bisa selalu mengandalkan energi berbasis fosil saja, yang kita ketahui energi fosil dapat menimbulkan kerusakan lingkungan dan pada akhirnya energi fosil pun akan habis karena keterbatasannya," ujar Eddy Soeparno.

Di sisi lain, menurut dia, Indonesia masih memiliki EBT yang terlalu besar, yang belum terkelola optimal hingga saat ini.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin meminta jajarannya dan seluruh pihak terkait untuk mengoptimalkan pemanfaatan potensi EBT, seperti tenaga surya, angin, sampah biomassa dan hidroelektrik, yang ada di dalam negeri.

"Sebenarnya, potensi energi baru terbarukan di Indonesia cukup besar, terutama dari energi surya, angin dan hidroelektrik; namun belum dikelola secara maksimal," kata Wapres Ma’ruf dalam orasi ilmiahnya pada acara Dies Natalis V dan Lustrum I Universitas Pertamina Tahun 2020 secara daring, Senin (1/2). (IMC02/Ant)