Jambi Terkini

Komnas Perempuan Temukan Kekerasan Berbasis Gender Dalam Kasus SMB

Aug 23, 2019 08:10
Komnas Perempuan, Adriana Venny bersama KPAI, Putu Elvina dan LPSK, Mardiansyah saat melakukan jumpa pers soal temuan dalam kasus SMB. (IMCNews.ID)
Komnas Perempuan, Adriana Venny bersama KPAI, Putu Elvina dan LPSK, Mardiansyah saat melakukan jumpa pers soal temuan dalam kasus SMB. (IMCNews.ID)

IMCNews.ID, Jambi - Komnas Perempuan dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LSPK) tengah melakukan pemantauan terhadap dugaan penyiksaan yang dialami anggota petani Serikat Mandiri Batanghari (SMB). 

 

Adriana Venny, Komisioner Komnas Perempuan mengatakan, bahwa menanggapi pengaduan tentang dugaan penyiksaan yang terjadi terhadap 59 anggota petani SMB yang ditangkap dan saat ini ditahan di Rutan Polda Jambi, Komnas Perempuan telah melakukan pemantauan sejak tanggal 20 hingga 24 Agustus 2019. 

 

Komnas Perempuan, kata dia, telah mewawancarai beberapa korban dan saksi dan menemukan dugaan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat kepolisian satuan Brimob dalam dua kali gelombang penangkapan terhadap 59 orang tersebut. 

 

"Ada dugaan kekerasan berbasis gender yang dialami ibu D, istri M yang tengah hamil 3 bulan di saat penangkapan, diseret-seret dan ditarik. Saat Komnas Perempuan mengunjungi dan melihat kondisi ibu D yang sudah lebih dari 1 bulan ditahan di Rutan Polda Jambi, nampak ia masih trauma, ketakutan, dan khawatir dengan nasib anaknya yang terpisah," katanya di hadapan jurnalis saat jumpa pers, Kamis (23/8/2019) kemarin. 

 

Dia mengatakan, Komnas Perempuan juga menyaksikan kondisi ruang tahanan yang dan tidak kondusif bagi perempuan hamil. Sempit dan harus tidur di lantai. Bahkan, kata dia, sejak masuk tahanan belum pernah diperiksa kondisi kehamilannya dan tidak diberi asupan tambahan. 

 

Di samping itu, karena ketakutan, intimidasi dan ancaman, banyak anggota SMB yang berhasil lari ke hutan, sampai saat ini tidak berani pulang ke keluarga masing-masing. Ada juga yang lari ke hutan dengan keluarga dengan istri dan anak-anak, kehilangan seluruh harta benda, kelaparan di hutan meninggalkan trauma yang mendalam bagi perempuan dan anak-anak.

 

"Di desa Sengkati Baru, Komnas Perempuan bertemu dengan sejumlah ibu-ibu yang kehilangan suami karena pergi entah kemana, karena merasa takut pada ancaman dan intimidasi karena ada desas-desus namanya masuk dalam DPO. Akibatnya istri menjadi kepala keluarga, mencari nafkah, sekaligus mengurus anak," sebutnya. 

 

Dia juga menyebut, banyak anggota SMB yang kehilangan harta benda, rumah, motor dan kendaraan termasuk tanaman yang siap panen. "Semua hilang musnah terbakar, mengindikasikan terjadinya pelanggaran hak ekonomi, sosial dan budaya, serta pelanggaran terhadap protokol penggusuran," tukasnya.

 

Bahkan, sambung Adriana, Komnas Perempuan bermaksud mengunjungi lokasi tempat tinggal dan lahan berkebun SMB, namun tidak diijinkan oleh pihak perusahaan. 

 

"Sikap perusahaan yang telah menghalangi tugas lembaga HAM yang merupakan representasi negara, menunjukkan kurangnya rasa tanggung jawab perusahaan terhadap pelaksanaan mekanisme bisnis dan HAM," tegasnya. 

 

Oleh karenanya, pihaknya merekomendasikan agar Polda Jambi melakukan penangguhan penahanan D, dengan pertimbangan kesehatan reproduksinya, dan pertimbangan terbatasnya mobilitas ibu hamil sehingga hampir tidak mungkin ia melarikan diri dan menghilangkan barang bukti. 

 

"Hal lain, agar ia bisa memeriksakan kehamilannya dan mendapatkan asupan yang memadai demi kesehatan bayi dalam kandungannya," imbuhnya. 

 

Kemudian, lanjutnya, agar Polda Jambi melakukan investigasi terhadap aparat atas dugaan pelanggaran UU no.5 tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia, serta pelanggaran Peraturan Kapolri No.8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian negara RI. 

 

Sementara Putu Elvina, komisioner KPAI menegaskan bahwa pihaknya menekankan kepada persoalan anti penyiksaan dan belum optimalnya mekanisme penanganan terhadap konflik. Dia menilai TNI/Polri belum komprehensif menangani konflik ini. 

 

"Sehingga dampaknya akan lebar. Absennya perlindungan bagi kelompok rentan, salah satu di antaranya adalah perempuan dan anak. Ini tentu menjadi prioritas yang harus diutamakan. Makanya kelompok ini menjadi korban, terutama trauma yang berkepanjangan. Maka perlu rehabilitasi segera. Namun ini sulit karena konflik ini dibiarkan berkepanjangan," ujarnya. 

 

Trauma yang dia maksud, pertama karena menyaksikan kekerasan di hadapan mereka. Kemudian yang kedua karena susahnya melakukan assesment sehingga sulit mengetahui korban yang mengalami trauma. 

 

"Oleh karenanya, Pemda harus segera mencari penyelesai akan konflik lahan ini, jika tidak makan akan meruncing nantinya," cetusnya.

 

Di sisi lain, Mardiansyah dari LPSK mengatakan mereka akan fokus sesuai dengan tugas mereka dalam hal perlindungan saksi dan korban. 

 

"Yang jelas tugas kita hanya sebatas perlindungan saksi dan korban. Jika dalam sebuah kejadian tentu ada saksi dan korban yang memang akan menjadi tugas kita untuk memberikan bantuan atau perlindungan," katanya. (*/IMC01) 


Loading...