Jambi Terkini

Meski Dinyatakan Melawan Hukum, Tarif PDAM Tak Turun

Jul 25, 2019 02:16
Sidang putusan gugatan terhadap kenaikan tarif PDAM di Pengadilan Negeri Jambi. (IMCNews.ID)
Sidang putusan gugatan terhadap kenaikan tarif PDAM di Pengadilan Negeri Jambi. (IMCNews.ID)
IMCNews.ID, Jambi - Hakim Pengadilan Negeri Jambi memberikan putusan terhadap gugatan yang disampaikan oleh Ibnu Khaldun sebagai ketua YLKI Jambi terhadap PDAM Tirta Mayang Kota Jambi sebagai tergugat I dan Walikota Jambi, Sy Fasha sebagai tergugat II dalam kasus perdata tersebut. 
 
Gugatan yang disampaikan Ibnu Khaldun terkait dengan kenaikan tarif air PDAM yang dilakukan pada Oktober 2018 lalu melalui Peraturan Walikota nomor 45 tahun 2018 soal penetapan kenaikan tarif air minum PDAM. 
 
Dalam pertimbangan hukumnya, Edi Pramono sebagai ketua majelis hakim yang menangani perkara tersebut menyebutkan, bahwa ada tahapan yang terlewat dalam penetapan kenaikan tarif tersebut. 
 
Tahapan itu, katanya, adalah kenaikan tarif dilakukan tanpa melakukan konsultasi dengan DPRD Kota Jambi. Padahal, sebelum menaikkan tarif, tahapan yang harus dilakukan sebelum Walikota membuat peraturan Walikota soal kenaikan tarif itu adalah mengkonsultasikan rencana itu kepada DPRD Kota Jambi. 
 
"Memutuskan menolak seluruh eksepsi dari para tergugat dan menyatakan perbuatan tergugat melawan hukum serta mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian," tegasnya. 
 
Menanggapi putusan itu, Ujang Saleh, kuasa Hukum penggugat mengaku kecewa walaupun permohonan mereka dikabulkan untuk sebagian. Pasalnya, secara substantif sebenarnya gugatan malah tidak dikabulkan.
 
"Gugatan kita terhadap kenaikan tarif malah tidak dikabulkan, seharusnya tarif harus dikembalikan ke semula yaitu ke 2000, dan menggratiskan selama dua bulan, tapi tidak dikabulkan," katannya.
 
Terhadap putusan ini,  Ujang Saleh mengatakan kemungkinan pihaknya akan mengajukan banding.
 
"Kita akan kemunikasi dulu dengan Ketua YLKI, jadi kita  sekarang kita masih pikir-pikir dulu," tandasnya. (IMC01)