Ekonomi & Bisnis

Menahan Laba Bakal Kena Pajak, Investasi Terancam "Punah"

Jul 25, 2019 12:54
Ilustrasi. (ist)
Ilustrasi. (ist)

IMCNews.ID, Jakarta - Wacana perihal pajak atas laba ditahan (retained earnings) dan harta warisan kembali mencuat. Sebenarnya wacana pengenaan pajak tersebut sudah muncul sejak pertengahan tahun lalu. Pada Juli 2018, Direktur Jenderal Pajak, Robert Pakpahan mengaku pengenaan pajak atas dua komponen tersebut tengah dibahas. Nantinya, aturan baru tersebut akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang Pajak Penghasilan (PP PPh).

Saat ini, rencana atas peraturan tersebut tengah disosialisasikan kepada pihak-pihak terkait.

Dikutip dari CNBCIndonesia, konsep dasar laba ditahan adalah selisih antara laba bersih perusahaan dengan pembayaran deviden kepada pemegang saham.

Biasanya dana tersebut menjadi salah satu sumber modal kerja perusahaan untuk menjalankan aktivitas operasional di tahun berikutnya.

Dalam hal penarikan pajak, pemerintah mengaku hanya akan mengenakan terhadap laba yang tidak dipakai alias mengendap. Laba yang tidak dibagikan kepada pemegang saham atau investasi untuk ekspansi usaha akan dikenakan pajak.

Saat ini laba ditahan belum menjadi objek pajak. Laba tersebut baru menjadi objek pajak saat dibagikan sebagai deviden.

Sebagai gambaran, pada tahun 2018 total jumlah laba ditahan 10 emiten dengan kapitalisasi pasar terbesar mencapai Rp 820, triliun. Pemilik laba ditahan paling besar adalah PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI), sebesar Rp 163,1 triliun, Disusul oleh PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dengan jumlah laba ditahan sebesar Rp 144,5 triliun.

Akan tetapi perlu diingat bahwa pencatatan laba ditahan pada laporan keuangan perusahaan berada dalam sisi pasiva neraca (balance sheet). Jumlahnya diakumulasi sejak awal perusahaan berdiri.

Tidak seluruhnya masih berupa kas atau setara kas, karena bisa saja perusahaan telah membeli aset-aset tetap dengan uang tersebut. Objek yang akan dikenakan pajak adalah yang tidak dipakai alias 'dingin'.

Dengan menerapkan pajak atas laba ditahan, sejatinya pemerintah sedang mendorong lembaga usaha untuk melakukan ekspansi bisnis.

Pasalnya, dengan adanya pajak atas laba ditahan, perusahaan akan cenderung lebih 'boros'. Ya daripada mencetak laba besar-besar tapi dipajakin, lebih baik dihabiskan sekalian.

Dampaknya sesungguhnya baik untuk perekonomian.

Pasalnya perusahaan bisa didorong untuk memberi insentif kepada pegawai. Daripada uang masuk ke kantong pihak lain, lebih baik dimakan sendiri, ya kan?

Toh pemberian insentif kepada karyawan bisa membuat produktivitas meningkat. Dengan penghasilan lebih, kinerja pegawai bisa terdorong. 

Selain itu, tingkat konsumsi juga meningkat seiring dengan kenaikan penghasilan . Kala konsumsi meningkat, pertumbuhan ekonomi bisa digenjot, mengingat postur Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia masih didominasi oleh konsumsi rumah tangga.

Ada pula dorongan perusahaan untuk melakukan investasi dengan cara belanja modal. Bisa bikin pabrik baru, beli mesin baru, dan sebagainya.

Seringkali belanja modal juga disertai dengan penyerapan tenaga kerja baru. Contohnya saat perusahaan memutuskan pembangunan pabrik baru, pasti disertai dengan penambahan jumlah karyawan.

Pun bila pada akhirnya perusahaan memutuskan untuk mengalokasikan keuntungan untuk pembayaran deviden, uang tersebut akan terlempar ke masyarakat yang ujung-ujungnya bisa mendukung konsumsi.

Memang, dengan adanya pajak tambahan, investasi baru akan makin tak menarik. Jelas saja, investor baru pasti akan mencari ekosistem yang bisa menghasilkan keuntungan maksimal, seringkali yang pajaknya kecil.

Namun tampaknya pemerintah sadar bahwa potensi investasi baru dalam beberapa waktu ke depan masih akan lesu. Sulit rasanya membayangkan banyak investor baru berbondong-bondong menanamkan modal di Indonesia.

Tanda-tandanya sudah dapat dilihat pada aliran Penanaman Modal Asing (PMA) yang telah mengalami kontraksi dalam 4 kuartal terakhir.

Teranyar, PMA yang masuk pada kuartal I-2019 hanya sebesar Rp 107,9 triliun atau lebih rendah 0,9% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Sebagai informasi, hingga saat ini PMA masih mendominasi aliran investasi di Indonesia. Porsi PMA terhadap total investasi sektor riil pada kuartal I-2019 mencapai 55,3%. 

Artinya saat investasi asing lesu, kemungkinan pertumbuhan total investasi baru di Indonesia akan terbatas.

Ditimbang-timbang, faktor eksternal memiliki peran yang sangat besar dalam perlambatan laju investasi. Pasalnya saat ini, kondisi ekonomi global sedang tidak kondusif. (IMC02)