Kejahatan Pajak dan Praktek Pencucian Uang. !

Kejahatan Pajak dan Praktek Pencucian Uang. !

Oleh : Dr. Noviardi Ferzi, SE,MM (Dosen STIE JAMBI).

Menyesakkan memang, disaat pemerintah sangat membutuhkan penerimaan negara dari sektor pajak, justru seorang  " petinggi " di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menjadi tersangka kasus suap.

Penetapan tersangka kepada oknum tersebut dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait kasus suap pembayaran pajak sejumlah perusahaan. Dalam kasus ini diduga ada sejumlah perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, perkebunan, perbankan, rokok, hingga produsen cat yang melakukan suap yang nilainya variatif, mulai dari ratusan juta hingga 30 miliar rupiah. 

Modusnya para wajib pajak memberikan uang kepada pejabat agar nilai pembayaran pajaknya menjadi rendah.
Praktek seperti ini merupakan kejahatan pidana dan tergolong dalam praktik penghindaran pajak yang ilegal (tax evasion).

Soal kejahatan perpajakan, termasuk pencucian di dalamnya pernah disinggung oleh Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD). Dalam kajian tersebut dijelaskan secara umum ada tren bahwa seseorang yang melakukan kejahatan akan berupaya menyembunyikan tindakan kejahatan mereka dari perhatian otoritas pajak atau penegak hukum lainnya atau lazim disebut pencucian uang.

Sebagai gambaran tahun 2020 lalu, Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) melaporkan potensi tindak pidana pencucian uang (TPPU) termasuk di sektor perpajakan yang mencapai angka Rp 20 triliun. Suatu angka yang sebenarnya bisa dikategorikan Fenomena gunung ES, kecil dipermukaan, besar di dasar.

Selanjutnya laporan OECD sendiri setidaknya menekankan empat alasan terkait pentingnya upaya memerangi praktik pencucian uang. Pertama, adanya korelasi dengan kepentingan sosial, lembaga global itu memandang bahwa pencucian uang sangat merugikan.

Kedua, untuk mengidentifikasi kejahatan pajak dan kejahatan keuangan lainnya. Dalam hal ini, kejahatan-kejahatan tersebut dapat diidentifikasi dengan melihat transaksi yang diluar kewajaran.

Ketiga, untuk menemukan dan menyita aset-aset hasil kejahatan finansial. Selain bisa mengarahkan ke para pelaku kejahatan, proses identifikasi transaksi juga memberikan bahan bagi pemeriksa pajak atau penegak hukum lainnya untuk menelusuri aliran uang yang biasanya sudah dikonversikan dalam bentuk aset seperti real estat, kendaraan, kapal pesiar, dan rekening bank.

Keempat, legal context atau pemberian konteks hukum. Dalam ranah pidana, pencucian uang merupakan predicat crime. Dengan konsep pengungkapan kejahatan tersebut, sebuah perkara pencucian uang bisa ditelusuri hingga ke penerima-penerima manfaatnya.

Tindak pidana perpajakan merupakan predicat crime dari tindak pidana pencucian uang (TPPU). Dengan peran dari PPATK yang mampu mengidentifikasi jumlah rekening atau transaksi-transaksi yang dianggap tidak wajar, ditambah dengan peran Ditjen Pajak, bukan tidak mungkin peran lembaga tersebut dalam mengatasi kejahatan perpajakan lintas negara akan makin efektif.

Pada aspek lain peningkatan indikasi adanya tindak pidana perpajakan merupakan dampak dari intensitas kerja sama antara PPATK dan Direktorat Jenderal Pajak yang cukup intens melakukan kerja sama memerangi berbagai kejahatan perpajakan untuk meminimalisir praktik-praktik kejahatan perpajakan.

Namun demikian meski sektor keuangan menjadi sarang kejahatan pajak. Posisi sektor keuangan, hanya sebatas media untuk transaksi misalnya yang dilakukan korporasi atau pihak tertentu yang memang perlu menggunakan sistem keuangan.

Karena menggunakan sektor keuangan, transaksi-transaksi tersebut kemudian diidentifikasi oleh lembaga intelijen keuangan. Setelah diidentifikasi, kalau ditemukan adanya indikasi kejahatan pajak, PPATK bakal memberikan data kepada penyidik Ditjen Pajak.

Perkembangan modus kejahatan perpajakan maupun tindak pidana pencucian uang menjadi tantangan bagi para pemeriksa maupun auditor pajak. 

Kedua profesi ini memiliki peran sentral, apalagi di tengah kebutuhan pemerintah dalam memenuhi target pendapatan negara yang dalam konteks Indonesia 80 persen di antaranya berasal dari pajak.

Petugas pajak memiliki kewenangan yang cukup besar untuk mengakses informasi maupun dokumentasi dari wajib pajak.

Peran pemeriksa pajak dan auditor pajak dalam memeriksa pembukuan dan catatan pajak wajib pajak penilaian menempatkan mereka dalam posisi unik untuk mengidentifikasi tidak hanya kejahatan pajak, tetapi juga pencucian uang dan pendanaan teroris.

Sehingga para pemeriksa dan auditor pajak dapat membantu memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris dengan mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang tidak lazim atau mencurigakan sesuai dengan hukum dan prosedur domestik. 

Persoalannya terkadang disini juga kejahatan itu berpangkal, yang membuat kita wanti-wanti jika tindak pidana pencucian uang dan korupsi ke depannya masih menjadi persoalan serius yang harus terus diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Salam. !