Lapaknya Diratakan dengan Tanah, Pedagang Melawan Minta Pemkot Jambi Tertibkan Semua Pasar Illegal

Lapaknya Diratakan dengan Tanah, Pedagang Melawan Minta Pemkot Jambi Tertibkan Semua Pasar Illegal
Ekskavator yang meratakan seluruh bangunan di pasar pal IX. (ist)

IMCNews.ID, Jambi - Pemerintah Kota Jambi meratakan  dengan tanah sebanyak 31 lapak pedagang di Pasar Pal IX, Kecamatan Kota Baru. Penertiban ini dilakukan Satpol PP Kota Jambi bersama tim terpadu dan kecamatan, Senin (22/2/2021) kemarin. 

Dalam penertiban itu, tim mengerahkan satu alat berat jenis ekskavator untuk meratakan seluruh bangunan. Pembongkaran paksa tersebut sempat memanas, karena ada perlawanan dari pedagang. 

Namun hal itu masih bisa dikondisikan oleh tim gabungan, sehingga penertiban tetap dilanjutkan. Pemilik lahan, Sumedi mengaku pihaknya tak memiliki izin mendirikan pasar. Namun dia menegaskan, pemerintah harusnya bersikap bijak dan adil dalam menertibkan serta membongkar lapak pedagang.

"Harusnya lapak pedagang dari Paal 8 dan Paal 10 itu dibongkar juga. Sudah dua tahunan kami di sini. Tapi kan biso dikasih tahu izin yang bagaimana. Kami mau mengikuti aturan," katanya.
 
Menurut Sumedi, mereka diminta pindah ke pasar Talang Gulo. Namun mereka menilai pasar tersebut tidak layak dan sepi pembeli. 
 
Sementara Abdul Ajiz, salah satu pedagang pisang mengatakan, lokasi berjualan di Pasar Talang Gulo tidak cocok bagi pedagang seperti dirinya. Sebab, di pasar induk tersebut kebanyakan pedagang grosir. Sementara dirinya hanya pedagang eceran. 

"Ini tidak efisien untuk kita. Pembeli harus ke pasar induk lewat jalan besar dan banyak mobil tronton. Mana mau lah ibu-ibu, yang hanya beli eceran," sebutnya.
 
Selain itu, kata dia, lapak di pasar tersebut juga tak memadai. Di mana, pintu rolling door sudah terbuka bagian depan dan belakang. Tak memungkinkan untuk menyimpan barang. 

"Kayak manolah nak nyimpan barang di sano, takut hilang. Harusnya pemerintah bisa memberikan solusi yang lebih baik bagi masyarakat kecil kayak kami. Sedang morat-marit kami sekarang," keluhnya.
 
Sementara itu, asisten III Setda Kota Jambi Ridwan, yang juga Ketua Tim Terpadu mengatakan pihaknya sudah melayangkan beberapa kali surat peringatan kepada pedagang. 

Isinya meminta agar segera memindahkan dagangannya. Karena pasar tersebut akan ditertibkan oleh pemerintah karena tidak memiliki izin.

"Kalau ada yang menolak pindah, silahkan memilih pasar di Kota Jambi. Ada 21 pasar. Silahkan memilih. Kalau mau tetap disini, ya tidak bisa. Karena menyalahi aturan," katanya. 

Di sisi lain, Kasat Pol PP Kota Jambi, Mustari Affandi mengatakan, banyak pelanggaran dari pendirian pasar yang disebutnya illegal itu. 

Menurutnya, bangunan yang didirikan menimbun pipa minyak milik Pertamina. Untuk itu, pihaknya menurunkan satu unit eksavator untuk meratakan bangunan yang telah dibongkar oleh pedagang hingga pipa Pertamina terlihat. 
 
"Kalau pipa ini terlihat, jadi aman, kalau ditimbun begini takut nanti ada kebocoran atau bahkan meledak kan membahayakan. Nanti kami minta Pertamina memberikan tanda larangan membangun di atas pipa ini," katanya.
 
"Banyak sekali pelanggarannya. Ilegal, di depan sekolahan dan jalan nasional, jadi membuat macet. Izin AMDAL dan lainnya tak ada," tambahnya.
 
Menurut Mustari, pedagang di kawasan tersebut sebagian besar telah meninggalkan pasar dan pindah ke Talang Gulo. Namun, diakui Mustari saat proses pembongkaran, sempat terjadi perlawanan dari pemilik tanah. 

"Perlawanan ada dari pemilik lahan, karena mereka tidak tahu bahwa ini tak ada IMB," tandasnya.

Sementara itu, Camat Kotabaru, Fengky Ananda mengatakan, pihaknya telah melewati beberapa tahapan untuk proses eksekusi ini. Mulai dari peringatan satu, dua hingga tiga.

Maka, kata dia, tak ada alasan pedagang menolak penertiban dan tak mau dipindahkan. "Ini sudah lama kita sosialisasikan kepada pedagang. Maka saat ini harus siap dipindahkan," katanya.
 
Menurut Fengky, puluhan pedagang tersebut tak hanya warga Kota Jambi. Namun, ada pula warga dari luar Kota Jambi. 

"Sudah didata dan pedagang ini banyak juga dari luar daerah. Kita harus ikuti aturan yang ada karena lokasi berjualan ini tak ada izin dan kerap mengganggu lalu lintas, karena berhadapan dengan sekolah dan jalan nasional," pungkasnya. (IMC01)