Hukum

DPO Kejati Jambi Mulai dari PNS, Mantan Kepala Dinas, Hingga Mantan Anggota Dewan

Jul 22, 2019 02:41
Pers rilis Kejati Jambi, di Ruang Media Center Kejati Jambi, Minggu (21/7/2019). (Rano/IMCNews.ID)
Pers rilis Kejati Jambi, di Ruang Media Center Kejati Jambi, Minggu (21/7/2019). (Rano/IMCNews.ID)

IMCNews.ID, Jambi - Kejati Jambi merilis nama-nama Daftar Pencarian Orang (DPO). DPO mulai dari kasus Pidum, hingga ke Pidsus sebanyak 13 nama. Lima dari Kejati Jambi, Empat Kejari Muarojambi, Satu Kejari Tanjung Jabung Timur, Dua Kejari Sarolangun dan Satu Kejari Sungai Penuh.

Kajati Jambi, A Nurwinah mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih melakukan pencarian terhadap nama-nama DPO. Kajati juga meminta kerja sama semua pihak, termasuk madia dan masyarakat untuk memberikan informasi jika tahu keberadaan nama-nama DPO tersebut. 

"Tentu kami perlu bantuan masyarakat juga, jika mengetahui keberadaan DPO segera laporkan agar cepat kami eksekusi," ujar Nurwinah. 

Dari rilis yang diterima, ada dua PNS, satu mantan Kepala Dinas dan Mantan Anggota Dewan yang masuk dalam DPO. Dua DPO PNS tersebut Yahya, PNS Muaro Bungo. Yahya terbukti melakukan penipuan, menjanjikan korban bisa menjadi PNS di Musirawas dengan biaya pengurusan sebesar Rp160 juta. 

Lalu ada nama Mawardi, PNS Kota Jambi yang bertugas di KPU Kota Jambi pada 2013. Mawardi dinyatakan bersalah korupsi uang kegiatan pemeriksaan dan kampanye oleh akuntan publik senilai Rp346 juta dan pemeriksaan kesehatan pasangan calon walikota dan wakil walikota Jambi senilai Rp98 juta. 

Ada juga nama Drs Joni Rusman, pensiunan PNS, mantan Kepada Dinas Budparpora Sarolangun. Dengan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran kegiatan dan program Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Sarolangun TA 2011. 

Lalu mantan DPRD Kerinci Priode 1999-2004 atas nama Yusuf Sagoro. Dengan perkara tindak pidana korupsi pengelolaan tambahan dana tunjangan kesejahteraan sebesar Rp35 juta lebih. (IMC02)