Jalani Sidang Perdana, Ini Dakwaan Empat Terdakwa Kasus Pipanisasi Tanjab Barat

Jalani Sidang Perdana, Ini Dakwaan Empat Terdakwa Kasus Pipanisasi Tanjab Barat
Para terdakwa jalani sidang perdana. (IMCNews.ID)

IMCNews.ID, Jambi - Empat terdakwa kasus dugaan korupsi proyek pipanisasi air bersih di Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menjalani sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jambi, Rabu (5/12/2018).

Mereka adalah Plh Kadis PU Tanjabbar, Sabar Barus (59), pelaksana lapangan PT Mega Citra Consultan, Hendy Kusuma (51), Direktur PT Mega Citra Konsultan, Eri Dahlan (60), dan kuasa direktur PT Batur Artha Mandiri, Wendi Leo Heriawan (48). 

Dalam sidang yang dipimpin ketua majelis hakim Erika Sari Emsah Ginting itu, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi (JPU Kejati) Jambi, I Putu Eka Suyantha dan Hakim Albana membacakan dakwaan.

"Bahwa terdakwa Sabar Barus, bersama-sama dengan Burlian Dahrim (alm), Ketut Radiartha (alm), saksi Hendri Sastra, terdakwa Eri Dahlan, terdakwa Hendy Kusuma, dan terdakwa Wendi Leo Heriawan, sekira bulan November tahun 2009 sampai bulan Desember tahun 2010 pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum," tegas Jaksa. 

Dalam proyek dengan nilai pagu sekitar Rp 154 miliar itu, berdasarkan Laporan Hasil Audit, telah terjadi kerugian Keuangan Negara dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi pembangunan sarana air bersih Tebing Tinggi-Kuala Tungkal senilai Rp.18.426.498.370,53.

"Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan stas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP," tambah jaksa membacakan berkas dakwaan. 

Kemudian, dakwaan subsider, perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. 

Atas dakwaan itu, tim penasihat hukum para terdakwa tidak mengajukan eksepsi. Selanjutnya, majelis hakim menetaokan sudang pada Rabu (12/12/2018) dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. (IMC01)