Nasional

Lembaga Hitung Cepat Diminta Patuhi Aturan

Apr 16, 2019
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi. (ist)
Majelis hakim Mahkamah Konstitusi. (ist)

IMCNews.ID, Jakarta - lembaga survei hitung cepat akan banyak mengupdate hasil pemilu pada 17 April nanti. Namun, mereka harus tetap mematuhi aturan, agar tidak jadi masalah di publik nantinya. 

Hal ini dikatakan KPU, yang mana meminta lembaga survei di Tanah Air untuk mematuhi aturan publikasi hasil hitung cepat, yakni dua jam setelah pemungutan suara atau pukul 15.00 WIB, setelah putusan Mahkamah Kontitusi.

"Sebab ada konsekuensi hukum jika itu dilanggar, maka akan ada sanksi pidana," kata Komisioner KPU Wahyu Setiawan di Jakarta, Selasa (16/4/2019). 

Saat ini, lanjut dia, ada 40 lembaga survei yang terdaftar dan diverifikasi oleh KPU. Imbauan KPU itu disampaikan kepada lembaga survei menyusul Mahkamah Konstitusi (MK) menolak uji materi beberapa pasal terkait publikasi hasil hitung cepat.

Uji materi itu sebelumnya diajukan oleh sejumlah stasiun televisi swasta nasional. Pasal yang diuji yakni Pasal 449 ayat (2), ayat (5), dan ayat (6), Pasal 509 serta Pasal 540 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan ditolaknya uji materi itu, maka MK menyatakan UU Pemilu tetap konstitusional atau tidak bertentangan dengan UUD 1945.

"Jadi kami ingatkan karena kami juga tidak mengharapkan lembaga survei itu mendapat masalah hukum karena tidak mematuhi aturan," imbuh Wahyu.(IMC02/ant)